TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Ribuan Rakyat Lanny Jaya tolak Otsus dan rencana pemekaran Provinsi Pegunungan Tengah

papua
Warga di Lanny Jaya turun ke jalan menolak daerah otonomi baru dan rencana pemekaran Provinsi Pegunungan Tengah. Jubi/Ist

 

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Penanggung jawab aksi Tolak Pemekaran Pegunungan Tengah Papua yang diakomodir Oleh Serikat Pemuda Mahasiswa Papua (Sepaham) Nuel Wenda mengatakan, pada Senin (28/3/2022) pihaknya telah melakukan unjuk rasa penolakan pemekaran wilayah dan tolak Otsus.

Aksi itu disebutnya mewakili suara masyarakat adat di wilayah Lapago, juga di tanah Papua.

“Ribuan rakyat Papua, wilayah adat Lapago yang berdomisili di Kabupaten Lanny Jaya menduduki kantor DPRD Lanny Jaya. Para pengunjuk rasa tersebut datang dari berbagai titik telah melakukan long march menuju ke kantor DPRD di ibu kota Tiom,” katanya kepada Jubi melalui sambungan selulernya, Selasa (29/3/2022).

Setelah tiba di kantor DPRD, penyampaian orasi Politik disampaikan dari berbagai perwakilan, dan semua rakyat yang hadir, tegas menyatakan sikap menolak rencana DOB di wilayah Pegunungan Tengah atau wilayah Lapago. Mereka juga menuntut hak penentuan nasib sendiri atau referendum di bawah pengawasan internasional atau PBB.

Baca juga: 

Pembubaran demonstrasi tolak pemekaran Papua di Jayapura langgar 3 aturan

Dewan Gereja Papua tolak rencana pemekaran provinsi di Tanah Papua

Aksi damai ini diterima oleh Sekda kabupaten Lanny Jaya, Petrus Wakerkwa dan dua anggota DPRD kabupaten Lanny Jaya, di antaranya Danny Wenda sebagai ketua komisi anggaran. Selanjutnya massa aksi pulang’ dengan tertib dan terkendali.

“Rakyat mengutuk dan memberi peringatan keras bagi elit lokal, mulai dari Bupati Lani Jaya, dan semua Bupati Lapago yang kompromi urus pemekaran,” katanya.

Wenda mengatakan, Otsus telah gagal dan kami rakyat Lany Jaya di Papua telah menolaknya.
“Maka, DPRP, MRP, dan Gubernur segera dengar aspirasi rakyat dan mengembalikan Otsus kepada Jakarta,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga diminta hentikan operasi militer, eksploitasi sumber daya alam, dan segala paket pembangunan yang memarginalkan rakyat Papua.

“Kami mendesak Jakarta segera membuka ruang referendum sebagai solusi agar rakyat Papua dapat menentukan pilihan politiknya,” katanya.

Sementara itu koordinator lapangan, Roby Wenda mengatakan, massa aksi itu dimediasi oleh Pemuda Sepaham dan Solidaritas yang tersebar dari Beam sampai di Kuyawage.

“Dari tiga titik kumpul utama yaitu, arah Kuyawage, Melagi Neri, Tiomneri berkumpul kumpul di Wandinalomem kemudian, arah timur dari distrik Beam Maki Pirime Yogobak dan Balinga telah kumpul di terminal Balingga,” katanya.

Sekitar pukul 12.00 massa aksi melakukan long march menuju kantor DPRD kabupaten Lanny Jaya.
Senator Papua Helina Murib mengatakan, pemekaran provinsi Papua itu tidak sesuai dengan aspirasi murni dari masyarakat Papua.

“Sehingga pemerintah harus mempertimbangakan kepentingan segelintir orang dan meninjau kembali aspirasi masyarakat Papua,” katanya.

Murib berharap, elit politik dan pemerintah jangan seenaknya meloloskan agenda pemekaran yang berkali kali mendapatkan penolakan berkali kali oleh masyarakat Papua.

Murib menyebutkan selama aksi protes terjadi penghadangan oleh aparat kepolisian. Itu merupakan pelanggaran hak masyarakat yang seharusnya bebas menyampaikan pendapatnya di muka umum.

“Dalam undang-undang dasar 1945 menjamin bahwa setiap warga berhak menyampaikan pendapat di muka umum. Sehingga siapa pun termasuk kepolisian tidak bisa menghadang masyarakat,” katanya. (*)

Editor: Syam Terrajana

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us