HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

PT Padasa digugat dengan dugaan perambahan hutan

Ilustrasi, pixabay.com

“Menggarap seluas 3.500 hektare lahan secara ilegal,”

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Pekanbaru, Jubi – Yayasan Majelis Rakyat Riau telah melayangkan gugatan terhadap PT Padasa Enam Utama atas dugaan perambahan hutan lindung Bukit Suligi, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sidang gugatan akan digelar di Pengadilan Negeri  Bangkinang, Kamis (13/2/2020) besok.

“Perusahaan perkebunan tersebut diduga telah menggarap seluas 3.500 hektare lahan secara ilegal,” kata Ketua Yayasan Majelis Rakyat Riau  (MRR)  Suhardiman Amby, Rabu, (12/2/2020).

Baca juga : Semua lini harus cegah perambahan hutan dan pencurian kayu

Bupati Jayapura: Masyarakat adat jangan mudah ‘jual’ hutan

Penebangan liar adalah kejahatan hutan

Loading...
;

Ia menilai penggarapan lahan secara ilegal merupakan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan secara terang-terangan yang telah merugikan negara.

“Upaya yang kami lakukan merupakan tindak lanjut dari hasil temuan Pansus Monitoring DPRD Provinsi Riau beberapa tahun lalu. Perusahaan ini diduga telah melakukan tindakan melawan hukum dengan menggarap areal hutan lindung,”  kata Suhardiman menjelaskan.

Gugatan ke pengadilan dilakukan setelah ia melaporkan pelanggaran oleh perusahaan kepada instansi terkait. Lantaran tidak ada tindak lanjut, ia memilih melakukan gugatan ke ranah hukum.

Suhardiman menyatakan siap menjabarkan seluruh bukti temuan di hadapan majelis hakim ketika sidang nanti. Menurut dia, perusahaan tersebut sudah merambah hutan, kemudian menampung hasil perkebunan dari kawasan hutan.

“Kami minta izin operasional dicabut, dan dihentikan karena melanggar UU terkait dengan amdal. Mereka selama puluhan tahun menampung buah di kawasan hutan,”  katanya.

Direktur Utama PT Padasa Enam Utama, Novriaty Hilda Sibuea, mengatakan bakal memberi klarifikasi setelah perjalanan persidangan berlangsung.

“Saya belum bisa memberikan komentar sekarang. Kalau sudah dalam bentuk berperkara sebaiknya diklarifikasi setelah perjalanan perkara atau sudah memiliki kekuatan hukum,” kata Novriaty yang menyebut akan membuktikan dalam proses sidang. (*)

Editor : Edi Faisol

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa