Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Pro-kontra pemekaran Provinsi Papua Selatan

Salah seorang Intelektual Marind, Harry Ndiken – Jubi/Frans L Kobun
Pro-kontra pemekaran Provinsi Papua Selatan 1 i Papua
Salah seorang Intelektual Marind, Harry Ndiken – Jubi/Frans L Kobun

Papua No. 1 News Portal | Jubi

MESKIPUN berbagai kalangan telah menyuarakan agar perjuangan pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS) segera direalisasikan, namun masih muncul polemik.

Pemekaran boleh dapat dilakukan ketika sumber daya manusia (SDM) orang asli Papua (OAP) telah dipersiapkan secara matang. Jika tidak, janganlah memaksakan kehendak.

Jika dipaksakan, justru memunculkan permasalahan baru. Dimana akan terjadi kesenjangan dimana-mana terhadap orang asli Papua. Nantinya wilayah Papua Selatan sudah pasti dikuasai pendatang dari berbagai daerah.

Seorang intelektual Marind, Harry Ndiken, kepada Jubi pekan lalu meminta pemekaran Provinsi Papua Selatan tidak dipaksakan. Baginya, pemekaran tidak untuk menyelesaikan masalah, justru akan menimbulkan permasalahan baru.

Artinya, menurut Harry, terjadi kesenjangan di berbagai aspek, termasuk sumber daya manusia (SDM) OAP.

“Saya ambil contoh nyata saja, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Merauke mencapai 5000-an orang. Dari jumlah tersebut, OAP baik Marind, Boven Digoel, Mappi, serta dari Papua lain, hanya sekitar 800 orang,” tegasnya.

Loading...
;

“Bisa dibayangkan perbandingan seperti demikian. Itu baru tingkat kabupaten. Belum kalau provinsi direalisasikan. Sudah pasti ASN non Papua mendominasi,” ujarnya.

Pemekaran, menurut dia, dapat didorong ketika SDM OAP telah disiapkan secara baik, lebih khusus anak-anak Marind.

Kan kenyataan sampai sekarang, belum dipersiapkan,” ungkapnya.

Dikatakan, jika pemekaran tetap dilakukan, dipastikan tenaga-tenaga ‘impor’ dari luar akan datang di wilayah Papua Selatan. Itu sudah pasti dan tak dapat dipungkiri.

“Jangan karena haus kekuasaan, lalu mengorbankan kepentingan banyak orang Papua,” katanya.

Bukankah pemekaran PPS adalah keinginan dan harapan masyarakat di Papua Selatan, Harry balik mempertanyakan, masyarakat mana. Bisa saja orang bicara atas nama masyarakat.

Didesak lagi kalau ini adalah program Presiden RI, Joko Widodo untuk memekarkan dua provinsi baru di Papua, Harry balik menantang dan mengatakan, itu bukan program Jokowi.

Tetapi orang-orang yang mengatasnamakan tokoh Papua menyampaikan ketika berdialog di Istana Negara.

“Bagi saya, mereka adalah orang-orang yang haus akan kekuasaan dan tidak konsisten,” tegasnya lagi.

Dijelaskan, kalau pemekaran dengan tujuan memecahkan masalah sekaligus membuat solusi, tak jadi persoalan. Tetapi ingat bahwa pemekaran tidak hanya dengan pembangunan fisik. Paling diutamakan adalah pembangunan SDM.

Dia justru berpendapat pemekaran PPS baru dapat direalisasikan di 20 tahun mendatang.

“Lebih baik lama dan pasti kita nikmati, sekaligus menduduki berbagai posisi strategis di lingkungan pemerintahan. Dari pada buru-buru, justru memberikan ruang kepada orang lain,” ungkapnya.

Bagi Ndiken, perjuangan PPS sudah lama dilakukan, namun tanpa adanya perhitungan yang matang.

“Bagi saya, itu akibat ambisi manusia biasa tanpa mendapatkan persetujuan dari Tuhan. Sehingga sampai sekarang, pemekaran tak kunjung direalisasikan,” kritiknya.

“Sekali lagi bahwa saya tak menolak adanya pemekaran. Namun lebih baik kita tunda terlebih dahulu, hingga SDM OAP disiapkan secara matang. Dari pada harus mengimport tenaga dari luar daerah, termasuk pejabat eselon untuk menempati struktur pemerintahan di birokrasi,” katanya.

Ditambahkan, kalau ada keinginan empat bupati di Selatan Papua hendak duduk bersama dan membicarakan pemekaran PPS, harus dengan niat tulus tanpa adanya rekayasa.

DPRD Merauke harus proaktif

Pro-kontra pemekaran Provinsi Papua Selatan 2 i Papua
Anggota DPRD Merauke, Moses Kaibu – Jubi/Frans L Kobun

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke, Moses Kaibu, mengungkapkan tawaran pemerintah untuk pemekaran dua provinsi baru di Papua harus direspons dengan cepat.

“Ada priorotas yang diberikan negara untuk pemekaran. Olehnya saya minta Pemkab Merauke yang telah menghasilkan beberapa kabupaten di Selatan Papua dan sudah definitif, harus mengundang tiga bupati itu untuk duduk sekaligus membicarakan bersama,” pintanya.

Kabupaten Merauke, katanya, sangat luas. Lalu berbicara tentang rentan kendali pembangunan, hingga sekarang belum berjalan maksimal.

“Kalau tak ada pemekaran, sampai kapanpun rakyat tidak disentuh baik,” ujarnya.

Moses juga meminta semua anggota DPRD Merauke harus proaktif mendorong kepada pemerintah setempat. Jika dewan pasif, otomatis saat pemerintah disibukan kegiatan lain, peluang pemekaran Provinsi Papua Selatan akan lewat begitu saja.

“Ingat bahwa makanan sudah disajikan di piring. Tinggal saja bagaimana kita menikmati. Artinya, apa yang telah disampaikan Presiden Jokowi, mestinya peluang itu cepat ditangkap,” katanya. (*)

Editor: Yuliana Lantipo

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top