Follow our news chanel

Rencana pembangunan markas TNI harus lewati kajian dan minta persetujuan rakyat

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Papua, Nioluen Kotouki saat bertemu pengurus Forum Peduli Pembangunan Kabupaten Lanny Jaya. - IST
Rencana pembangunan markas TNI harus lewati kajian dan minta persetujuan rakyat 1 i Papua
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Papua, Nioluen Kotouki saat bertemu pengurus Forum Peduli Pembangunan Kabupaten Lanny Jaya. – IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Papua, Nioluen Kotouki menyatakan setiap rencana pembangunan markas TNI di Papua harus melewati kajian dan meminta persetujuan rakyat. Hal itu dinyatakan Kotouki usai menerima aspirasi Forum Peduli Pembangunan Kabupaten Lanny Jaya yang menolak rencana pembangunan markas TNI di Popome, Distrik Mokoni, Lanny Jaya.

Nioluen Kotouki menyatakan persetujuan masyarakat adat setempat menjadi hal yang sangat penting dalam setiap pembangunan markas TNI baru. Ia meminta setiap rencana pendirian markas TNI baru dikaji dulu, karena Kotouki telah menerima aspirasi dari warga yang menolak rencana pendirian markas TNI baru di Lanny Jaya. Kotouki menegaskan pemerintah tidak bisa memaksa masyarakat untuk memperbolehkan pembangunan markas TNI baru.

“Karena tanah adat milik suku dan masyarakat adat setempat [adalah tanah] yang diwariskan oleh para leluhur  untuk dijaga dan diwariskan [kepada generasi berikutnya. Aspirasi itu dinyatakan langsung oleh pemilik hak Ulayat oleh masyarakat klen Morib, Tabuni,” kata Kotouki saat dihubungi melalui panggilan telepon, Senin (17/2/2020).

Kotouki menyatakan dalam waktu dekat Komisi I DPR Papua akan mengunjungi Distrik Makoni Kabupaten Lanny Jaya.”Kami akan turun dalam rangka memenuhi aspirasi dan menjaring aspirasi dari semua pihak. Saya mengajak kepada pemerintah, mari kita bersama-sama melindungi masyarakat, menghargai hukum adat, [dan] tanah adat,” katanya.

Ia berharap TNI tidak menambah jumlah pasukan yang diperbantukan di Lanny Jaya, karena ia menerima informasi jumlah personil TNI di sana telah mencapai 8.000 orang. “Untuk menambah pasukan, harus ada kejelasan [yang diberikan] kepada rakyat,  dan atas permintaan siapa pasukan TNI ditambah terus. Hal itu musti dijelaskan [dengan] baik,” katanya.

Pengurus Forum Peduli Pembangunan Kabupaten Lanny Jaya, Hernison Kogoya mengatakan pihaknya menolak rencana pembangunan markas TNI di Popome.  Kogoya menyatakan masyarakat di daerah tersebut memiliki trauma terhadap TNI. “Keberadaan militer masih menjadi trauma bagi masyarakat di pegunungan tengah [Papua], khususnya di Kabupaten Lany Jaya,” kata Kogoya saat bertemu Kotouki. (*)

Loading...
;

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top