Follow our news chanel

Previous
Next

Realisasi belanja negara triwulan ketiga di Papua Barat capai 76 persen

Papua
Kanwil Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Papua Barat laporkan pelaksanaan APBN 2020 triwulan III. (Jubi/Hans Arnold Kapisa).

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Realisasi belanja negara di Provinsi Papua Barat hingga triwulan III tahun 2020, telah mencapai Rp19,44 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Papua Barat, Hari Utomo, di Manokwari, mengatakan alokasi anggaran pemerintah pusat sesuai daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2020 sebesar Rp 25,5 triliun.

“Hingga akhir triwulan III sudah terealisasi 76,13 persen. Ini meliputi belanja pemerintah pusat, pagu TKDD (transfer ke daerah dan dana desa),” ujar  Hari, dalam konferensi pers yang digelar Kamis (1/10/2020).

Hari melaporkan, realisasi belanja pemerintah pusat dari Rp6,57 triliun alokasi tahun 2020, hingga triwulan III  sudah mencapai Rp3,8 triliun. Sedangkan transfer daerah dan dana desa dari Rp18,96 triliun terealisasi Rp15,62.

“Realisasi belanja pusat mencapai 58,08 persen sedangkan pada TKDD sudah 82,39 persen,” katanya.

Dia menjelaskan, belanja negara di Papua Barat disalurkan oleh tiga unit  kerja yakni KPPN Manokwari, KPPN Sorong serta KPPN Fakfak. Tiga unit kerja ini menyalurkan belanja pusat, dana alokasi khusus (DAK) fisik, DAK non-fisik, dan dana desa dengan total pagu mencapai Rp 9,87 triliun.

Loading...
;

“KPPN Manokwari hingga triwulan III, merealisasikan Rp 3,34 triliun, KPPN Sorong Rp 2,61 triliun. Sedangkan Fakfak Rp 650,50 miliar,” ucapnya.

Khusus untuk realisasi belanja kementerian /lembaga di Papua Barat Barat, terdapat beberapa instansi yang sudah mencapai 60 persen realisasi belanjanya, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Polri, dan Kementerian Keuangan.

Sedangkan kementerian/lembaga yang belum mencapai 60 persen meliputi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perhubungan serta Komisi Pemilihan Umum.

“Untuk itu perlu upaya ekstra dan perhatian serius. Bapak Presiden menginginkan perekonomian nasional tetap stabil ditengah pandemi. Investasi tidak bisa diharapkan. Satu-satunya cara adalah dengan kebijakan fiskal ini,” sebutnya.

Di tempat terpisah, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menyatakan pelaksanaan kinerja pemerintahan, kementerian dan lembaga di wilayah Papua Barat tetap berjalan di masa pandemi Covid-19, hal itupun berdampak pada serapan anggaran pusat demi tercapainya berbagai kegiatan pembangunan di Papua Barat. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top