Follow our news chanel

Previous
Next

Rakyat Papua tidak butuh pemekaran

Ketua Kelompok Kerja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP), Demas Tokoro dan anggota MRP Minggus Madai. – Jubi/Titus Ruban
Rakyat Papua tidak butuh pemekaran 1 i Papua
Ketua Kelompok Kerja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP), Demas Tokoro dan anggota MRP Minggus Madai. – Jubi/Titus Ruban

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Nabire, Jubi – Rakyat Papua tidak membutuhkan pemekaran provinsi, tetapi kemajuan dan kesejahteraan hidup, sebagaimana daerah lain di Indonesia. Pemekaran bahkan justru dianggap menyederai amanat Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

“Apakah pemekaran (provinsi) membuat OAP (Orang Asli Papua) sejahtera, atau sebaliknya? Lihatlah, saat ini Non-OAP lebih berkuasa dan sejahtera daripada OAP,” kata anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Demas Tokoro.

Tokoro menyatakan itu saat berdialog dengan para tetua adat di Nabire, Jumat malam (1/11/2019). Dia menegaskan Undang Undang Otsus Papua dibuat oleh negara sehingga siapa pun presiden dan legislatifnya wajib tunduk dan menjalankan amanah konstitusi tersebut.

“Jika terjadi pembentukan provinsi baru (di Papua), berarti Undang Undang Otsus Papua tidak ada artinya. Undang undang (itu) mengamanatkan dan memberi jaminan hukum sehingga MRP dan tokoh adat bila perlu mengembalikan (mandat) otsus karena pemerintah pusat tidak pernah serius menangani Papua,” kata Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Adat MRP, tersebut.

Menurut Tokoro pemekaran provinsi bakal membuat OAP semakin terpinggirkan. Mereka terancam dirampas hak-haknya, didiskriminasi dan menjadi korban tindak kekerasan. Karena itu, dia memastikan MRP menolak rencana pemekaran tersebut.

“OAP tinggal sedikit (populasinya). Di Tanah (Wilayah Adat) Tabi, misalnya (populasi) OAP tinggal 30%, sedangkan 70% lainnya ialah Non-OAP,” ujar Tokoro.

Loading...
;

Anggota Pokja Adat MRP Minggus Madai menambahkan pemekaran Provinsi Papua harus melalui persetujuan MRP. Itu sebabnya pemekaran tidak mungkim terjadi tanpa melibatkan lembaga mereka. Madai juga menyatakan penolakannya terhadap rencana pemekaran kembali Papua.

“Provinsi baru, tetapi SDM (sumber daya manusia) OAP masih kurang. Itu sama saja menghabiskan populasi OAP dengan mendatangkan tenaga ahli (SDM) dari luar Papua,” katanya di kesempatan yang sama. (*)

Editor: Aries Munandar

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top