Follow our news chanel

PT. FI dinilai lecehkan surat penegasan Gubernur Papua

PT. FI dinilai lecehkan surat penegasan Gubernur Papua 1 i Papua
Koordinator koalisi wilayah Nabire, Kokay Mujizau (dua dari kiri) dan beberapa temannya saat jumpa pers di Asrama mahasiswa Intan Jaya – Jubi/Titus Ruban.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Nabire, Jubi – PT. Freeport Indonesia (PT.FI), dinilai telah melecehkan surat Gubernur Provinsi Papua Nomor 540/14807/SET, tertanggal 19 Desember 2018, yang menegaskan kasus mogok kerja karyawan perusahaan itu yang sah secara hukum.

“Hingga lebih tujuh bulan ini, manajemen PT. FI belum juga memenuhi kewajiban hukumnya. justru manajemen PT. FI terkesan membangkang dengan Surat Nomor EVP-HR SECURITY/PTFI/0040/II/2019, tertanggal 22 Februari 2019,”

Hal tersebut dikatakan koordinator koalisi buruh mahasiswa dan Rakyat Papua untuk keadilan dan kesejahteraan wilayah Nabire, Kokay Mujizau dalam jumpa pers di Nabire. Selasa petang, (30/07/209) di Asrama pelajar dan Mahasiswa Intan Jaya.

Menurutnya, dalam surat tersebut manajemen PT.FI menyatakan, sehubungan dengan permasalahan 3.274 eks pekerja PT.FI dari total 8.300 karyawan, telah diskualifikasikan mengundurkan diri berdasarkan aturan ketenagakerjaan akibat meninggalkan pekerjaan dan mangkir berkepanjangan.

Sebelumnya, pada 21 Desember 2017, Manajemen perusahaan berdasarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan telah menyepakati dengan PP SPKEP SPSI dengan jangka waktu tertentu, untuk memberikan bantuan berupa tambahan sampai dengan maksimal 4,5 bulan upah. penghapusan utang kepada perusahaan dan tetap membuka kesempatan untuk bekerja di perusahaan kontraktor PT. FI, bagi eks pekerja yang menyepakati bantuan ini.

Apabila eks pekerja tidak menyepakati bantuan tersebut, mereka dapat menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Loading...
;

Sedangkan menurutnya, surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua Nomor : 560/1271, tertanggal 12 September 2018 perihal: penjelasan penanganan kasus mogok kerja karyawan PT. FI dan dikeluarkannya surat Gubernur Provinsi Papua Nomor 540/14807/SET, tertanggal 19 Desember 2018, perihal: penegasan kasus mogok kerja PT. FI yang sah secara hukum, maka Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, SIP,MH, telah menegaskan bahwa :

Pertama, PT. FI selaku perusahaan yang berkepentingan wajib membayarkan hak-hak dan tunjangan tetap berdasarkan PKB XIX PT. FI tahun 2015-2017 sampai ada putusan hukum tetap sesuai pasal 155, ayat 1, 2 dan 3, UU nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa : (1) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) batal demi hukum. (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh, pemutusan harus tetap melaksanakan kewajibannya. (3)

Perusahaan saat melakukan penyimpangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

Kedua, mogok kerja yang dilakukan pekerja PT. FI, privatisasi, kontraktor dan sub kontraktor, sejak 1 Mei 2017, telah sesuai UU nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Pasal 139 dan 140 sehingga mogok kerja tersebut sah secara hukum. Selanjutnya atas mogok kerja sah tersebut sesuai Pasal 144 menyatakan bahwa pengusaha/perusahaan (dalam hal ini PT. Preeport Indonesia) dilarang : (a) mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar perusahaan atau, (b) memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apa pun kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah mogok kerja.

Ketiga, atas pertimbangan dimaksud di atas maka Gubernur Papua telah menegaskan bahwa PT. FI, privatisasi, kontraktor dan sub kontraktor agar mempekerjakan kembali dan membayar hak-hak pekerja/buruh sebagaimana semestinya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

“Maka kami menilai, ini pelecehan terhadap SK gubernur serta pembanggakan yang dilakukan PT. PFI atas kasus ini,” terangnya.

Anggota koalisi lainnya, Agustinus Belau, menambahkan, menanggapi sikap PT. FI yang terus membangkang dan tidak melaksanakan kewajiban hukumnya. maka koalisi menyatakan beberapa pernyataan sikap, yaitu :

Pertama, menolak dengan tegas surat tanggapan Manajemen PT. FI atas surat Gubernur Papua. Sebab jelas melecehkan dan merendahkan Gubernur Papua. Dan moker karyawan PT. FI, privatisasi, kontraktor dan sub kontraktor, sejak 1 Mei 2017, telah sesuai UU nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka perusahaan wajib melakukan kewajiban hukumnya.

Kedua, menolak membawa kasus mogok kerja karyawan ke tahap PHI, hasilnya barang tentu merugikan karyawan.

Ketiga, menolak kebijakan Furlough karena tidak diatur dalam UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kebijakan ini sangat merugikan pekerja.

Selain itu lanjut Belau, meminta manajemen PT. FI untuk mempekerjakan kembali 8.300 karyawan yang telah dianggap mengundurkan diri dan menjadi korban PHK sepihak. Sebab mogok kerja secara hukum sah sebagai hak karyawan.

Pihaknya juga meminta Gubernur Papua agar membentuk tim, melibatkan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua, DPRP, MRP dan serikat buruh untuk menangani persoalan moker dan PHK sepihak.

Meminta Gubernur Provinsi untuk memfasilitasi perwakilan pekerja/buruh Moker PT. FI beserta serikat pekerja dan koalisi bersama – sama Gubernur guna bertemu Presiden RI.

“Kami minta agar PT. FI dapat memperhatikan beberapa hal yang telah kami sampaikan. Juga Pak Gubernur untuk dapat mempertimbangkan penyampaian ini,” tandasnya.(*)

Editor: Syam Terrajana

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top