HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Retret pemimpin PIF penuh perdebatan tentang perubahan iklim

Pemimpin-pemimpin yang menghadiri PIF ke-50 tahun 2019 di Funafuti. - Island Business/ Pacific Islands Forum Secretariat
Pemimpin-pemimpin yang menghadiri PIF ke-50 tahun 2019 di Funafuti. – Island Business/ Pacific Islands Forum Secretariat

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Nic Maclellan di Funafuti, Tuvalu

Dalam retret pemimpin PIF yang berlanjut hingga larut malam Kamis lalu (15/8/2019), setelah melalui perdebatan yang sengit, Forum Kepulauan Pasifik (PIF) telah menerbitkan komunike bersama dan deklarasi baru tentang perubahan iklim.

Selang perkembangan terakhir dari rapat tahunan PIF itu, Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, Menteri Pembangunan Internasional dan Pasifik, Alex Hawke, dan pejabat-pejabat Australia lainnya bersikeras untuk menghilangkan bagian penggunaan batu bara, serta menolak untuk mengumumkan strategi nol emisi tahun 2050 yang seharusnya dilakukan tahun depan.

Islands Business bertanya kepada Morrison, apakah pertemuannya dengan pemimpin-pemimpin Kepulauan Pasifik telah menggugah hatinya, untuk mengubah kebijakan pemerintah Australia yang menolak memberikan kontribusi keuangan lebih lanjut kepada Green Climate Fund (GCF). Ia menjawab: “Tidak, karena saya hanya ingin berinvestasi langsung untuk membantu keluarga Pasifik di sini. Saya tidak perlu mengirim cek melalui Jenewa atau New York atau ke mana pun itu.” Sekretariat GCF berada di kota Incheon, Korea Selatan, fakta yang seharusnya diketahui, mengingat Australia sebelumnya pernah menjabat sebagai pemimpin bersama GCF.

Perdebatan sengit selama retret, reputasi Australia memburuk

Namun, ujung-ujungnya, semua anggota PIF menyetujui deklarasi ‘Kainaki II Declaration for Urgent Climate Change Action Now – Securing the Future of our Blue Pacific.’

Tuan rumah PIF, Enele Sopoaga, Perdana Menteri Tuvalu, Menteri Luar Negeri Vanuatu, Ralph Regenvanu, dan Perdana Menteri Morrison menunjukkan negara-negara yang bersatu saat konferensi pers pasca-retret (yang ditunda hingga Jumat pagi karena para pemimpin berdebat sampai larut malam Kamis). Namun citra diplomatik ini tidak dapat menyembunyikan kerusakan yang telah terjadi pada reputasi Australia dan hubungan Morrison dengan beberapa pemimpin Pasifik.

Loading...
;

PM Sopoaga mengakui bahwa ada saat-saat di mana negosiasi memanas dalam retret para pemimpin: “Kami menyatakan pandangan kami masing-masing dengan keras selama perdebatan kami, antara saya dan Scott. Saya berkata: ‘Kalian khawatir tentang menyelamatkan ekonomi kalian, situasi kalian di Australia, saya khawatir tentang menyelamatkan orang-orang saya di Tuvalu, dan begitu juga dengan pemimpin-pemimpin dari negara kepulauan kecil lainnya’.”

Baca juga  Pembatasan sosial mesti dilakukan untuk kepentingan masyarakat Papua

Dikatakan ada dua momen di mana pertemuan itu hampir mandek tanpa kesepakatan, tetapi setelah berdiskusi selama 12 jam tanpa henti, kompromi akhir untuk pemilihan kata-kata dalam komunike dan deklarasi tentang perubahan iklim tercapai.

Perdana Menteri Fiji, Voreqe Bainimarama, telah menggunakan akun Twitter-nya untuk mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kompromi akhir oleh beberapa negara anggota PIF, menyatakan di media sosial Twitter: “Penggunaan bahasa perubahan iklim yang lebih enteng membawa konsekuensi nyata – seperti rumah-rumah, sekolah-sekolah, komunitas, dan lahan pemakaman leluhur yang digenangi air.”

Setelah pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Vanuatu, Ralph Regenvanu, menerangkan bahwa: “Semua orang harus mengubah pendirian mereka. Negosiasi itu sangat ganas dan sangat transparan, dan ada beberapa oknum yang tidak mau kompromi. Tetapi pada akhirnya, semua orang harus mengubah pendapatnya.”

Regenvanu mengatakan kepada Islands Business bahwa secara keseluruhan, Vanuatu puas dengan deklarasi perubahan iklim Kainaki II, yang akan diserahkan kepada Sekretaris Jenderal PBB dalam pertemuan Climate Action Summit pada September mendatang.

Visi yang baru bagi PIF

Keputusan-keputusan penting dari komunike PIF tahun ini termasuk rencana untuk menyusun pernyataan mengenai visi regionalisme Pasifik untuk beberapa dekade mendatang, dan berbagai inisiatif tentang tata kelola PIF.

Para pemimpin juga mendukung dikembangkannya ‘Strategi 2050 untuk Benua Blue Pacific, yang harus memastikan integritas, kedaulatan dan keamanan sosial, budaya, lingkungan hidup, dan ekonomi, untuk melindungi orang-orang, tempat, dan prospek Blue Pacific.’

Para pemimpin mendukung konsep pendirian Pacific Resilience Facility yang dimiliki dan dipimpin secara regional di seluruh Kepulauan Pasifik, meskipun Fiji menunjukkan sedikit penolakan. Samoa telah menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah fasilitas baru itu.

Ada juga sejumlah keputusan terkait kebijakan kelautan dan perikanan, termasuk langkah menuju pertemuan menteri-menteri perikanan PIF, Regional Fisheries Ministers Meeting. Para pemimpin menekankan kembali komitmen mereka untuk menyelesaikan negosiasi atas semua klaim batas negara dan zona batas laut yang masih berlangsung, meskipun ada banyak perselisihan yang masih berlangsung antara negara-negara anggota PIF akibat klaim yang bertentangan.

Baca juga  Pemprov Papua minta sub kontraktor luar Papua miliki NPWPD

Perdana Menteri Tuvalu, Sopoaga juga membenarkan: “Kami dengan tegas berbicara melawan kebocoran limbah nuklir ke Pasifik dan tentang pentingnya menyelesaikan persoalan ini sesegera mungkin.”

Untuk mendukung Presiden Kepulauan Marshall, Hilda Heine, yang telah mendorong isu kontaminasi radioaktif yang fatal selama ia menjabat sebagai pemimpin negara itu, PIF setuju untuk menugaskan suatu ‘penilaian ilmiah yang komprehensif, independen dan objektif tentang persoalan kontaminasi di Pasifik, termasuk di lokasi uji coba senjata nuklir di Pulau Runit di Kepulauan Marshall.’

Para pemimpin juga sepakat untuk meminta bertemu dengan Presiden AS, Donald Trump, untuk membahas masalah warisan kontaminasi radioaktif bekas uji coba nuklir yang masih berlangsung saat ini di Republik Kepulauan Marshall, Kiribati, dan di Blue Pacific.

PIF juga menyetujui suatu rencana aksi untuk mengimplementasikan Deklarasi Boe yang disetujui pada pertemuan PIF tahun 2018 di Nauru, dan setuju untuk membentuk satu sub-komite di bawah Committee on Regional Security yang beranggota oleh pejabat-pejabat resmi PIF.

Merenungkan beberapa prinsip yang saling bertentangan tentang perubahan iklim selama pekan lalu, dan tuntutan Smaller Island States (SIS), para pemimpin ‘Mendukung Summary of Decisions dari pertemuan Island States Leaders yang ke-28.’

Anggota-anggota PIF juga telah mendesak Indonesia untuk mengambil tindak tegas terhadap pelanggaran HAM di Papua, dan mendorong Jakarta untuk memfasilitasi kunjungan yang telah lama diperdebatkan, oleh Komisaris PBB untuk HAM, Michelle Bachelet.

Para pemimpin ‘menyambut baik undangan Indonesia untuk misi Komisaris Tinggi PBB untuk HAM ke Papua, dan mendesak kedua pihak untuk menentukan waktu kunjungan, dan agar laporan berdasarkan fakta dan informasi mengenai situasi ini disediakan sebelum pertemuan PIF berikutnya pada 2020’. (Island Business)

Editor: Kristianto Galuwo

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pengumuman Lagu
"Tanah Papua"

Sehubungan dengan akan dilakukannya pendaftaran lagu “Tanah Papua” yang diciptakan oleh Bapak Yance Rumbino pada Direktorat kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk itu disampaikan kepada seluruh pihak masyarakat yang mengklaim sebagai pencipta lagu “Tanah Papua”, diberi kesempatan untuk mengajukan klaim atau sanggahan lagu tersebut.

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa