Pro-Kemerdekaan Kaledonia Baru: kedaulatan tidak bisa dihindarkan

Paul Neaoutyine. - Islands Business

Papua No.1 News Portal | Jubi

Oleh Nic Maclellan

Pada Minggu ini, penduduk yang sudah lama menetap di Kaledonia Baru menuju ke TPS untuk memberikan suara mereka dalam referendum tentang status politik wilayah Prancis di Pasifik itu. Bagi gerakan pro-kemerdekaan Kaledonia Baru, ini hanya satu langkah dalam perjalanan panjang menuju kedaulatan dan kebangsaan.

Pada saat yang penuh ketakpastian ekonomi akibat pandemi dan resesi global, banyak pemilih yang mungkin khawatir apakah ini saat yang tepat untuk perubahan. Tapi bagi pemimpin pribumi Kanak, Paul Neaoutyine, baik sekarang maupun nanti “kedaulatan tidak bisa dihindarkan.”

Ini adalah referendum kedua yang diadakan di bawah Kesepakatan Nouméa, sebuah perjanjian yang ditandatangani pada Mei 1998 oleh negara Prancis, pemimpin-pemimpin anti-kemerdekaan, dan koalisi pro-kemerdekaan Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS).

Referendum pertama diadakan pada November 2018, dimana awalnya sisi konservatif memperkirakan gerakan pro-kemerdekaan hanya akan mendapat dukungan sebesar 30 %. Namun hasil akhirnya menunjukkan 43% mendukung kemerdekaan, sementara hampir 57 % memilih untuk tetap bertahan dengan Republik Prancis. Terlepas dari kemenangan bagi sisi anti-kemerdekaan, melambungnya suara ‘ya’ mengecewakan banyak orang di pihak konservatif dan membuka jalan bagi referendum kedua hari Minggu ini.

Roch Wamytan adalah Ketua Kongres Kaledonia Baru saat ini dan anggota veteran partai pro-kemerdekaan Union Calédonienne, atau UC. Ketika ditanya apakah gerakan pro-kemerdekaan bisa menang, dia menjawab dengan hati-hati: “Saya berharap dukungan kita akan meningkat. Saya tidak yakin kita akan mendapatkan lebih dari 50 % dan mungkin kita harus menunggu sampai referendum ketiga, tetapi kita tentu saja berharap bisa mendapatkan beberapa poin lagi diatas 43 % yang diperoleh pada 2018. Ini akan memperkuat posisi kita dalam diskusi yang harus kita lakukan nantinya dengan negara Prancis.”

Loading...
;

Jika mayoritas pemilih memilih ‘ya’ untuk merdeka pada hari Minggu ini, FLNKS telah mengusulkan periode transisi menjadi bangsa baru selama tiga tahun. Ini mencakup negosiasi dengan pemerintah Prancis mengenai transfer wewenang seperti pertahanan, kebijakan luar negeri, mata uang dan sistem peradilan; penandatanganan kemitraan dengan Prancis tentang kewarganegaraan dan kewarganegaraan ganda; keanggotaan PBB, Bank Dunia dan lembaga multilateral lainnya; dan pendanaan untuk menggantikan pegawai negeri asal Prancis bekerja sebagai staf administrasi lokal.

Jika suara mayoritas menentang kemerdekaan, maka status quo akan bertahan. Di bawah Kesepakatan Nouméa, referendum yang ketiga pada tahun 2022 diperbolehkan, dan FLNKS telah menyatakan bahwa mereka akan terus menempuh jalan menuju dekolonisasi.

Politisi Kanak Roch Wamytan mengatakan bahwa hasil yang mengejutkan pada tahun 2018 telah menyebabkan enam partai anti-kemerdekaan membentuk aliansi konservatif, dijuluki ‘Loyalis’, yang ingin memundurkan kembali kemajuan yang telah dicapai Kesepakatan Nouméa.

Wamytan mengatakan bahwa perdebatan antar kedua pihak semakin tajam sejak referendum pertama: “Kali ini, kelompok-kelompok anti-kemerdekaan lebih sering mengecam pemerintah. Ini juga terlihat dalam pemilu Mei 2019, terutama untuk orang-orang Eropa di pinggiran kota ibu kota Nouméa. Ketika Madame Backes (pemimpin parpol republikan Kaledonia Baru) dan kelompoknya berhasil menang di Provinsi Selatan, mereka juga menyerang kelompok Kanak.”

Louis Mapou adalah pemimpin Union Nationale pour l’Indépendance dan anggota Kongres Kaledonia Baru. Dia setuju bahwa debat tahun ini lebih terpolarisasi. Mapou juga mengecam janji pemerintah Prancis untuk tetap tidak memihak: “Sebagai mitra, negara Prancis telah lebih bias untuk mendukung suara ‘tidak’ dalam referendum pada 4 Oktober.”

Hanya tiga bulan sebelum referendum, Presiden Prancis Emmanuel Macron merombak kabinetnya, menunjuk Jean Castex sebagai Perdana Menteri baru. Pekan lalu Castex akhirnya mengeluarkan pernyataan parlemen tentang Kaledonia Baru, mengejutkan pihak pro dan anti-kemerdekaan karena ia terlihat tidak tertarik. Selama berbulan-bulan, Presiden UC Daniel Goa telah mengkritik Perdana Menteri Prancis yang baru.

Di luar FLNKS, sejumlah parpol kecil pro-merdeka juga bergabung dalam kampanye referendum. Selama kampanye referendum 2018, partai sayap kiri Travailliste atau PT, dan serikat pekerja USTKE mengarahkan anggotanya untuk tidak berpartisipasi, mengkritik konsesi yang diberikan oleh FLNKS dan berkeras bahwa hanya orang Kanak yang dijajah yang boleh memilih. Namun tahun ini PT dan USTKE menyerukan anggotanya untuk memberikan suara ‘Ya’, bergabung dengan aktivis adat lainnya dalam membentuk koalisi baru Mouvement Nationaliste pour la Souveraineté de Kanaky (MNSK). Meskipun lebih kecil dari FLNKS, MNSK diharapkan bisa memobilisasi dukungan dari pemilih yang abstain pada 2018 di daerah utara yang terpencil dan Kepulauan Loyalty.

Referendum 2018 sudah menunjukan adanya polarisasi yang meluas di politik Kaledonia Baru, dimana sebagian besar orang Kanak mendukung kemerdekaan dan sebagian besar non-Kanak menentang kedaulatan dari Prancis. FLNKS harus mengumpulkan dukungan dari pemilih non-pribumi untuk memenangkan referendum, mengingat populasi orang Kanak hanya mencakup 40 % dari populasi Kaledonia Baru, dan ada kelompok kecil pemilih asal Kanak yang masih enggan mendukung kemerdekaan.

Namun ada tanda-tanda perubahan di antara pemilih yang lebih muda, di daerah pedesaan, dan bagi banyak orang Kepulauan Pasifik lainnya yang bermigrasi ke Kaledonia Baru dari Vanuatu, Tahiti, dan Wallis dan Futuna.

Ada juga perubahan budaya dan politik yang signifikan di Provinsi Utara, yang telah dipimpin oleh pemerintahan pro-kemerdekaan selama lebih dari 30 tahun. Setelah hidup beberapa generasi dan bekerja bersama orang Kanak, petani-petani Caldoche – kelompok keturunan orang Prancis yang telah tinggal di sebelah utara Kaledonia Baru selama beberapa generasi dan yang menentang kemerdekaan selama 1980-an – perlahan-lahan mengubah pendirian mereka.

Saat ini, melalui MSG dan Forum Kepulauan Pasifik, Kaledonia Baru telah membangun hubungan perdagangan baru dengan negara-negara tetangganya seperti Vanuatu dan Fiji. Pemerintah Kaledonia Baru telah mulai menempatkan perwakilan di kedutaan besar Prancis di Canberra, Wellington, Suva, Port Vila, dan Port Moresby. Magalie Tingal, juru kampanye pro-kemerdekaan di utara berpendapat: “Bagi FLNKS, kemerdekaan bukan berarti kita menutup pintu bagi Prancis atau negara manapun. Kemerdekaan akan membuka kita di panggung internasional.”

Politisi Patricia Goa berpendapat bahwa kemenangan suara ‘ya’ tidak akan menyebabkan perpecahan dengan Prancis: “Saya tidak menentang Prancis. Saya telah berbicara bahasa Prancis sejak saya berusia enam tahun, meskipun saya memiliki bahasa saya sendiri. Saya bicara bahasa Prancis karena penjajahan mereka, itulah faktanya. Saya tahu sejarah Prancis, mungkin lebih dari orang-orang Prancis sendiri. Apa yang ingin kita sampaikan adalah, kita sudah sampai pada tahap di mana orang-orang ingin berdaulat. Apa yang salah dari bekerja sama dengan Tiongkok dan negara lainnya? Bedanya, kita ingin memilih hubungan diplomatik itu sebagai negara yang bebas!” (Islands Business)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top