HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Ratusan juta dana desa untuk denda adat, salah siapa?

Ilustrasi, uang rupiah – Jubi/hot.grid.id
Ilustrasi, uang rupiah – Jubi/hot.grid.id

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh: Ronny Hisage

Tulisan ini tidak bermaksud untuk menyalahkan aparat Kampung Helaluwa, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jayawijaya, atau menyinggung pihak keluarga yang menuntut denda, tapi lebih pada mengungkap persoalan yang dihadapi warga kampung, untuk proses perbaikan sistem hukum adat dan positif di masyarakat.

Masyarakat dan aparat kampung Helaluwa menggunakan Rp 150 juta dana desa tahun anggaran 2019, untuk membayar denda adat atas kematian dua warga, yang menurut keluarga korban, warga Helaluwa terlibat dalam peristiwa yang menyebabkan kematian tersebut.

Pada 2019 dua masalah besar (pembunuhan dan kematian) mengharuskan Kampung Helaluwa membayar denda adat.

Pertama, pertengahan 2019, seorang pemuda di kampung Helaluwa meninggal dunia akibat dipukul oleh rekannya setelah keduanya diduga mabuk lantaran miras (minuman beralkohol). Pelaku diamankan di Polres Jayawijaya dan proses hukum positif tuntas. Namun hukum adat belum tuntas; keluarga menuntut denda adat Rp600 juta ditambah puluhan ekor babi;

Kedua, akhir 2019, seorang ibu di Helaluwa meninggal karena sakit. Keluarganya dari desa lain menuduh suaminya terlibat atas kematian ini, sehingga dilakukan mediasi di kantor desa dan divonis denda adat Rp100 juta.

Loading...
;

Pembayaran denda adat perkara pertama dilakukan di halaman kantor polisi pada Desember 2019, sedangkan perkara kematian seorang ibu sudah dilakukan sebelumnya.

Kedua tuntutan denda adat tadi tidak hanya ditujukan kepada masing-masing oknum pelaku atau terduga pelaku, tetapi juga pemerintah kampung dan masyarakat Helaluwa (sesuatu yang lazim di Wamena untuk kasus pembunuhan). Kalaupun tuntutan itu kepada oknum pelaku saja dan keluarganya, secara logika denda sebesar itu tidak akan bisa disanggupi jika melihat realitas perekoniam warga kampung Helaluwa.

Jika dipaksakan lalu (pihak tertuntut) tidak mampu memenuhi tuntutan, bisa-bisa warga lain di kampung tersebut menjadi korban balas dendam oleh keluarga penuntut. Penuntut denda adat tidak hanya mencari pelaku, tetapi semua warga kampung menjadi sasaran balas dendam.

Maka mau tidak mau, pemerintah kampung turun tangan untuk melindungi warganya. Kerap kali para penuntut juga mengincar dana desa, tuntutan adat akan pukul tinggi (?) karena tahu bahwa dana desa akan segera cair.

Dalam menghadapi peristiwa seperti ini posisi aparat kampung memang dilematis. Jika dibiarkan, maka persoalan tidak akan tuntas. Di sisi lain, jika mereka turun tangan, maka tidak ada pilihan lain selain menggunakan dana desa untuk membayar denda adat.

Pemerintah desa juga sebenarnya punya aturan tersendiri soal pembayaran denda untuk setiap perkara yang dijatuhi hukuman denda, tapi biasanya lemah dalam penerapannya, apalagi menyangkut nyawa manusia, sehingga terpaksa mengiyakan tuntutan pihak korban.

Hampir semua kampung di Wamena memberlakukan hal demikian (perihal denda adat). Saya sering menyaksikannya di kampung-kampung. Meski sudah dilakukan mediasi di kantor polisi, denda adat tetap lebih besar nilainya.

Kembali ke kampung Helaluwa—tempat tinggal saya—aparat kampung akan menyalurkan dana desa tahun 2019 pada 16 November 2019 kepada warga. Dari total dana Rp300 juta itu, aparat dan masyarakat menyepakati Rp150 juta untuk bayar denda adat, sedangkan sisanya dibagikan oleh kelompok BUMKAM (Badan Usaha Milik Kampung) kepada prlsku usaha kecil (kios, kelompok tani, peternakan, dll.) sebesar Rp500 ribu per kelompok usaha. Ada yang memerotes bahwa Rp500 ribu terlalu sedikit, tapi mau bagaimana, denda adat harus dibayar.

Apa yang dialami masyarakat kampung Helaluwa sesungguhnya bisa menjadi cerminan tentang penyebab kegagalan pembangunan dari dana desa di sebagian desa di Wamena. Banyak orang di Wamena mengatakan bahwa bertahun-tahun dana desa dikucurkan, tapi di kampung-kampung tidak ada perubahan yang signifikan; tidak ada pemmbangunan nyata.

Anda mungkin sering menemukan dan bertanya kenapa tidak ada perubahan pembangunan dari dana desa? Tentu saja masalah bayar-membayar denda adat adalah salah satu penyebab kegagalan itu. Selain SDM dan manajemen aparat-aparat kampung yang perlu ditingkatkan, juga mindset masyarakat tentang tujuan dana desa.

Setelah bayar denda adat, saya tidak bisa membayangkan, bagaimana nanti aparat kampung akan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa, yang sama sekali tidak ada dalam juknis penggunaan dandes untuk denda.

Tapi itu hanya bayangan saya saja, di atas kertas gampang diatur, bukankah itu yang sering terjadi? Kalau sudah begini, apakah kita menyalahkan aparat kampung atau masyarakat yang menuntut denda adat?

Pemerintah daerah pun seringkali turun tangan, banting miliaran rupiah untuk membayar denda adat atas pembunuhan/kematian. Praktik pemda inilah yang barangkali ditiru masyarakat untuk menuntut pemerintahan di tingkat kampung.

Pada masalah pertama—denda adat atas pembunuhan yang diduga akibat mabuk miras di Helaluwa—sebenarnya perkara tersebut diselesaikan di Polres Jayawijaya melalui mediasi polisi. Hukum positif sudah berlaku bagi pihak pelaku, tapi ketika korban menuntut denda adat, polisi lepas tangan, sehingga tuntutan denda sebesar apapun tidak ada yang bisa tawar-menawar.

Hukum atau denda adat memang bukan aturan baku (tertulis), tapi tidak berarti bahwa kepolisian mengakomodasi semua tuntutan korban dalam jumlah yang cukup besar itu. Polisi mesti mempertimbangkan sebab-akibatnya. Namun itu jarang terjadi di Polres Jayawijaya.

Saya pernah menulis artikel tentang dugaan mafia hukum adat di Polres Jayawijaya (terbit di Koran Jubi dan nokenwene.com), sebab saat itu polisi sama sekali tidak mendengarkan apapun alasan pihak terlapor, tapi lebih mengakomodasi tuntutan pelapor, dari perkara yang sebenarnya ada sebab-akibatnya.

Hal lain yang juga memperkuat dugaan saya adalah, setelah pembayaran denda adat, masyarakat punya istilah “uang meja” (meja oko dalam bahasa Wamena). Meja oko adalah sejumlah uang/ternak yang diserahkan kepada pihak pengurus/mediator perkara, sebagai balas jasa dari pihak penerima denda.

Bila mengurus perkara di desa, wajib menyerahkan meja oko. Besarannya tidak ditentukan, tapi semakin besar pembayaran akan semakin besar pula jasa pengurus/mediator. Praktik ini membuat pihak mediator/polisi tidak berperan untuk memberikan keringanan beban denda adat.

Pada kasus perkara pertama, penyebab pembunuhan adalah miras. Namun hingga kini masalah miras tidak pernah bisa diatasi di Wamena. Semua orang bicara miras itu biang kerok banyaknya kasus kriminal. Mulai dari pemda, polisi, aparat desa, gereja hingga masyarakat mengakui itu, tapi tidak pernah ada upaya serius untuk mengatasinya; perda miras hanya di atas kertas, penjualan miras jalan terus, kriminal meningkat, berperkara di polisi atau kantor desa, denda adat lagi, begitu terus-menerus.

Sampai kapan kita hidup dalam kondsi ini?

Sesungguhnya, denda adat yang tak beraturan ini, bukan hanya penyebab gagalnya pembangunan dari dana desa, tapi ia juga penghambat kemajuan ekonomi masyarakat, khususnya OAP di Wamena. Betapa tidak, kita kumpul uang bersusah payah selama bertahun-tahun, tapi dalam sekejap keluar karena denda adat yang jumlahnya tak tangung-tanggung.

Oleh karenanya, pemda dan polisi atau penegak hukum lainnya mesti turun tangan untuk mengaturnya, jika memang benar-benar serius hadir untuk masyarakat. Ini persoalan masyarakat yang hingga kini belum diatur dan pemerintah sejatinya hadir untuk mengurusi masyarakat. Tidak mustahil jika pemerintah bisa hadir di tengah persoalan. (*)

Penulis adalah reporter RRI Wamena, Jayawijaya

Editor: Timo Marten

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa