Follow our news chanel

Previous
Next

Reformasi-reformasi Tonga selama dua dekade

Pusat kota Nuku’alofa setelah kerusuhan 2006. - RNZI/ AFP
Reformasi-reformasi Tonga selama dua dekade 1 i Papua
Pusat kota Nuku’alofa setelah kerusuhan 2006. – RNZI/ AFP

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Pesi Fonua

Tahun depan, pada 4 Januari 2021, genap satu dekade sejak inisiatif Reformasi Demokratis Tonga diluncurkan.

Meskipun inisiatif reformasi itu telah diluncurkan sembilan tahun yang lalu, sejumlah isu mendasar yang menyolidkan reformasi Tonga masih sangat tidak pasti, contohnya struktur politik dan sistem ekonomi yang ingin kita–sebagai sebuah bangsa–berlakukan agar bisa memajukan reformasi kita menuju demokrasi. Tinggi harapan agar ada dan transparansi yang lebih besar, membawa era baru dengan pemerintahan dan perwakilan politik yang lebih baik, lebih profesional, dan komitmen untuk proses yang jujur.

Perlu diingat bahwa inisiatif reformasi 2011 dimulai di tengah-tengah kegagalan Tonga dalam mengimplementasikan Program Reformasi Sektor Ekonomi dan Publik (Economic and Public Sector Reform Program; EPSRP) yang diluncurkan sebelumnya pada April 2002.

Siosiua ‘Utoikamanu, saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan Tonga, hampir 20 tahun yang lalu, adalah arsitek dari program reformasi yang dibiayai dengan pinjaman AS$ 8,2 juta dari Bank Pembangunan Asia itu. Program ini mencita-citakan layanan publik untuk menjadi lebih efisien dan lebih produktif, sementara masih memungkinkan sektor swasta untuk menjadi faktor pendorong reformasi ekonomi. Tetapi reformasi ini tidak terjadi.

Sayangnya, tiga tahun kemudian, pada 2005, EPSRP dihadapkan dengan desakan dari Pegawai Negeri Sipil agar upah mereka dinaikkan 60%, 70%, 80%. Tuntutan itu disetujui, suatu komitmen yang besar, dan itu dengan segera menghentikan program EPSRP 2002. Pinjaman untuk reformasi EPSRP digunakan untuk mendanai layanan sipil. Ada juga pengeluaran tambahan untuk pesangon.

Loading...
;

Runtuhnya reformasi ekonomi 2002 dianggap sebagai bencana besar karena program reformasi sektor publik belum kunjung dilaksanakan.

Ada keprihatinan yang mendasar bahwa, desakan untuk memilih pemerintah dan menteri-menteri itu tingginya, sementara program reformasi sektor publik belum sepenuhnya dilaksanakan untuk memungkinkan sistem yang baru agar dapat bekerja dengan baik.

Tidak mengherankan, kekhawatiran utama adalah bahwa orang-orang yang berkuasa sering kali bekerja di luar batas-batas mandat mereka. Dalam situasi di mana pemimpin-pemimpin politik melangkah melebihi kekuasaan dan mandat mereka, saat itulah layanan publik yang kuat dan profesional diperlukan, bagi staf penasihat yang senior untuk mempeingatkan para Menteri.

Pekerja sipil telah berhasil memperjuangkan, ke Kementerian Keuangan, kenaikan upah mereka sebanyak 60%, 70%, 80%. Kemajuan ini disusul kenaikan gaji politisi yang mereka berikan pada diri mereka sendiri, pada Oktober 2006.

Sebulan kemudian, pada 16 November 2006, Program Reformasi Sektor Ekonomi dan Publik Tonga tahun 2002 terbakar hangus, ketika terjadi kerusuhan, kebakaran, dan penjarahan 16/11 di Kawasan Pusat Perdagangan (CBD) Nuku’alofa.

Sektor swasta Nuku‘alofa rugi, kerusakan diperkirakan mencapai $ 123 juta, dan satu dekade berikutnya dipenuhi dengan upaya pemulihan, menggantikan upaya pertumbuhan sebagai fokus baru dari sektor swasta.

Pembangunan kembali Nuku‘alofa setelah kerusuhan didanai dengan pinjaman pemerintah dari Republik Rakyat Tiongkok, tetapi usaha-usaha swasta yang terkena dampak kerusuhan itu diharapkan untuk mengembalikan pinjaman mereka kepada pemerintah.

Pada 25 Februari 2008, Menteri Keuangan, Siosiua ‘Utoikamanu, terpaksa mengundurkan diri. Menurut Menteri Informasi Tonga saat itu, ‘Afu’alo Matoto, menteri ‘Utoikamanu didesak untuk mengundurkan diri ‘karena dia tidak sejalan dengan Perdana Menteri Sevele dalam beberapa persoalan’.

Reformasi tidak berhasil

Sementara itu, beberapa tahun telah berlalu, Tonga semakin bergantung pada bantuan asing untuk menutupi anggaran tahunan kita, dan sektor swasta berjuang susah payah untuk bisa bertahan. Pemerintah terus menerapkan kebijakan pajak baru untuk membiayai anggaran tahunannya, di mana tidak mengherankan, ditemukan bahwa 60% hingga 80% dari anggaran itu adalah untuk mendanai upah sektor publik.

Kelemahan dari pendekatan ini adalah, selama dua dekade terakhir, tampaknya semakin jelas bahwa pemerintah telah memisahkan dirinya sendiri, sementara perencanaan ekonominya diutamakan untuk memastikan bahwa semua yang ada dalam daftar gaji pegawai negeri tetap sejahtera.

Bagian lainnya di negara ini dibiarkan berjuang untuk kehidupan mereka. Masalah yang paling terlihat untuk Tonga masih sama seperti 40 tahun yang lalu: kurangnya industri untuk menyediakan peluang kerja. Sekarang, pemetik buah pergi ke Selandia Baru dan Australia, sementara polisi dan tentara melaksanakan tugasnya sebagai penjaga perdamaian di luar negeri. Keluarga-keluarga mendirikan kios di pinggir jalan untuk menjual apa pun yang bisa mereka dagangkan. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat beralih ke narkoba dan mulai mengedarkan narkoba. Tindak kejahatan seperti pencurian dan kekerasan telah meningkat sejak pergantian abad ini.

Sejak 2010, kita telah memilih tiga pemerintah untuk memimpin negara ini, dipimpin oleh Perdana Menteri Lord Tu’ivakano dari 2010 hingga 2014, ‘Akilisi Pōhiva dan partai demokrat Friendly Islands Democratic Party (PATOA) dari 2014 hingga 24 Agustus 2017 (ketika Raja Tupou VI membubarkan parlemen), ‘Akilisi Pōhiva terpilih kembali pada 16 November 2017 hingga ia meninggal dunia pada 12 September 2019, dan sekarang, Dr. Pohiva Tu’i’onetoa, (parpol People’s Party) yang dipilih oleh anggota-anggota parlemen pada 27 September 2019 untuk menyelesaikan masa jabatan mendiang PM ‘Akilisi Pōhiva.

Tonga telah berupaya keras untuk menerapkan ‘sistem pemerintahan yang lebih demokratis’ sejak 2010.

Inisiatif Reformasi Demokratis 2011 bertujuan untuk memajukan sistem demokrasi Tonga dan memungkinkan orang-orang Tonga untuk memiliki masa depan yang lebih cerah dan lebih sejahtera.

Tetapi hari ini, alih-alih mendorong sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan, tampaknya pemerintah percaya bahwa ia menciptakan peluang kerja dengan tidak mengurangi jumlah pegawai sipil yang terus membengkak.

Tentunya ini akan mengarah pada situasi di mana biaya-biaya dan pajak mungkin harus dinaikkan lagi untuk memastikan mereka semua tetap memiliki pekerjaan, padahal setiap langkah ke arah ini justru melumpuhkan kapasitas sektor swasta untuk mengembangkan usaha mereka dan menciptakan lapangan kerja.

Pemerintah berharap setiap BUMN akan lebih sukses dan mereka bisa menerima dividen.

Latar belakang konstitusional

Tonga membuka tangan untuk demokrasi 136 tahun yang lalu, setelah Raja George Tupou I mendeklarasikan Konstitusi Tonga pada 4 November 1875.

Satu abad kemudian, Tonga masih memulai jalannya sendiri, setelah satu abad dipengaruhi oleh penguasa kolonial.

Inisiatif Reformasi Demokratis di Tonga adalah tulang punggung dari proses reformasi politik yang telah dimulai sejak tahun 1975, ketika Tonga tidak lagi menjadi negara lindungan Inggris, dan Pemerintah Tonga harus mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, perdagangan, dan arah perekonomiannya. Saat itu Putra Mahkota Tupouto’a (kemudian menjadi Raja George Tupou V) adalah menteri luar negeri pertama Tonga.

Ada sejumlah proyek yang ditekuni pemerintah setelah 1975, seperti menjual kewarganegaraan Tonga kepada orang asing dan pembentukan suatu dana bersama pemerintah. Tapi tak satu pun dari proyek ini yang bisa mencapai tujuan mulia untuk meningkatkan pendapatan negara dan membiayai proyek-proyek pembangunan pemerintah.

Ironisnya, inisiatif reformasi demokratis disebutkan mendiang Raja George Tupou V sebagai proses untuk membentuk pemerintah yang lebih demokratis, untuk mengubah Tonga “dari negara miskin, yang tidak terlibat dalam berbagai peluang besar untuk meningkatkan keadaannya di abad ke-20, menjadi negara yang maju di Abad ke-21”.

Tantangan bagi orang-orang Tonga sekarang adalah kita harus bertanya-tanya, mengapa kedua reformasi yang diimplementasikan oleh pemimpin-pemimpin kita – Program Reformasi Sektor Ekonomi dan Publik 2002 dan Program Reformasi Demokratis yang diperkenalkan pada 4 Januari 2011 – itu tidak berfungsi.

Di bawah Program Reformasi Demokratis kita saat ini, anggota-anggota parlemen dipilih ke parlemen sebagai individu, dan pemungutan suara di Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan melalui konsensus. Program ini tidak disusun untuk mengakomodasi partai politik.

Saat ini parlemen kita terdiri dari dua partai politik, Paati Temokalati ‘a e’ Otu Felenite dan People’s Party, yang sekarang berkuasa sebagai pemerintah.

Reformasi yang disetujui oleh Parlemen telah ditinggalkan dan diabaikan. (Matangi Tonga)

 

Pesi Fonua adalah Ketua Dewan Media Tonga.

 

Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top