Follow our news chanel

Previous
Next

Pungutan sekolah negeri di NTT masih terjadi

Ilustrasi, pixabay.com
Pungutan sekolah negeri di NTT masih terjadi 1 i Papua
Ilustrasi, pixabay.com

Modus sekolah negeri di NTT memungut uang dari para orang tua siswa dengan alasan sumbangan pendidikan dengan berbagai item anggaran.

Papua No. 1 News Portal | Jubi,
Kupang, Jubi – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Darius Beda Daton, menyatakan orang tua siswa di daerah setempat masih mengeluhkan adanya berbagai pungutan ketika mendaftarkan anaknya pada sekolah-sekolah negeri.

“Hasil pantauan penerimaan peserta didik baru (PPDB) kami mendapati bahwa para orang tua siswa masih mengeluhkan pungutan ketika mendaftarkan kembali anaknya pada sekolah negeri,” kata Darius, Jumat, (5/7/2019).

Baca juga : Kadis Pendidikan Kabupaten Jayapura: Sekolah tidak boleh tarik pungutan

Sekolah bisa lakukan pungutan untuk UKK

Disdik Papua minta sekolah netral dalam penerimaan siswa baru

Ia mengatakan, modus sekolah negeri di NTT memungut uang dari para orang tua siswa dengan alasan sumbangan pendidikan dengan berbagai item anggaran.

Loading...
;

Di antaranya, berupa uang sumbangan pembinaan pembangunan, sumbangan pengembangan delapan standar pendidikan, uang buku panduan, sampul rapor dan berbagai jenis pungutan lain.

“Nilai pungutan di sekolah negeri untuk setiap bulan atau tahun juga bukan angka yang terbilang kecil,” kata Darius menjelaskan.

Ia mencontohkan pungutan salah satu SMA Negeri di Kota Kupang di antaranya, pada tahap pertama berupa uang SPP tiga bulan sebesar Rp450 ribu per siswa, sumbangan delapan standar pendidikan Rp350 ribu ditambah kebutuhan individu dengan total keseluruhan sebesar Rp1.250.000.

Selain itu pungutan untuk pembayaran SPP hingga tahap ke empat dengan nilai per tahap mencapai Rp450 ribu.

Menurut Darius, pungutan dianggap sah jika memiliki dasar hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dipungut oleh pihak yang memiliki wewenang memungut.

“Untuk itu jika sekolah merupakan lembaga publik yang tunduk pada hukum administrasi publik unsur-unsur tersebut harus dipenuhi,” katanya.

Ia menegaskan sekolah semestinya tidak memungut dengan dasar kesepakatan bersama orang tua melalui komite, kecuali jika sekolah bukan lembaga publik dan tunduk pada hukum privat.

Sekolah harus mematuhi syarat-syarat sahnya suatu kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Hukum Perdata. (*)
Editor : Edi Faisol

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top