Follow our news chanel

Rektor Unkhair didesak cabut SK DO 4 aktivis mahasiswa

Foto salinan SK pemberhentian empat mahasiswa Universitas Khairun Ternate. - IST
Rektor Unkhair didesak cabut SK DO 4 aktivis mahasiswa 1 i Papua
Foto salinan Surat Keputusan Rektor Universitas Khairun (Unkhair) Ternate tentang pemberhentian empat mahasiswa Unkhair. – IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Aliansi Mahasiswa Papua atau AMP dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua atau FRI-WP Malang mendesak Rektor Universitas Khairun atau Unkhair di Ternate, Maluku Utara, segera mencabut Surat Keputusan Rektor Unkhair tentang pemberhetian empat aktivis mahasiswa Unkhair. Pemberhentian empat aktivis mahasiswa itu dinilai tidak menghormati kebebasan berpendapat mahasiswa.

Sekretaris Jenderal Komite AMP Kota Malang, Rudi Wonda meminta Rektor Unkhair, Prof Dr Husen Alting SH MH segera mencabut Surat Keputusan Rektor Unkhair tentang pemberhetian atau SK DO empat mahasiswa Unkhair yang ikut berunjuk rasa dalam peringatan 58 tahun deklarasi kemerdekaan rakyat West Papua. Melalui SK tertanggal 12 Desember 2019 itu, Rektor Unkhair melarang keempat mahasiswa Unkhair itu melanjutkan pendidikan mereka, dan menyatakan mereka berstatus drop out atau DO.

Sejumlah empat mahasiswa Unkhair yang dikeluarkan dari almamaternya itu adalah Arbi M Nur (mahasiswa Jurusan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP), Fahyudi Kabir (mahasiswa Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik), Ikra S Alkatiri (mahasiswa Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP), Fahrul Ahmad Abdullah W Bone (mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian). Wonda menyatakan pemecatan keempat mahasiswa itu menunjukkan represi terhadap kebebasan berpendapat telah terjadi di dunia akademik.

“[SK Rektor] pada 12 Desember 2019 menimbang Surat Kepala Kepolisian Resor Nomor B/52B/XII/2019/Res Ternate tertanggal 12 Desember 2019 perihal Surat Pemberitahuan. Rektor Unkhair memberhentikan empat mahasiswanya dengan tuduhan melakukan perbuatan tidak patut yang mengarah pada tindakan makar,” tulis Wonda dalam siaran pers yang diterima Jubi, Kamis (2/1/2020).

Wonda menyatakan SK Rektor Unkhair telah menunjukkan bahwa keempat mahasiswa itu diberhentikan karena menyatakan pendapat mereka secara damai. “Keempat mahasiswa di berhentikan karena mereka menggelar unjuk rasa damai peringatan 58 tahun deklarasi kemerdekaan rakyat West Papua di depan kampus Universitas Muhammadiyah Ternate pada 2 Desember 2019,” katanya.

Wonda mengatakan Surat Kepala Kepolisian Resor Nomor B/52B/XII/2019/Res Ternate tertanggal 12 Desember 2019 tidak bisa dijadikan dasar untuk mengeluarkan keempat mahasiswa dari Unkhair. Surat polisi itu dinilai bukan sebuah penetapan yang memiliki kekuatan hukum mengikat untuk menentukan keempat mahasiswa bersalah atau tidak bersalah.

Loading...
;

“Surat polisi [itu justru sebuah] bukti bahwa dalam melaksanakan unjuk rasa damai keempat mahasiswa telah menempuh jalur hukum yang diperintahkan Undang-Undang. SK DO itu tidak beralasan menurut hukum,” katanya.

Wonda menyatakan Unkhair sebagai perpanjangan tangan Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan demokrasi seharusnya memberi ruang bagi setiap mahasiswanya untuk menyatakan pendapat dengan cara damai. Terlebih, Unkhair adalah lembaga pendidikan yang seharusnya menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan kebebasan setiap civitas akademika menyatakan pikirannya.

“Ketidaksetujuan setiap orang atas [pendapat keempat mahasiswa yang diberhentikan] mesti diuji lewat ruang dialogis yang ilmiah pula. Jika tidak, jaminan hak orang [untuk menyatakan pendapatnya] tidak akan pernah terwujud,” kata Wonda.

Ia menilai SK DO Rektor Unkhair itu ironis, karena diterbitkan oleh lembaga akademi di sebuah Negara yang menjamin kebebasan menyatakan pendapat. Ia mengingatkan Indonesia adalah Negara yang meratifikasi Konvenan Hak Sipil dan Politik yang menyatakan Negara harus menjamin hak setiap warga negara menyatakan pendapat dengan cara damai.

“Indonesia [adalah Negara yang] mengamandemen konstitusinya dengan [memasukkan] pasal jaminan hak asasi manusia. [Indonesia] membuat undang-undang untuk menjamin hak orang untuk berpendapat. [Akan tetapi, pelaksanaan hak menyatakan pendapat] di ruang akademik saja dibatasi,” ujar Wonda.

Ia menyatakan unjuk rasa damai/demonstarsi damai yang dilakukan setiap mahasiswa/orang lain harus dimaknai sebagai ekspresi dan pelaksanaan hak yang dilindungi oleh konstitusi. “Tindakan represif dan pengekangan terhadap hak berekspresi harus dijadikan sebagai musuh setiap orang yang menginginkan tegaknya demokrasi dan hak asasi manusia,” katanya.

Perwakilan FRI-WP Malang, Jackson mengatakan FRI-WP bersama AMP menyayangkan kebijakan Rektor Unkhair itu. “Kami, AMP dan FRI-WP menuntut Rektor segera mencabut SK [DO] itu,” katanya.

Jackson menuntut kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Anwar Makarim untuk membebastugaskan Rektor Universitas Unkhair.  Ia menyatakan Rektor Unkhair telah mencederai hak mahasiswa untuk berkumpul, berekspresi, dan berpendapat, sebagaimana dijamin dalam konstitusi UUD 1945.

“Berikan jaminan kebebasan akademik sesuai dengan amanat konstitusi. Menyerukan dukungan solidaritas untuk kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat,” katanya.

Jackson juga menuntut pertanggungjawaban pihak Unkhair atas penggunaan kekerasan dalam pembubaran massa aksi Solidaritas Perjuangan Demokrasi Kampus pada Senin, 30 Desember 2019. “Sebab pihak kampus dan kepolisian telah melanggar hak otonom [kampus] mahasiswa dan [melanggar] kebebasan menyampaikan pendapat [para pengunjukrasa],” katanya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top