TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Raperdasus Kampung Adat harus mendapat pertimbangan MRP

Papua
Suasana pembukaan paripurna non-APBD DPR Papua awal pekan ini - Jubi/Arjuna

Papua No.1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah Khusus atau Raperdasus Kampung Adat yang merupakan usulan eksekutif, mesti mendapat pertimbangan Majelis Rakyat Papua (MRP).

Katanya, untuk itulah rapat badan musyawarah DPR Papua pada Senin (14/9/2021), menyepakati penundaan paripurna non-APBD yang telah dibuka, Senin (13/9/2021).

Paripurna non-APBD itu untuk pembahasan empat rancangan peraturan daerah (raperda), salah satunya Raperdasus Kampung Adat.

Menurutnya, DPR Papua akan menyerahkan draf Raperdasus Kampung Adat kepada MRP, untuk mendapat pertimbangan. Lembaga kultur orang asli Papua itu akan memberi pertimbangan, paling lama dua pekan atau 14 hari.

Setelah memberi pertimbangan, MRP akan mengembalikan draf raperdasus ke DPR Papua untuk dibahas dalam paripurna.

“Kami menunda paripurna non-APBD, karena ada raperdasus yang mesti mendapat pertimbangan MRP,” kata Jhony Banua Rouw, Rabu (15/9/2021).

Politikus Partai Nasion Demokrat atau NasDem tersebut menyatakan, hingga kini masih ada perbedaan persepsi dalam internal dewan mengenai raperda tersebut. Ada yang beranggapan mestinya raperda itu menjadi rancangan peraturan daerah provinsi (raperdasi). Namun adapula yang berpendapat itu adalah raperdasus.

“Kami masih memberikan waktu kepada Bapemperda DPR Papua dan Biro Hukum Setda Papua, memastikan apakah itu menjadi raperdasi atau raperdasus,” ujarnya.

Katanya, apabila telah disepakati apakah raperda itu akan menjadi raperdasi atau raperdasus, DPR Papua akan menyurati MRP agar memberikan pertimbangan. Adapun empat raperda yang akan dibahas DPR Papua dalam paripurna non-APBD tahun ini, yakni Raperdasus Kampung Adat, Raperdasi Penyelamatan dan Pengelolaan Danau di Provinsi Papua, Raperdasi Perubahan atas Perdasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, dan Raperdasi Perubahan Kedua atas Perdasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan PON XX Tahun 2021 di Provinsi Papua. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us