Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

PTDH 59 mantan ASN koruptor di Papua Barat sebelum 30 April 2019

PTDH 59 mantan ASN koruptor di Papua Barat sebelum 30 April 2019 1 i Papua
Suasana pertemuan pimpinan OPD dilingkup Pemprov Papua Barat belum lama ini. (Jubi/Hans Arnold Kapisa)

Manokwari, Jubi – Nasib 59 Aparatur Sipil Negara (ASN) mantan terpidana korupsi mulai dari tingkat kabupaten kota hingga provinsi di   Papua Barat tinggal menghitung hari, jelang upacara Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH). Batas waktu yang diberikan oleh Kemenpan hingga 30 April 2019.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Barat, Yustus Meididga mengatakan tidak ada perubahan ataupun penundaan pelaksanaan PTDH. Karena data file berisi nama-nama ASN mantan koruptor di Papua Barat sudah lengkap, disertai pula dengan petunjuk teknis dari Kemenpan.

“Surat dari Kemenpan tanggal 28 Februari 2018 dengan Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tentang petunjuk pelaksanaan PTDH oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap ASN yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sudah ada di tangan Sekda Papua Barat kami tinggal menunggu waktu PTDH sebelum tanggal 30 April 2019,” ujar Meidodga, Senin (11/3/2019) di Manokwari.

PTDH 59 mantan ASN koruptor di Papua Barat sebelum 30 April 2019 2 i Papua

Sebagai tindak lanjut surat Kemenpan itu, BKD sebagai instansi teknis sudah mendistribusikan surat tersebut ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Papua Barat. Sehingga para kepala OPD bisa melanjutkan informasi tersebut kepada ASN di masing-masing OPD yang nama-namanya tercantum dalam daftar ASN koruptor di Papua Barat.

Dia memastikan waktu eksekusinya tidak lama lagi. “Filenya sudah ada, makanya kalau hari ini juga kalau mau upacara PTDH, bisa langsung dilakukan. tapi kita perlu waktu untuk sampaikan ini kepada masyarakat, dan juga kepada para ASN koruptor dengan surat Menpan yang ada supaya mereka bisa lihat sendiri dan siapkan diri,” ujar Meidodga.

Sebelumnya kepala Inspektorat Papua Barat, Sugiyono turut membenarkan bahwa Papua Barat sudah menerima surat Kemenpan dimaksud. Dia berharap proses PTDH yang dilakukan dapat segera terlaksana sebelum batas waktu yang tertera dalam surat tersebut sehingga tidak menimbulkan sanksi/polemik baru dalam proses PTDH 59 nama ASN mantan koruptor tersebut.

“Kami dari Inspektorat terus melalukan pemantauan, karena untuk selanjutnya adalah ranahnya BKD Papua Barat untuk menetapkan waktu pelaksanaan PTDH sebelum tanggal ditetapkan oleh Kemenpan,” ujar Sugiyono

Loading...
;

Informasi yang dihimpun, dalam surat Kemenpan tersebut menyatakan bahwa bagi PPK dan pejabat bersangkutan yang tidak menerapkan PTD, akan diberikan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara, tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai Pasal 81 ayat (2) huruf (c) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (*).

Editor: Syam Terrajana

 

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top