TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Revisi UU Otsus tak akan selesaikan masalah Papua

DPR Papua
Anggota Komisi I DPR Papua, Amos Edowai (tengah). - Jubi/Abeth You

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Nabire, Jubi – Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang merevisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua secara parsial dinilai tidak akan menyelesaikan konflik dan persoalan Papua. Pemerintah Indonesia diminta fokus untuk menyelesaikan tumpukan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua dan berbagai konflik bersenjata di Papua.

Hal itu dinyatakan anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, Amos Edowai saat dihubungi Jubi melalui panggilan telepon pada Sabtu (24/4/2021). Edowai bahkan meyakini, meskipun pemerintah melakukan revisi total atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua, revisi itu tak akan menyelesaikan konflik di Papua.

Edowai menyatakan persoalan utama di Papua adalah jaminan keamanan, mengingat konflik bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan aparat keamanan semakin meluas. Edowai juga menyoroti persoalan rasisme Papua yang tidak pernah diselesaikan oleh pemerintah Indonesia.

Baca juga: Sondegau: Pansus Otsus DPR Papua dengar pendapat internal pekan ini

“Revisi UU Otsus [Papua], sepenuhnya ataupun separuh saja, [tidak selesaikan soal]. Saya yakin, konflik antara aparat keamanan dan TPN/OPM, ujaran rasisme tetap akan ada,” ujar Amos Edowai kepada Jubi dibalik selularnya, Sabtu, (24/4/2021).

Politikus PKB itu mengatakan eskalasi konflik di Papua yang melibatkan TPNPB merupakan bentuk ketidakpercayaan kepada pemerintah Indonesia. “Yang terpenting adalah penyelesaian sejumlah gudang kasus dugaan pelanggan HAM, seperti Wamena berdarah, Wasior, Paniai, dan daerah lainnya,” kata Edowai.

Edowai menyatakan revisi UU Otsus Papua tidaklah mendesak dan penting jika dibandingkan dengan rentetan kekerasan yang terus terjadi di Papua. “Lebih bagus negara urus konflik kepanjangan yang sedang terjadi di Nduga, Intan Jaya dan sekarang pindah ke Puncak. Jangan kita sibuk-sibuk kepentingan golongan tertentu saja. Kan revisi UU Otsus itu [seharusnya] mampu selesai akar persoalannya. Kalau tidak, mana mungkin akan berakhir,” ungkapnya.

Ia menegaskan, jika hasil revisi UU Otsus Papua tak dirasakan bermanfaat bagi orang asli Papua (OAP), berarti ada kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kelalaian itu pun telah terjadi, termasuk dengan membiarkan konflik di Tanah Papua terus berlanjut.

Baca juga: Anggota Komisi I DPR RI sebut pemekaran provinsi masih dipending, sedang fokus Otsus

“Revisi Otsus harus mampu meminimalisir konflik yang berkepanjangan itu. Kalau [konflik itu] sampai tak dibendung, maka omong kosong saja melakukan revisi,” ujarnya tegas.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Jimmy Demianus Ijie mengatakan masyarakat menunggu penjelasan pemerintah soal masa kucuran Dana Otsus Papua selama 20 tahun yang terakhir, namun manfaatnya tidak dirasakan masyarakat. Ijie menyarankan kepada pemerintah belajar dari Pemerintah Provinsi Bosano di Italia dan Kepulauan Alan di Finlandia yang sukses menerapkan otonomi khusus bagi masyarakatnya.

“Bosano pernah mengalami seperti Papua, puluhan tahun mengalami Otsus tidak berhasil.  Lalu [ada] negosiasi [pemberlakuan] Otsus selama 10 tahun, [di mana pada] tahun kesebelas diberi referendum. Hasilnya mayoritas memilih tetap di Italia. Itu perlu menjadi contoh untuk Indonesia,” kata Ijie sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Antara. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us