Putusan MK perjelas tafsiran pasal 28 UU Otsus Papua

Papua
Ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitus - indonesia.go.id

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK menolak pengujian pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, dinilai memperjelas tafsiran hukum, dalam pasal itu.

Pernyataan dikatakan dosen Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih atau Uncen Jayapura, Dr. Yusak Reba kepada Jubi melalui panggilan teleponnya, Selasa (27/10/2020).

Ia mengatakan, dari sisi normatif pasal 28 UU Otsus Papua mengandung norma yang kabur. Ini menimbulkan interpretasi berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi.

Ada yang menafsirkan, pasal itu memberi peluang masyarakat asli Papua dapat membentuk partai politik (parpol) lokal. Sebaliknya, ada kalangan yang berpendapat berbeda.

“Bagi saya, dengan putusan MK ini kita sudah memperoleh kejelasan kalau norma itu mesti dirumuskan kembali. MK menilai norma ini tidak bisa ditafsirkan sebagai rumusan melegitimasi pembentukan parpol lokal. Suka tidak suka, itu putusan MK dan mesti diikuti karena bersifat final,” kata Yusak Reba.

Katanya, mungkin penyusun draf UU Otsus Papua yang disahkan pada 2001 silam, bermaksud pasal 28 itu bertujuan membentukan parpol lokal. Akan tetapi, dalam rumusan norma hukumnya tidak menyebut kata “lokal”.

Pasal 28 ayat (1) UU Otsus Papua menyatakan “Penduduk Papua dapat membentuk partai politik”.

Loading...
;

Menurutnya, dari tafsiran gramatikal tata bahasa, ini menimbulkan penafsiran beragam, atau norma yang kabur. Tidak secara implisif menyebut parpol lokal, hanya menyebut pembentukan partai politik.

Katanya, pasal 28 ayat (1) UU Otsus Papua bisa ditafsirkan dalam dua makna. Karena UU Otsus bersifat khusus, dapat dimakna berkaitan dengan pembentukan parpol lokal, walau secara gramatikal dari tata bahasa tidak disebut.

Akan tetapi ayat (2) menyebut “Tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Ayat ini dinilai menjadi masalah. Kalau masyarakat Papua membentuk parpol sesuai peraturan perundang-undangan, bukan lagi berkarakter lokal.

Kalimat “mengikuti peraturan perundang-undangan” yang dimaksud, berarti undang-undang parpol nasional.

“Itu problem tafsir hukumnya. Kalau mengikuti peraturan perundang-undangan, berarti mesti punya kepengurusan sampai di pusat,” ujarnya.

Kata Reba, upaya mengajukan permohonan pengujian pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Otsus Papua ke MK, untuk memperoleh kepastian hukum tentang tafsir atas norma itu, sudah tepat.

Setiap orang memerlukan kepastian hukum atas pemberlakuan. Lembaga yang berwenang menguji norma itu adalah MK.
Katanya, MK menyatakan norma itu tidak berkaitan dengan pembentukan parpol lokal. Akan tetapi karakter kekhususannya mengenai rekrutmen politik yang harus mendapat persetujuan atau pertimbangan Majelis Rakyat Papua (MRP).

“Suka tidak suka, ini keputusan bersifat final, karena MK yang punya wewenangan melakukan penafsiran terhadap undang-undang dengan konstitusi,” ucapnya.

Yusak Reba mengatakan, putusan MK tidak hanya memperjelas tafsiran pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Otsus Papua. Putusan tersebut juga menegaskan proteksi terhadap orang asli Papua dalam rekrutmen politik parpol nasional.

Parpol nasional dalam melakukan rekrutmen politik, harus mendapat pertimbangan dan persetujuan MRP.

Hanya saja, hingga kini belum ada regulasi di tingkat daerah mengenai tata cara pemberian pertimbangan MRP, mengenai rekrutmen politik oleh parpol nasional terhadap para calon anggota legislatif. Regulasi itu dianggap perlu harus segera dibuat.

“Pilihan kedua, dengan putusan itu kalau Undang-Undang Otsus Papua mau direvisi, rumusan parpol lokal mesti dipertegas dalam revisi itu. Tantangannya, apakah kita mau merumuskan ulang mengenai keinginan membentuk parpol lokal dalam kerangka Otsus┬á melalui revisi Undang-Undang Otsus,” katanya.

Dalam sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta pada Senin (26/10/2020), MK menolak permohonan pengujian UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, mengenai parpol Papua tidak dapat menjadi peserta dalam pemilu.

Pengujian pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Otsus Papua diajukan Ketua Umum Partai Papua Bersatu, Krisman Dedi Awi Janui Fonataba. Langkah itu ditempuh lantaran partai yang didirikannya itu, tidak dapat mengikuti pemilihan umum anggota legislatif pada 2019 silam.

Akan tetapi, saat membacakan putusan Hakim Konstitusi, Arief Hidayat mengatakan pasal 28 UU Otsus mengatur kekhususan mengenai partai politik di Papua.

Kekhususan itu berkaitan dengan rekrutmen yang memprioritaskan orang asli Papua dan wajib meminta pertimbangan kepada MRP.

“Pengaturan partai politik di Papua sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 UU 21/2001 bukanlah dimaksudkan sebagai partai politik lokal sebab pengaturan partai politik dalam UU 21/2001 tidak secara tegas dikatakan dan sekaligus dimaknai sebagai partai politik lokal,” kata Arief Hidayat.

Katanya, kekhususan dalam rekrutmen politik oleh parpol nasional yang memprioritaskan masyarakat asli Papua, dan mewajibkan meminta pertimbangan kepada MRP sudah sesuai dengan semangat Otsus Papua.

MK menilai dengan adanya kewajiban itu, orang-orang asli Papua memiliki peran penting dan bertindak sebagai subjek utama. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top