Rangkai insiden di Papua yang melibatkan oknum TNI harus dievaluasi

Jenazah Eden Armando Bebari (19) dan Ronny Wandik (21), dua korban penembakan di Mimika, pada Selasa (14/4/2020) berada di RSUD Timika. – IST
Rangkai insiden di Papua yang melibatkan oknum TNI harus dievaluasi 1 i Papua
Jenazah Eden Armando Bebari (19) dan Ronny Wandik (21), dua korban penembakan di Mimika, pada Selasa (14/4/2020) berada di RSUD Timika. – IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Makassar, Jubi – Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM perwakilan Papua menyatakan rangkai beberapa insiden di Papua selama sepekan terakhir, yang melibatkan oknum TNI Angkatan Darat (AD), mesti menjadi bahan evaluasi Panglima TNI.
Pernyataan itu dikatakan Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey kepada Jubi melalui panggilan teleponnya, Senin (20/4/2020).

Ramandey mengatakan dalam sepekan terakhir, terjadi sedikitnya tiga insiden di Papua yang melibatkan oknum TNI AD. Insiden pertama terjadi bentrok antara oknum Satgas TNI dari Pos Yonif 755/Yalet dengan anggota Polres Mamberamo Raya, 12 April 2020. Tiga anggota polisi tewas dalam insiden itu, dan dua lainnya mengalami luka tembak.

Insiden kedua, terjadi di Kabupaten Mimika, 13 April 2020. Dua pemuda, Eden Armando Bebari (19) dan Ronny Wandik (21) diduga menjadi korban salah tembak aparat TNI dari Satgas YR 712 dan YR 900 yang melakukan operasi penindakan terhadap kelompok bersenjata di Mile 34, area PT Freeport Indonesia.

Insiden yang diduga melibatkan oknum TNI AD kembali terjadi pada 14 April 2020, di Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura. Beberapa oknum TNI Kompi Senapan B Yon 756 WMS, diduga memukul anggota Satgas Covid-19 Di Kampung Bumi Sahaja, Sistrik Yapsi, Kabupaten Jayapura.

“Kejadian-kejadian ini cukup menjadi bukti dan dasar untuk Panglima TNI melalui Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), mengevaluasi penempatan seluruh anggota TNI AD di Papua,” kata Ramandey.

Menurutnya, rangkaian insiden itu menggambarkan jika penempatan Satuan Tugas atau Satgas [dari luar Papua yang diperbantukan] di Papua, perlu perbaikan dan sinergitas dengan Satgas yang memang di tempatkan di Papua.

Loading...
;

“Evaluasi, sinergitas ini mesti dilakukan serius. Komnas HAM akan memberi catatan rekomendasi kepada Panglima TNI dan KASAD. Selain itu, semua Satgas yang bertugas di Papua mesti berada di bawah komando Pangdam dan Kapolda Papua. Tidak bisa [komandonya] sendiri-sendiri,” ujarnya.

Terkait kasus penembakan dua pemuda di Mimika kata Ramandey, ayah almarhum Eden Armando Bebari, yakni Demianus Bebari meminta Komnas HAM melakukan invesitagasi.

Selain itu, jika pelaku terbukti bersalah, keluarga korban ingin proses hukum dilakukan di pengadilan umum.
Katanya, jika terbukti aparat TNI salah sasaran dalam kasus penembakan di Mimika, maka memenuhi unsur pelanggaran HAM berat, karena saat kejadian anggota TNI sedang melakukan operasi.

“Sebuah operasi itu diawali dengan apa yang disebut Anev (analisis dan evaluasi). Mereka [anggota TNI] sudah melakukan analisis, menentukan siapa orangnya dan itu berdasarkan perencanaan dan komando. Maka kalau salah sasaran, masuk unsur pelanggaran HAM berat. Unsur sistematis bisa terpenuhi,” ujarnya.

Komnas HAM perwakilan Papua akan menyurati Pangdam XVII/Cenderawasih, agar diizinkan memintai keterangan anggota Satgas yang bertugas saat itu. Pihak TNI diharapkan kooperetif dalam mengungkap kebenaran kasus itu.

Ramandey menambahkan, tim investigasi yang akan diturunkan Pangdam dalam kasus penembakan warga Mimika dapat bekerja independen. Ada kekhawatiran jika tim investigasi tak independen, sulit memenuhi rasa keadilan terhadap keluarga korban.

“TNI adalah lembaga yang memiliki kekhususan dalam penegakan hukum di lingkungannya sendiri. Itu berpotensi menciderai proses penegakan hukum. TNI punya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sendiri. Mereka punya peradilan militer sendiri, hakim dari lingkungan TNI sendiri. Pengadilan yang cukup eksklusif, sehingga kita sulit memastikan kepastian hukum di Pengadilan Militer,” ucapnya.

Sementara Wakil Ketua atau Waket DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan sudah terlalu banyak darah dan air mata orang asli Papua (OAP) yang mengalir di atas tanahnya sendiri secara tak manusiawi.

“Kejadian seperti ini tidak pernah berhenti. Terus terjadi di atas tanah ini. Air mata, tangisan, darah terus mengalir. Kenapa warga sipil yang terus ditembak.
Masyarakat sipil mestinya dijaga, dilindungi,” kata Yunus Wonda pekan lalu.

Ia meminta aparat keamanan yang bertugas di Papua atau diperbantukan ke Papua, tidak selalu menganggap orang asli Papua terlibat atau bagian dari anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Karena anggapan yang dinilai keliru itu akan selalu menjadi alasan menembak warga sipil yang tak bersalah.

Menurutnya, jika Papua terus menjadi sorotan dunia internasional, situasi itu disebabkan terus terjadinya kekerasan yang dilakukan aparat negara di Papua. Bukan karena kampanye para aktivis Papua merdeka di luar negeri. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top