Registrasi Kemendagri hambat Perdasus Parpol lokal Papua

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Kepala Bagian Produk Hukum Daerah, Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Papua, Abner Kehek mengatakan, hingga kini pihaknya belum dapat mengundangkan atau memberikan penomoran terhadap Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Partai Politik (Parpol) Lokal di Papua yang disahkan DPR Papua bersama pihak eksekutif, 9 September 2016, lantaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendari) belum meregistrasi (memberikan penomoran) terhadap Perdasus itu.

"Kami memang kami belum bisa mengundangkan, karena register Kemendagri yang menjadi dasar untuk mengundangkan Perdasus tersebut," kata Abner Kehek mewakili Biro Hukum usai pertemuan dengan Badan Pembentukan Peraturan 
Daerah (Bapemperda) DPR Papua, Senin (3/12/2018).

Menurutnya, berbagai diskusi telah dilakukan pihaknya secara formal, informal, dan tertulis dengan Kemendagri.

Namun Kemendagri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Direjen Otda) menyatakan, Perdasus itu perlu dilihat kembali bersama.

Katanya, Kemendagri telah menjawab surat Biro Hukum, 20 September 2018, dengan mengacu pada Undang-Undang (UU) Otsus dan ketentuan lain yang terkait partai politik yang berlaku di Indonesia.

 “Kami harus berkoordinasi dengan DPR Papua. Kami bersama semua pimpinan di daerah akan intens menanyakannya status Perdasus itu,” ujarnya.

Loading...
;

Kata Abner Kehek, pihaknya juga telah melapor ke Sekda Papua untuk menyurat ke Kemendagri meminta waktu, agar eksekutif, legislatif maupun pengurus partai politik lokal di Papua bersama berangkat ke Kemendagri untuk mendapatkan penjelasan terkait surat Kemendagri itu. 

“Saat Dirjen Otsus Kemendagri datang ke Papua beberapa waktu lalu dan bertem gubernur, kami sempat menanyakan menanyakan. Tapi hanya dijawab nanti akan bertemu untuk bersama mengkaji, melihat kembali, apalagi isi suratnya sudah jelas,” ucapnya. 

Sementara Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua, Ignasius W Mimin mengatakan, pihaknya telah melaksanakan tugas membuat dan mengesahkan Perdasus Parpol Lokal.

Kini tugas eksekutif memasukkan Perdasus itu ke lembaga daerah untuk diundangkan dan diberlakukan. 

"Tinggal diregistrasi, dimasukkan dalam lembaran daerah. Kehadiran parpol lokal bukan untuk menentang negara," kata Mimin. 

Selain itu menurutnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan mencabut kewenangan Mendagri membatalkan Perdasi (Perdasus). Itu merupakan putusan MK atas uji materi nomor 56/PPU-XIV/2016 terkait pembatalan Perda oleh gubernur dan menteri.

MK dalam pertimbangannya mengcu pada putusan nomor 137./PUU-XIII/2015 dan diterbitkan, 5 April 2017 yang membatalkan kewenangan Mendagri mencabut (membatalkan) Perdasi karena mengacu pada undang-undang kekuasaan kehakiman, pembatalan produk hukum di bawah undang-undang merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA), bukan Mendagri.

"Sudah jelas Mendagri tak bisa membatalkan Perdasi (perdasus)," ucapnya. (*) 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top