Proporsi rasisme, diskriminasi, xenofobia, dan toleransi di AS dan Indonesia

Demo Anti Rasisme Papua
Foto ilustrasi, aksi demo anti rasisme pada Kamis (29/8/2019) di Kota Jayapura. – Jubi/Engel Wally
| Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh: Soleman Itlay*

Amerika Serikat dan Indonesia itu sama-sama negara dengan paham demokrasi terbesar di dunia, tapi kematian George Floyd di negara Paman Sam itu menjadi pertanyaan besar. Ibarat membuka penutup bak toilet. Tak hanya menyorongkan tindakan kekerasan dan kejahatan rasis.

Lebih dari itu membongkar kebusukan rezim pemerintahan dan membangkitkan semangat melawan non-kekerasan ala Martin Luther King Jr. Peristiwa ini sekaligus mengingatkan kita untuk melihat rasisme di Indonesia.

Sejarah rasisme Amerika Serikat

Rasisme di Amerika Serikat itu sangat tua. Telah merebak sejak era kolonial.

Secara hukum dan sosial, hak-hak dan pemberian-pemberian diberikan kepada orang kulit putih Amerika. Namun ditolak kepada Amerika asli, Afrika Amerika, Asia Amerika dan Hispanik atau Latino Amerika.

Eropa Amerika (terutama Protestan Anglo-Saxon kulit putih) diberi pemberian eksklusif dalam materi-materi pendidikan, imigrasi, hak suara, kewarganegaraan, kepemilikan tanah, dan prosedur kriminal sepanjang periode yang terbentang dari abad ke-17 sampai 1960-an.

Loading...
;

Artinya, semenjak Amerika Serikat dipimpin oleh rezim George Washington, presiden AS pertama sudah tumbuh kembang secara artifisial. Dari waktu ke waktu meningkat pesat. Hanya tidak terlalu nampak pada saat itu.

Walaupun praktik diskriminasi rasial sangat masif, karena keterbatasan akses informasi dan teknologi, maka sejarah tentang praktik diskriminasi rasial tempo dulu tidak menyediakan informasi valid.

Namun sebenarnya tidak terlalu sulit dilacak karena orang bisa lihat dari beragam peristiwa. Termasuk pengalaman para imigran non-Protestan dari Eropa; terutama orang Irlandia, Polandia, dan orang Italia, yang mengalami pengecualian xenofobia, dan bentuk diskriminasi berbasis etnis lainnya dalam masyarakat Amerika, masih dianggap ras rendah, dan tak dianggap orang kulit putih sepenuhnya.

Selain itu, kelompok Timur Tengah Amerika seperti Yahudi dan Arab menghadapi diskriminasi berkelanjutan di Amerika Serikat. Akibatnya, beberapa orang yang masuk kelompok tersebut tak diidentifikasi sebagai orang kulit putih.

Orang Asia Timur Selatan juga menghadapi rasisme di Amerika. Pokoknya rasisme di Amerika tumbuh dan berkembang secara masif di balik jargon demokrasi, toleransi dan lainnya.

Dari masalah rasialisme semua suku bangsa dan ras di sana, yang paling nampak adalah persoalan segregasi. Semenjak orang kulit hitam berada di Amerika serikat, saat itu pula rasisme makin merambat secara intensif.

Segregasi itu semakin besar dengan adanya perkawinan silang antara Afrika dan Amerika, termasuk ayah dan ibu dari Martin Luther King. Pada saat yang sama diskriminasi rasial meruak di segala sektor. Tepat ini terjadi pada abad ke-18, saat negeri Paman Sam dinahkodai presiden ke-35, John F. Kennedy.

Selama itu, masalah diskriminasi rasial di Amerika makin berakar pada persoalan warna kulit. Antara kulit putih dan kulit hitam. Orang kulit putih berpandangan bahwa hanya mereka yang berkulit putih sajalah yang sangat superior, punya hak/derajat, dan kehormatan tertinggi.

Sedangkan kaum kulit hitam di mata mereka tidak pantas hidup bersama mereka. Hingga saat ini persoalan ras, terutama antara kulit putih dan kulit hitam menjadi masalah sensitif di AS dan menjadi salah satu akar dari rasisme.

Rasisme AS berakar pada sistem apartheid

Sejumlah sumber, termasuk Wikipedia menyebutkan bahwa  rasisme di Amerika Serikat erat kaitannya dengan sistem apartheid. Sistem apartheid berhubungan dengan dominasi peran kekuasaan orang kulit putih terhadap kaum kulit hitam.

Dalam memahami apartheid orang malah lebih mengenal di Afrika Selatan. Di sana, imperialis Inggris menjajah dengan sistem itu. Pada saat yang sama, Nelson Mandela dkk melawan sistem yang sama.

Sistem apartheid di Afrika Selatan memiliki model yang sama di Amerika Serikat. Namun di sana bukan apartheid yang nampak, tetapi persoalan segregasi ras yang kelihatan pada 1960-an.

Di masa Kennedy, Martin Luther King, seorang peranakan Afrika berdarah Amerika muncul sebagai sosok yang luar biasa. Dia menentang diskriminasi rasial atau segregasi non-kekerasan. Tapi bagaimanapun juga diskriminasi rasial dan segregasi di AS berkaitan dengan sistem apartheid. Pada 28 Agustus 1963, Martin Luther King Jr. membakar semangat 250 ribu orang yang berkumpul di depan Lincoln Memorial.

Pidato Luther yang paling populer berjudul “I have a dream“. Di sini dia bicara soal masalah kemiskinan, pengangguran, rasial dan keadilan sosial tanpa pandang bulu (diskriminasi rasial). Dalam pidatonya, Martin Luther berbicara mengenai pengangguran, masalah rasial, dan keadilan sosial.

Dengan suara menggetarkan, ia menyuarakan hak-hak sipil, kesetaraan antara kulit putih dan kulit berwarna, serta pencabutan undang-undang dan kebijakan yang mendukung segregasi berdasarkan ras.

Pada saat itu menjadi pergumulan orang kulit hitam. Presiden Kennedy saat itu langsung mencabut peraturan pemerintah yang sangat diskriminatif dan rasial.

Di atas kertas dan pemukaan umum memang terlihat manis dan menunjukkan keseriusan. Tapi selama bertahun-tahun lamanya praktik diskriminasi rasial tetap berlanjut sampai saat ini..

Kennedy ditembak mati pada Jumat, 22 November 1963 di Dallas, Texas, sedangkan Martin Luther ditembak mati oleh James Early Ray, 4 April 1968.

Setelah Martin Luther King dan John Kennedy pergi

Setelah Martin Luther King dan Presiden Kennedy ditembak mati, (ada juga rencana) melengserkan Presiden RI Soekarno demi mengeksploitasi sumber daya alam West Papua. Sejak itu pula kontrol kaum kulit hitam Amerika mulai padam. Orang kulit hitam kehilangan harapan.

Sumbu dan semangat mereka tidak tumbuh ke atas, tetapi justru secara masif tumbuh kembang di dalam tanah—radikal—di bawah bayang-bayang kekuasaan—kampanye sebagai negara demokrasi, toleransi, dan sarat kesetaraan kelas sosial.

Pada masa presiden AS ke-36, pengganti Kennedy, Lyndon Johnson, mata rantai rasisme tumbuh kembang secara radikal. Kurang lebih dari masa kepemimpinan presiden berikut, antara lain; Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, atau dari abad ke-18 menuju abad ke-20 tumbuh kembang secara terstruktur.

Kehadiran Barack Obama di Gedung Putih

Kehadiran Barack Obama di Gedung Putih, 2009-2017, membalikkan perubahan besar. Kepemimpinannya cukup menguburkan sejumlah perspektif diskriminasi rasial yang berakar dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Amerika.

Pada saat yang sama, dia membangkitkan semangat baru. Di sini, di tingkat publik benar-benar menunjukkan bahwa tidak ada lagi diskriminasi rasial di Amerika.

Tidak ada kulit putih dan kulit hitam; yang ada hanya kesetaraan kelas sosial. Baik orang kulit putih, maupun kulit hitam adalah satu. Satu bangsa satu negara dalam Amerika Serikat.

Walaupun demikian, kenyataan tidak bisa dipungkiri bahwa diskriminasi rasial yang menyatu dengan kehidupan orang kulit putih dan kulit hitam sulit dihapuskan atas nama apapun. Pada masa pemerintahan Obama persoalan rasialisme tidak nampak, tapi tetap tumbuh kembang secara diam-diam.

Amerika Serikat di rezim Trump

Setelah Obama digantikan oleh Trump, rasisme antara orang kulit hitam dan putih mulai membara kembali. Sebelum George Floyd tewas dibunuh oleh polisi Amerika 25 Mei, sebelumnya seorang wanita kulit hitam bernama Breona Taylor, diberlakukan hal yang mirip. Kurang lebih terjadi selang satu minggu sebelumnya Floyd tewas.Hal ini dapat diungkapkan oleh Keisha N. Blain, seorang profesor madya bidang sejarah di Universitas Pittsburgh (washingtonpost.com, 11 dan 30 Mei 2020).

Ancaman kekerasan orang kulit hitam di Minneapolis bukanlah virus yang menjadi pandemi, tapi kekerasan polisi. Sejarah kekerasan rasial ini buah dari benih masa lalu yang bersabar lamanya. Dari dulu memang orang kulit putih menganggap orang kulit hitam itu budak.

Baca juga: Seandainya hukum itu sungguh-sungguh adil

Hak-hak mereka dibatasi dengan keyakinan bahwa kedudukan tinggi hanya terdapat pada orang kulit putih, bukan kulit hitam, meski orang kulit hitam juga merasa setara dengan kulit putih. Yang paling kejam adalah hukuman mati. Hukuman mati bagi orang kulit hitam yang dilakukan oleh dominasi kulit putih Amerika.

Ida B. Wells-Barnett mengatakan pada Red Record, bahwa hukuman mati bagi orang kulit hitam tidak hanya direncanakan sebelumnya. Tapi didukung penuh oleh polisi setempat. Pendekatan seperti ini membawa gelombang protes pada 1919.

Rasisme Amerika Serikat sangat terstruktur

Sebelumnya, Kennedy pun pernah menghapuskan undang-undang dan kebijakan diskriminasi rasial itu atas desakan Martin Luther King dkk. Lantas mengapa tindakan kekerasan diskriminasi rasial kembali pecah abad ke-21? Mengapa pula ini terjadi di masa presiden Trump yang identik dengan rezim otoriter? Mengapa ini juga pecah di masa pandemi global, covid-19? Mengapa ini menimba jelang pemilihan presiden di AS?

Bayang pertanyaan yang harus diletakkan. Juga banyak kata yang harus membuat kalimat untuk memberikan jawaban.

Tentu saja banyak asumsi yang mendasari dan terdapat di balik peristiwa yang menimba Floyd. Namun yang jelas kekerasan rasial yang melibatkan polisi Amerika adalah buah dari diskriminasi rasial yang terstruktur secara matang dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Amerika.

Ini bukan sekali. Kelak pun tentu akan lebih buruk, karena rasisme di Amerika bahkan di seluruh dunia tidak akan pernah mati.

Orang tidak akan pernah mampu untuk membumihanguskan “senyawa” rasisme yang berlapis seperti lapisan kulit bawang. Peristiwa rasisme akan terus menjadi masalah utama selama persoalan fundamental belum diatasi: orang kulit putih dan kulit hitam hidup bersama, kawin silang, perbedaan ras, nenek moyang, agama dan lainnya masih ada.

Negara rasis di Asia Tenggara

Amerika Serikat terlalu jauh. Di Asia bisa belajar dari pengalaman orang West Papua dan Indonesia.

Di sini juga terjadi praktik diskriminasi rasial yang tidak kalah parah dari Amerika Serikat. Kaum mayoritas berkulit sawo matang dan berambut lurus cenderung melihat orang kulit hitam dan berambut keriting sebagai bangsa kelas Z, bangsa budak dengan stigma kaum primitif, kanibal, dan koteka, sampai menyamaratakan orang West Papua dengan monyet.

Ada sejarah panjang Indonesia dan orang West Papua. Keduanya mempunyai sejarah panjang yang berbeda. Pada hakikatnya orang Indonesia dan West Papua berbeda ras. Masing-masing mempunyai mitos, jejak langkah leluhur, wilayah, bahasa, budaya dan lainnya.

Tapi mengapa orang Melayu Indonesia dengan Melanesia, West Papua hidup sama-sama? Ini pertanyaan dasar. Tentu saja tidak terlepas dari sejarah masa lalu hingga sekarang. Kita harus memahaminya dengan baik.

Akar rasisme di West Papua berakar pada sistem politik perbudakan modern sekaligus perlawan kaum budak, yaitu aneksasi, yang meliputi segala sektor kehidupan orang West Papua. Bukan sekadar melekat pada status politik orang West Papua, yang bermasalah dengan kolonial Indonesia. Buah rasisme Indonesia untuk kaum budaknya tumbuh pada abad ke-18 dan 19 (1880-an).

Kehadiran Sultan Tidore, bangsa Spanyol, Portugis, Belanda, Jepang, AS, dan Indonesia sudah mulai tumbuh. Transaksi tanah koloni modern, West Papua oleh Sultan Tidore kepada pemerintah kolonial pertama, Belanda seharga f 6000 pada 1880-an juga ikut menanamkan nilai-nilai diskriminasi rasial, yang berakar pada sistem politik perbudakan aneksasi (bdk. Pim Schoorl, Belanda di Irian Jaya, Amtenar di Masa Penuh Gejolak (1945-1962, hal. 1).

Diskriminasi rasial selalu lahir dari buah tindakan kaum mayoritas dan berkuasa yang rasis. Orang West Papua pada masa itu belum memahami dengan baik, bahwa diskriminasi rasial itu mulai ditanam dan berkembang di masa-masa awal saat membangun kontak langsung dengan orang asing.

Diskriminasi rasial masa kolonial Belanda

Walaupun begitu, diskriminasi rasial di masa kolonial Belanda kurang kelihatan. Bukan berarti tidak ada praktik diam. Hanya bahan sejarah diskriminasi rasial belum tersedia secara spesifik.

Namun tidak terlalu susah untuk menemukannya. Meski tidak ada pembahasan komprehensif, orang bisa temukan dan simpulkan dari praktik itu di ruang-ruang terbatas.

Benar atau tidak ini bisa ditemukan di lembaran sejarah masa lalu, baik dari pihak pemerintah, zending dan misi Belanda. Diskriminasi rasial di West Papua paling nampak semenjak tokoh aneksasi (bisa disebut aneksator karena itu merujuk pada aktornya), Presiden Soekarno melirik tanah koloni barunya.

Pada 1940-an, sebelum Indonesia merdeka pada 1945, Soekarno sudah ancang-ancang untuk memasukkan wilayah bekas koloni Belanda ke dalam bingkai NKRI.

Setelah PBB, bahkan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, Soekarno melancarkan diplomasi politik aneksasi guna merebut Irian Jaya (West Papua). Dia dikatakan tokoh sebagai aneksator, karena perebutan wilayah West Papua dilakukan atas dasar kehendak dia sendiri, hingga mempengaruhi orang lain untuk mendukung nafsu kekuasaan politiknya.

Soekarno bersandar pada Jhon F. Kennedy, karena Amerika banyak mempertimbangkan perihal aliran Islam atau untuk melindungi West Papua sebagai tanah Kristen. Kebijakannya berubah setelah Soekarno mengancam AS dengan diplomasi pada Uni Soviet (Rusia).

Rusia saat itu bersama Jepang, kurang lebih membantu peralatan operasi militer. Karena takut pada komunisme, AS terpaksa mendukung kolonial Indonesia.

Debat Soekarno-Hatta di dalam KMB

Tapi ini juga tidak terlepas dari kepentingan ekonomi, terutama untuk eksploitasi sumber daya alam West Papua. Setelah mendapat dukungan, Amerika bersama Indonesia mengusulkan KMB. Tujuannya untuk membicarakan status tanah koloni modern ini bersama Belanda selaku penguasa tunggal agar menyerahkan ke tangan kolonial Indonesia.

Dalam KMB di Den Haag, Muhammad Hatta menolak klaim Soekarno. Tetapi dia kalah dukungan. Bukan argumen. Soal argumentasi Hatta lebih logis ketimbang Soekarno.

Hatta menolak karena West Papua beda ras dengan Melayu. Beda leluhur dengan Mongoloid, atau Australo Melanosoid. Beda wilayah, budaya, bahasa, warna kulit dan rambut. Tapi akhirnya wilayah koloni modern ini diserahkan juga. Puncaknya 1 Mei 1963 melalui UNTEA.

Legitimasi politik aneksasi lalu merekayasa legitimasi politik aneksasi melalui serangkaian operasi yang dicetuskan pada 19 Desember 1961 oleh Soekarno, yang dikenal dengan operasi Trikora. Itu semakin diperkuat dengan pelaksanaan plebisit 1969.

Semuanya, termasuk MoU Freeport pada 7 April 1956, New York Agreement, Roma Agreement dan lainnya yang mengandung unsur aneksasi. Diskriminasi rasial Indonesia terhadap orang West Papua berakar pada peristiwa-peristiwa itu.

Titik balik kebangkitan sentimen kaum budak

Setelah itu baru perasaan xenofobia orang West Papua mulai muncul. Kebencian orang West Papua pertama muncul dan lebih terasa hangat dari ragam operasi militer dari dulu hingga saat ini ketimbang perundingan-perundingan di atas.

Tapi belakangan ini rasa setelah orang West Papua mulai mengalih sejarahnya sendiri. Dari pendidikan banyak menemukan praktik diskriminatif rasial oleh negara ini.

Semenjak orang West Papua dianeksasi ke NKRI, sejak itu pula diskriminasi rasial tumbuh. Paling terasa adalah ketika orang-orang tua West Papua dulu sekolah di luar West Papua, antara lain; pulau Jawa dan kota-kota lainnya.

Ketika itu mahasiswa dan pelajar West Papua sering mendapatkan ujaran hingga tindak kekerasan rasial, tak hanya dari masyarakat dan ormas, tetapi juga dari aparat keamanan dan militer.

Tak hanya itu, klub Persipura, Persiwa, Perseman, Perawat, Persiram, Persidafon, dan lainnya, juga sering mendapatkan sindiran rasisme. Itu tak hanya berlaku di stadion, tapi juga di media massa.

Pendeta Benny Giyai, Socrates S. Yoman, Dorman Wandikbo, dkk, sepanjang 2012-2018 dalam bukunya menyebutkan, bahwa kolonial Indonesia sudah mendayagunakan diskriminasi rasial semenjak tanah dan manusia West Papua dikarantina dalam bingkai NKRI.

Frans Kaisiepo dan Natalius Pigai adalah tokoh-tokoh West Papua yang sering mendapatkan ujaran rasisme. Kaisiepo adalah pahlawan nasional Indonesia asal West Papua. Dia punya jasa besar. Dalam perebutan Irian Jaya, dia berperan penting untuk memasukkan wilayah bekas koloni Belanda ini ke dalam NKRI.

Tetapi orang Indonesia (mayoritas) menyamaratakan mukanya di uang Rp 10.000,00; emisi 2016 dengan ujaran rasis, seperti ini: “kami tidak setuju karena mukanya sama dengan monyet”.

Hal yang sama dialamatkan kepada mantan anggota Komnas HAM Indonesia, Natalius Pigai. Wajahnya pun ikut disetarakan dengan monyet. Hingga kini Pigai masih mengalami ujaran rasis dari orang-orang pendukung Presiden Joko Widodo.

Nasib Floyd sama dengan Obby Kogeya

Kasus seperti Floyd di Amerika Serikat, Obby Kogeya pun mengalami hal yang sama pada 16 Juni 2016 di Yogyakarta dalam sebuah aksi demonstrasi damai yang berkaitan dengan tuntutan pengakuan kedaulatan politik orang West Papua kembali ke Indonesia, sekaligus untuk menentukan nasib orang West Papua sendiri.

Kepala Obby diinjak oleh polisi Indonesia sampai mukanya bersentuhan ke permukaan aspal panas. Perlakuan seperti itu banyak terjadi bagi orang West Papua, tetapi belum tertangkap kamera dan media massa.

Tapi kasus Obby dapat menggambarkan bagaimana kolonial Indonesia juga aktif melancarkan diskriminasi rasial. Selama bertahun-tahun lamanya orang West Papua menghadapi perlakuan rasis oleh negara dan kaum mayoritas bangsa kolonial Indonesia.

Namun, orang West Papua yang notabene minoritas di Indonesia, bakal di negerinya sendiri, tidak protes, bukan karena sikap toleransi orang West Papua yang kuat semata, tetapi karena mereka sadar, bahwa melakukan protes atau meminta para pelaku untuk ditangkap, diadili dan diproses hukum itu sama sekali sia-sia.

Mencari keadilan hukum di Indonesia bagi orang West Papua itu percuma. Omong kosong. Sampai kapan pun tidak akan temukan. Apalagi itu melibatkan aparat keamanan dan militer kolonial Indonesia. Negara pasti akan melindungi pelaku nama negara (bukan keadilan dan kemanusiaan).

Buktinya keluarga Frans Kaisiepo tidak pernah melapor ke pihak berwajib. Juga Natalius Pigai mengaku tidak pernah dan tidak akan pernah lapor. Bukan karena, sekali lagi, mereka bodoh, primitif, tetapi ingin mengajarkan Indonesia untuk hidup berdampingan berdasarkan cita-cita negaranya, yaitu mengutamakan prinsip kebhinekaan yang penuh toleransi antarumat manusia.

Mereka mengajarkan nilai kemanusiaan tanpa kekerasan. Tapi dengan cara sederhana. Diam, mengalah dan pasrah.

Kasus rasisme orang Indonesia di Surabaya

Pada 16-17 Agustus 2019, menjelang hingga sampai puncak peringatan hari kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus, anggota, tentara, satpol PP, ormas milisi negara dan Islam mengepung mahasiswa West Papua di asrama Kamasan III, Surabaya, Jawa Timur.

Dalam video singkat di youtube yang viral saat itu, preman negara, sepertinya intel dan anggota TNI, menyebut mahasiswa Papua dengan, “Hei… monyet… keluar… keluar… Pulang sana (West Papua).” Selama pengepungan itu, penghuni asrama itu tidak makan dan minum dengan baik. Orang yang membawa makanan saja disita di jalanan.

Tindak kekerasan rasial berlapis persekusi ini sangat mengganggu perasaan orang West Papua menjelang pelantikan Presiden Jokowi pada periode kedua. Pemerintah Jokowi bukannya membubarkan para pelaku, tetapi membiarkan api rasisme itu menyala selama tiga hari itu.

Pada saat yang sama dalam rentan waktu yang singkat mengundang amarah orang West Papua. Akibatnya, asapnya menyeruak hingga di tanah Papua: dari Merauke sampai Sorong, meletus demonstrasi secara spontan.

Orang West Papua saat itu melakukan protes terhadap rasisme kolonial Indonesia. Mereka menuntut pelakunya, anggota TNI-Polri, dll, yang terlibat diproses hukum.

Namun, negara melindungi pelaku hingga saat ini, sedangkan orang West Papua yang diprotes dilabeli sebagai orang-orang yang keliru; bodoh, termakan isu hoaks dan pemberontak, bahkan banyak orang ditembak mati, ditangkap, disiksa, diproses hukum, dikenakan pasal makar dan hingga kini, 50-an aktivitas dan masyarakat sipil West Papua diproses hukum di tengah ancaman pandemi covid-19.

Baca juga: Pengadilan Indonesia yang diskriminatif

Pengadilan Indonesia menjatuhkan hukum bagi Buchtar Tabuni, Ketua II Dewan Legislatif ULMWP 17 tahun penjara, sedangkan Irwanus Uropmabin, mahasiswa asal USTJ dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Tapi pelaku rasisme di Surabaya hanya dijatuhkan hukuman 8 bulan penjara.

Di blog pribadinya, Selasa (2/6/2020), Buchtar Tabuni mohon advokasi. “Hukum  di Indonesia berlaku rasis kepada korban rasisme terhadap warga Papua. Pelaku rasis di Surabaya 5 bulan penjara. Sedangkan korban rasisme Papua Irwanus Urupmabin dituntut 5 tahun penjara dan Buchtar Tabuni 17 tahun penjara oleh kejaksaan negeri Papua, Yafet Bonai dkk. Mohon advokasi dari seluruh penghuni tanah air West Papua”.

Kolonial Indonesia memakai hakim orang asli Papua untuk menampar saudaranya sendiri. Yafet Bonai adalah hakim di Kejaksaan Negeri Papua. Kolonial memanfaatkan Bonai untuk membaca putusan hukum di meja hijau, Selasa (2/6/2020).

Tentu ini tak hanya melakukan diskriminasi rasial. Tetapi terus menambah sentimen, luka, amarah, dan meningkatkan nasionalisme.

Diskriminasi rasial melahirkan xenofobia

“Saya rasa diskriminasi rasial tidak hanya berlaku di permukaan umum. Tapi di dalam ruang-ruang tertentu masih diberlakukan. Saat ini, di penjara kami rasakan itu. Kamu bisa lihat. Mengapa tahanan lain, orang Indonesia dibebaskan dengan adanya instruksi PBB? Dan mengapa kita tidak ikut dibebaskan batas nama kemanusiaan yang sama? Itu artinya, diskriminasi rasial juga berlaku bagi tahanan politik rasisme Indonesia.”

Demikian kata seorang tahanan politik anti rasisme Indonesia, yang sedang menjalani proses hukum lewat telepon seluler pada Minggu (3/5/2020). Bukan tidak mungkin, ketidakadilan seperti ini melahirkan xenofobia orang Papua terhadap orang Melayu meningkatkan pesat.

Tapi juga ini semakin memperdalam rasa ketidakpercayaan budak pribumi Indonesia paling timur ini terhadap negara kolonialnya. Bahkan melahirkan sentimen idealisme hingga meningkatkan nasionalisme. Pendekatan hukum hingga penegakan hukum di pengadilan negeri kolonial Indonesia yang pilih kasih—tebang pilih—tajam ke bawah tumpul ke atas berpotensi buruk.

Jika perlakuan seperti ini masih terus berlaku di bawah matahari, maka kelak akan menarik perhatian semua pihak. Kolonial Indonesia akan diperkokoh dalam perspektif sebagai negara diskriminasi rasial yang berakar pada sistem politik aneksasi, sebuah mode perbudakan kontemporer.

Itu tidak salah jika memang dikatakan demikian, karena memang Indonesia itu negara kekerasan yang penuh dengan diskriminasi rasial di masa modern.

Letusan demonstrasi AS dan Indonesia

Aksi demonstrasi tahun kemarin ditindak cepat oleh aparat hukum Indonesia. Hanya itu beda dengan negara demokrasi Amerika.

Di sana justru membebaskan ekspresi orang. Aparat dan militer hanya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum selayaknya. Di Amerika kesadaran masyarakat beda. Hampir semua orang anti pada rasisme, memahami hakikat martabat, harga diri dan martabat manusia.

Mereka lebih mengutamakan nilai kemanusiaan ketimbang demokrasi, hukum dan lainnya. Sikap kerendahan hati polisi AS terbukti dalam akses jurnalis yang di buka secara bebas selayaknya negara demokrasi terbesar.

Semua orang, dari berbagai suku bangsa ikut ambil bagian. Mereka mengecam pelaku tindak kekerasan rasial.

Kemanusiaan membakar solidaritas dalam rentan waktu yang singkat. Hingga melahirkan keprihatinan internasional terhadap Floyd dan kulit hitam Amerika Serikat. Hingga saat ini, aparat keamanan berlutut, mengakui kesalahan dan meminta maaf.

Antara massa demonstran dan aparat kepolisian AS bahkan saling bersalaman, berjabat tangan, berpelukan dan saling memaafkan satu sama lain.

Menarik sekali. Tapi ini bukan akhir dari drama. Kelak akan menimbulkan ketidakstabilan negara. Satu hal karena diskriminasi rasial di Amerika Serikat itu telah cukup umur dan berpotensi menimbulkan aksi-aksi rasis berikutnya. Tapi ini sedikit berbeda dan aneh bagi Indonesia.

Indonesia justru meminta maaf lewat media massa, dan melalui pejabat borjuis serta oportunis lokal. Bukan lagi antara pelaku dan korban ditemukan dalam ruang kebebasan dan kedamaian untuk saling mengakui kesalahan, meminta maaf dan saling menghormati. Pelaku tetap bebas beraktivitas.

Sedang korban tetap menjadi korban diatas korban diskriminasi rasial. Inilah wajah rezim pemerintahan kolonial Indonesia dibawah kendali kekuasaan Jokowi.

Menakar kampanye toleransi Indonesia

Pemerintah Indonesia terus mengampanyekan toleransi antarsesama masyarakat Indonesia. Agama pun dipolitisir dengan bahasa toleransi antarumat beragama yang tetap merujuk pada kebhinekaan.

Jadi, dari waktu ke waktu hanya memaksakan lidah untuk berkata toleransi itu penting di samping tetap aktif melankolis dengan tindak intoleransi. Itu sebuah upaya yang terlalu konyol. Tapi juga langkah dari bentuk ketidakberdayaan, ketidakmampuan dan kebodohan.

Jelas toleransi bukan obat rasisme. Menekankan kata toleransi itu ibarat mimpi di siang bolong atau menanam benih pada bebatuan. Bagaimana mungkin toleransi itu tumbuh di atas perbedaan yang dasarnya sulit disatukan?

Sama halnya dengan membakar jerami dengan korek pada saat hujan deras terus membasahi jerami itu. Bagaimana mungkin toleransi itu tumbuh sementara kekerasan politik, operasi militer dan diskriminasi rasial terus mengalir kepada orang West Papua? Kata Pengkhotbah: kesia-siaan belaka. Apa artinya bicara toleransi, sedangkan negara tetap menjalankan intoleransi dan diskriminasi rasial, khususnya terhadap orang West Papua.

Ingat hari ini untuk besok

Bicara toleransi itu karena ketakutan dan kepedulian. Toleransi dimanfaatkan untuk mengartikulasikan bhinneka tunggal ikha. Yang artinya, berbeda-beda tapi tetap satu. Itu terkesan hanya terpaksakan. Perbedaan itu memang mudah disatukan. Tetapi sampai kapan pun tidak akan pernah menyatu dan mengikat satu sama lain.

Jika perbedaan itu dipaksa terus-menerus untuk tetap bersatu, maka sangat pasti, bahwa tindak diskriminasi rasial itu tetap akan muncul. Pada saat yang sama segregasi ras dan xenofobia akan terus menyala setiap waktu selama perbedaan itu dipaksakan tetap hidup bersama. Karena perlakuan demikian, maka orang asli Papua ujung-ujungnya menuntut pengakuan kedaulatan kembali, kebebasan untuk menentukan masa depan sendiri.

Selama orang West Papua berada di Indonesia, selama itu kolonial akan memperlakukan ujaran dan tindak kekerasan diskriminasi rasial. Orang West Papua itu bisa bernapas lega ketika memang bebas dari penjara Indonesia.

Jika Indonesia ngotot bertahan di West Papua secara ilegal, orang West Papua jangan pernah bermimpi bebas dari diskriminasi rasial, segregasi ras dan xenofobia. Itu akan membara terus di masa yang berbeda. Memang diskriminasi rasial Indonesia hanya akan menodai demokrasi dan hukum Indonesia.

Tentu memperburuk nama baik di mata publik. Tak hanya di tingkat lokal dan nasional. Tapi juga sampai pada level internasional.

Pada saat yang sama, kalau kaum budak marginal Indonesia, orang West Papua mendorong gerakan anti rasisme kolonial Indonesia secara terstruktur, seperti apa yang Martin Luther King dkk lakukan, maka itu akan membantu pergerakan, perjuangan dan perlawanan terhadap penjajah.

Sampai polemik Otsus pada 2021 pun akan terjadi. Momen PON XX yang ditunda tahun 2021 pun pasti akan menimbulkan persoalan yang sama. Mengapa sulit membumihanguskan diskriminasi rasial di Indonesia, khususnya West Papua? Karena itu berakar dan terstruktur dalam sistem perbudakan modern, sekaligus perlawanan terhadap sistem politik aneksasi.

Sederhananya karena itu erat kaitannya dengan kepentingan ideologi politik ekonomi bagi kolonial Indonesia, kapitalis dan imperialis global di tanah Papua. Barang ini bisa tidak ada kalau West Papua berdiri sendiri dari kolonial Indonesia; mengatur diri sendiri tanpa intervensi pihak asing.

Barang itu juga bisa sedikit membantu kalau dialog segitiga, yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang paling netral, independen, berkompeten dan profesional. Dalam politik otsus butuh itu. Bukan bicara evaluasi Otsus, amandemen UU Otsus, dan lebih memperhatikan masalah SDM dan kemanusiaan.

Tanya rakyat jelata kamu mau apa. Berikan kemerdekaan jika mereka minta merdeka. Berikan otsus plus atau amandemen UU itu kalau mereka memang minta itu, karena otsus juga tidak punya gigi untuk memanusiakan manusia West Papua selagi niat Indonesia itu ompong berlapis diskriminasi rasial dan bicara toleransi semu. Otsus tidak punya kekuasaan untuk melenyapkan diskriminasi rasial.

Yang bisa bikin Indonesia benar-benar demokratis itu ketika West Papua, RMS, Aceh, Borneo dan lainnya bebas. Yang bisa membuat daerah koloni bebas juga kalau memang mereka benar-benar bebas dari perbudakan Indonesia di masa modern.

Di luar dari itu tidak ada jalan lain, apalagi mengharapkan Indonesia mengubah tindak kekerasan dan ketidakadilan rasial. Tidak ada yang susah. Takut apa? Berikan kebebasan agar Indonesia tidak disebut negara rasis. (*)

* Penulis adalah masyarakat Papua di Jayapura

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top