Follow our news chanel

Previous
Next

Referendum Bougainville 2019 dan Kaledonia Baru 2020

A voter looks at ballot papers as people arrive to vote in the referendum on New Caledonia's independence from France in Noumea, on the French overseas territory of New Caledonia, on November 4, 2018. - The French Pacific islands of New Caledonia were voting on November 4 on whether to become an independent nation, in a closely-watched test of support for France in one of its many territories scattered around the globe. (Photo by Theo Rouby / AFP) (Photo credit should read THEO ROUBY/AFP/Getty Images)
Referendum Bougainville 2019 dan Kaledonia Baru 2020 1 i Papua
Surat suara referendum pertama Kaledonia Baru, November 2018. – Lowy Institute/ The Interpreter/ Theo Rouby/ AFP/ Getty Images

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Elisabeth Giay (Refleksi akhir tahun 2019 Pasifik 2)

Orang-orang Bougainville telah memilih untuk merdeka dari Papua Nugini dalam proses pemungutan suaran referendum yang berlangsung selama 2 minggu, dimulai dari 23 November 2019, di PNG, Bougainville, Australia, dan Kepulauan Solomon. Hasil penghitungan suara menunjukkan bahwa, dari sekitar 180.000 pemilih, 98% (176.928 orang) memilih merdeka, kurang dari 3% (3.043 suara) memilih otonomi yang lebih besar, sementara 1.096 surat suara ditetapkan sebagai tidak valid.

Menyusul pengumuman hasil referendum dan pengakuan hasilnya oleh Perdana Menteri PNG, James Marape, masih ada kekhawatiran bahwa pemerintah PNG, yang tidak ingin kehilangan satu daerah dari negaranya atau menetapkan preseden untuk provinsi-provinsi lainnya yang juga ingin merdeka dari PNG, mungkin akan memperlambat proses konsultasi.

Presiden Bougainville, John Momis, ketika meresmikan pembukaan referendum sebagai pemilih pertama 23 November lalu, juga mengungkapkan bahwa proses konsultasi pascareferendum bisa memakan waktu yang lama, mungkin hingga lima tahun, untuk diselesaikan. Beberapa pengamat Bougainville bahkan memperkirakan jangka waktu hingga satu dekade. Keterlambatan dalam proses ini ditakutkan dapat menyebabkan rasa frustrasi di Bougainville, dan pada akhirnya memicu kerusuhan, mengancam perdamaian yang telah diupayakan dengan susah payah selama puluhan tahun terakhir.

James Batley yang merupakan pengamat pada referendum 2019 Bougainville dan mantan diplomat Australia di PNG dan Kepulauan Solomon, menuliskan di The Strategist, bahwa hasil referendum menunjukkan tingginya aspirasi orang Bougainville untuk merdeka, ‘Tidak seorang pun yang menyaksikan pemungutan suara saat itu yang meragukan betapa dalam perasaan masyarakat tentang isu kemerdekaan di Bougainville’.

Sekelompok pengamat lainnya, Kylie McKenna, Augusta Ariku, Emelda Ariku, Lieberth Sam, & Anthony Siniku, dalam tulisannya di The Interpreter oleh Lowy Institute, mengisahkan betapa meriahnya pelaksanaan referendum ‘Semua tempat pemungutan suara yang kami kunjungi memulai pemilihan referendum dengan meniup sing sing kaur – instrumen musik dari pipa bambu – untuk prosesi penyambutan petugas pemungutan suara dan kotak suara. Ini biasanya diikuti dengan doa, sambutan singkat dari kepala desa, dan perkenalan dengan petugas pemungutan suara. Selama pemungutan suara, hiburan pun ada, dalam bentuk kelompok musik bambu, drum, dan kelompok-kelompok perempuan yang bernyanyi dan menari. Lagu-lagu khusus referendum juga telah ditulis dan dibawakan oleh kelompok paduan suara’.

Loading...
;

Kelebihan Pemerintah Bougainville

Kelebihan yang dimiliki oleh Pemerintah Bougainville, dan yang akan berpengaruh penting selama periode konsultasi, adalah kemampuan pemimpin-pemimpinnya dalam bernegosiasi. Pelaksanaan referendum ini merupakan bukti kerja keras semua pihak yang terlibat, selama bertahun-tahun. James Batley percaya kegigihan dan keuletan tim negosiator Bougainville akan sangat membantu mereka ke depannya.

Anna Powles dari Massey University menggambarkan periode penantian ini sebagai ‘salah satu periode yang penuh dengan selebrasi, antisipasi, dan mengatur ekspektasi’. Ia menuliskan komentar yang ia peroleh dari salah satu pemimpin perempuan Bougainville kepadanya, ‘ada banyak yang prihatin tentang keamanan di sana selama periode pasca-referendum, ketika harapan berubah menjadi rasa frustrasi jika ada yang merasa ada penundaan dalam menentukan masa depan status politik Bougainville’.

Penantian ini bisa memakan waktu lima tahun, seperti kata Momis, atau satu dekade, menurut beberapa pengamat, atau bahkan lebih lama dari itu, mengingat tidak ada ketentuan mengenai jangka waktu yang harus dipenuhi oleh kedua pihak berdasarkan perjanjian perdamaian Bougainville. Untuk meredam rasa ketakpuasan masyarakat, komisi referendum Bougainville pun mendesak pemerintah PNG dan Bougainville untuk transparan pasca-referendum dengan menyusun rencana yang pasti dan memastikan adanya komunikasi yang jelas.

Sementara itu, masih ada beberapa peristiwa penting yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan yang akan sangat mempengaruhi proses pasca-referendum. Ini termasuk pemilu Maret 2020 di Bougainville, pemilu pertama setelah referendum serta nasional PNG yang akan diadakan pada 2022. Anna Powles menekankan selama dua pemilu ini kemungkinan besar akan ada upaya untuk politisasi kemerdekaan Bougainville, dan masa depan Bougainville mungkin akan digunakan sebagai pion politik oleh politisi.

Politisi-politisi yang terpilih dalam kedua pemilu juga akan memengaruhi kemajuan proses konsultasi dan hasil akhirnya, terutama mereka yang akan duduk di parlemen pusat di PNG yang akan memberikan suara akhir dan meratifikasi kemerdekaan Bougainville di sidang parlemen.

Referendum kedua Kaledonia Baru pada 2020

Sambil menunggu dan menyimak proses konsultasi pasca-referendum Bougainville, referendum kedua Kaledonia Baru, dari tiga referendum yang diperbolehkan oleh Perjanjian Nouméa, mengenai kemerdekaan Kaledonia Baru dari Prancis, diharapkan akan dilaksanakan pada September 2020.

Di bawah perjanjian yang telah memungkinkan perdamaian selama 30 tahun terakhir di Kaledonia Baru, dan yang akan berakhir dalam waktu dekat, saat ini masih ada dua referendum lagi. Selama suara mayoritas dari referendum pertama dan kedua memilih untuk ‘tidak’ merdeka, referendum berikutnya masih bisa dilaksanakan sebelum 2022, selama setidaknya sepertiga dari Kongres Kaledonia Baru mendukung mosi ini.

Setelah referendum pertama diadakan pada November 2018, dimana suara mayoritas sebesar 56,7%, memilih ‘tidak’ merdeka dari Prancis, hasil akhir yang lebih tinggi dari perkiraan awalnya, pemilu tingkat provinsi pada pertengahan Mei lalu dan pemilu terakhir di bawah perjanjian damai Perjanjian Nouméa dilakukan.

Kelompok-kelompok pro-kemerdekaan telah memenangkan satu kursi tambahan perwakilan mereka di Kongres. Dengan hasil pemilu tersebut, Kongres Kaledonia Baru memiliki 25 kursi loyalis, 26 kursi milik pro-kemerdekaan, dan tiga kursi milik partai baru Eveil océanien atau ‘Pacific awakening’, yang merupakan parpol komunitas orang Wallis dan Futuna di Kaledonia Baru. Penanganan proses referendum dan pasca-referendum pertama telah semakin rumit akibat tingginya suara pro-merdeka yang hampir seluruhnya datang dari orang-orang pribumi Kanak, dan oleh karenanya, tidak dapat diabaikan begitu saja.

Menurut jadwal awal, enam bulan setelah pemilu yaitu November 2019, Kongres Kaledonia Baru dapat menentukan apakah referendum kemerdekaan yang kedua akan diadakan, dengan dukungan setidaknya sepertiga Kongres atau 18 anggota. Referendum ini dapat diadakan kapan saja sebelum November 2020. Komite Penandatangan Perjanjian Nouméa 1998 telah mengadakan pertemuan tahunannya di Paris pada 10 Oktober lalu, dimana salah satu pembahasan utama adalah mengenai tanggal referendum kedua Kaledonia Baru.

Menurut tulisan Denise Fisher di The Interpreter, dalam pertemuan tersebut, loyalis dan pro-merdeka akhirnya sepakat bahwa referendum untuk menentukan masa depan politik Kaledonia Baru yang kedua akan diadakan pada 30 Agustus atau 6 September 2020, tanggal yang pasti akan diumumkan sesegera mungkin. Sementara referendum yang ketiga masih akan dikaji jadwalnya, baik sebelum September 2021 atau setelah Agustus 2022, agar tidak bersamaan dengan persiapan dan pelaksanaan pemilu nasional Prancis.

Dengan peraturan yang berlaku saat ini, dimana semua orang pribumi Kanak bisa partisipasi dalam referendum secara otomatis, dan berkat pertumbuhan populasi, jumlah pemilih Kanak akan meningkat ketika anak-anak muda berusia 18 tahun yang memenuhi syarat turut memilih pada 2020 dan 2022. Sebaliknya, jumlah pemilih dari non-Kanak tidak akan banyak berubah dalam jangka waktu itu.

Tidak seperti referendum Bougainville, hasil dari referendum Kaledonia baru ini mengikat. Tahun 2020 akan menjadi saksi, apakah Kaledonia baru akan muncul sebagai negara yang berdaulat, atau apakah referendum ketiga perlu dilakukan. (*)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top