Retribusi dan pajak tidak sesuai, pengusaha di Kabupaten Jayapura mengeluh

Pajak dan Retribusi Daerah di Papua
Para pengusaha Kabupaten Jayapura yang mengeluhkan kejanggalan pungutan pajak dan retribusi Pemerintah Kabupaten Jayapura. - Jubi/Engel Wally

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Sentani, Jubi – Sejumlah pengusaha lokal di Kabupaten Jayapura menilai ada kejanggalan dalam proses pemungutan pajak dan retribusi oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura. Selain menduga proses pemungutan pajak tidak sesuai ketentuan, para pengusaha di Kabupaten Jayapura, Papua, juga mengeluhkan pungutan retribusi yang tidak diimbangi dengan pemenuhan layanan atas retribusi tersebut.

Koordinator pengusaha lokal di Kabupaten Jayapura, Nelson Yohosua Ondi mengatakan pemungutan retribusi oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Ketidaksesuaian itu antara lain dalam hal besaran tarif retribusi sampah.

“Aturan di Perda itu, untuk luas bangunan di bawah 70 meter persegi, dikenakan tarif retribusi sampah Rp25 ribu per bulan. Akan tetapi, nilai retribusi yang dipungut Rp35 ribu per bulan. Itu baru satu bangunan saja yang kami hitung,” kata Ondi saat ditemui di Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura, Papua, Kamis (24/6/2021).

Ondi juga mengeluh karena pengusaha dipungut retribusi sampah, akan tetapi sampah di lingkungan pembayar retribusi tak kunjung diangkut. “Kami bayar retribusinya, tetapi sampah di rumah atau kantor kami tidak pernah diangkut oleh petugas kebersihan,” ujarnya.

Baca juga: Retribusi parkir tepi jalan umum ditargetkan Rp1,3 miliar

Selain itu, Ondi menyatakan ada sejumlah pengusaha lokal yang membayar Pajak Bangunan dengan besaran yang tidak sesuai, karena luas bangunan dalam perhitungan tarif pajak lebih besar dibandingkan luas bangunan riil. Besaran PBB juga tidak tepat karena banyak bangunan biasa dikenai tarif pajak untuk bangunan restoran atau toko.

Ondi menyebut pada 2018 ada seorang pengusaha lokal mengirimkan surat keberatan kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura, karena terlanjur membayar tagihan Pajak Bangunan tahun 2015 senilai Rp2.340.000, -. Padahal, besaran pajak itu seharusnya diperuntukkan bagi toko dan rumah makan.

Loading...
;

“Badan Pengelola Pendapatan Daerah telah memungut pajak yang lebih besar. Seharusnya, ketika ada [selisih] perhitungan oleh pihak terkait, dananya dikembalikan,” kata Ondi.

Ia juga mengkritisi kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura yang tidak memiliki inovasi penciptaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi, misalnya terkait pengelolaan parkir di bandara atau pusat perbelanjaan. Selain itu, pengutan retribusi juga tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas/kinerja pemungut retribusi.

“ Tempat-tempat parkir di sepanjang pertokoan di Sentani, juru parkirnya dari masyarakat biasa yang tidak dilengkapi pengetahuan tentang tugas parkir. [Mereka] tidak memiliki karcis, sementara pungutan parkir setiap hari sangat banyak. Di sisi lain, parkir di Bandara Sentani dikelola Angkasa Pura, bukan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura. Belum lagi di ruang-ruang parkir mal dan pertokoan yang besar. Itu yang kami sebut kurang inovasi,” ujar Ondi.

Baca juga: Dikelola masyarakat adat, Pemkot Jayapura tak bisa pungut retribusi di obyek wisata

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura, Theopilus Tegay saat dikonfirmasi menjelaskan semua pengusaha atau wajib pajak yang berkeberatan dengan pungutan pajak atau retribusi dapat melayangkan surat keberatan atau mendatangi Badan Pengelola Pendapatan Daerah untuk menyampaikan keberatannya. Tegay mengapresiasi kritikan Ondi, namun menyatakan belum tentu hal itu dialami wajib pajak lainnya.

“Kritikan seperti itu sangat baik. Akan tetapi, kalau hanya satu perusahaan yang mengalami hal tidak menyenangkan seperti itu,  tidak bisa disamakan dengan semua perusahaan. Pengusaha yang lain sudah kami berikan penjelasan, dan [mereka] memahami semua aturan yang berlaku,” kata Tegay.

Terkait dengan retribusi sampah yang tidak diimbangi dengan pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan, Tegay menyatakan keluhan itu bukan hanya terjadi di Sentani. Menurutnya, di wilayah Grimenawa para pengusaha juga mempertanyakan hal yang sama.

Ia menyatakan telah berusaha menjelaskan masalah itu kepada pelaku usaha. “Memang kami tidak langsung ke lokasi untuk memungut sampah, karena ada pihak yang berwenang yang memiliki tugas untuk pemungutan sampah. Ada banyak pola yang kami lakukan dalam proses pencarian dan penambahan Pendapatan Asli Daerah,” pungkasnya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top