Follow our news chanel

Rekrutmen calon komisioner KIP dan KPID Papua mulai dibuka

Kepala Diskominfo Papua, Kansiana Salle - Jubi/Dok.
Rekrutmen calon komisioner KIP dan KPID Papua mulai dibuka 1 i Papua
Kepala Diskominfo Papua, Kansiana Salle – Jubi/Dok.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Rekrutmen calon komisioner Komisi Informasi Papua atau KIP resmi dibuka mulai hari ini, Senin (22/7/2019). Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua akan melayani pengambilan formulir pendaftaran KIP hingga 2 Agustus 2019, dan menerima pengembalian formulir pendaftaran itu selambat-lambatnya pada 5 Agustus 2019.

Pada Selasa (23/7/2019), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Papua juga mulai melayani pendaftaran calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Papua. Pengambilan formulir pendaftaran calon anggota komisioner KPID Papua itu akan dilayani hingga 9 Agustus 2019, dan harus dikembalikan ke Diskominfo Papua selambat-lambatnya 13 Agustus 2019.

Hal itu disampaikan Kepala Diskominfo Papua, Kansiana Salle di Jayapura, Senin (22/7/2019). “Untuk informasi jelasnya, silahkan datang ke Sekretariat Panitia Seleksi calon anggota KIP dan KPID di Diskominfo. [Informasi rinci rekrutmen calon komisioner kedua lembaga itu dan formulir pendaftaran] juga bisa diakses [dan diunduh] di laman internet http://papua.go.id,” kata Kepala Dinas Kominfo Papua Kansiana Salle.

Salle menjelaskan setiap pendaftar seleksi calon komisioner KIP dan KPID Papua harus memiliki KTP elektronik domisi Papua. Calon komisioner kedua lembaga itu harus berusia sekurang-kurangnya 35 tahun, sehat jiwa dan raga, serta tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara lima tahun atau lebih.

“Intinya perekrutan ini terbuka bagi semua orang, termasuk pegawai negeri sipil, anggota TNI, maupun anggota Polri. Namun, [pegawai negeri sipil maupun anggota TNI/Polri] wajib melampirkan surat izin dari pimpinan instansi serta bersedia meletakkan keanggotaan dan jabatannya dalam badan publik,” ujarnya.

Jurnalis Victor Mambor yang juga pemegang sertifikat ahli pers Dewan Pers, mengatakan calon komisioner KIP sebaiknya memiliki kemampuan mediasi, karena komisi itu bertugas menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya.

Loading...
;

“Selain menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, anggota KIP juga berfungsi menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi,” katanya.

Disamping itu, Mambor menekankan pentingnya memilih panitia seleksi yang independen, bebas dari kepentingan pihak manapun. Panitia seleksi yang independen diharapkan akan mampu memilih komisioner KIP yang independen, sehingga setiap putusan KIP dalam menyelesaikan sengketa informasi publik akan berpihak pada kepentingan publik.

“Contohnya, [jangan sampai terulang] kasus Jaringan Advokasi Tambang yang malah dimasukkan dalam daftar hitam pemohon informasi, karena dianggap mengajukan permohonan informasi dalam jumlah yang sangat banyak, hingga bersengketa dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,” kata Mambor. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top