Follow our news chanel

Previous
Next

Rp850 miliar Dana Desa tertimbun di Kas Daerah Pemkab Asmat

Foto ilustrasi. - pixabay.com
Rp850 miliar Dana Desa tertimbun di Kas Daerah Pemkab Asmat 1 i Papua
Foto ilustrasi. – pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung atau BPMK Papua menyebut pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Asmat, Papua, menyalahi aturan. Sejumlah Rp850 miliar Dana Desa bagi 139 kampung di Asmat tertimbun di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Asmat.

Kepala BPMK Papua, Donatus Motte mengatakan sesuai aturan, transfer Dana Desa dari Kas Negara ke Kas Daerah seharusnya segera ditransfer ke rekening kampung. Transfer itu harus dilakukan paling lambat tujuh hari sejak Dana Desa diterima Kas Daerah. Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Asmat tidak meneruskan Dana Desa itu ke rekening kampung.

“Karena disimpan di kas daerah, [kami tidak tahu apakah] Dana Desa itu sudah berbunga atau tidak. Kami [juga] tidak tahu siapa yang nikmati. Tapi yang jelas, pimpinan di sana memberi tahu kepala kampung bahwa anggaran itu Alokasi Dana Desa, dan bukan Dana Desa. [Karena dianggap sebagai Alokasi Dana Desa], pemerintah [daerah di sana merasa] berwenang mengatur,” kata Motte di Jayapura, Rabu (22/1/2020).

Total nilai Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tertimbun di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Asmat itu mencapai Rp850 miliar. Jumlah itu terdiri dari Dana Desa 2015 (Rp62 miliar), Dana Desa 2016 (Rp140 miliar), Dana Desa 2017 (Rp178 miliar), Dana Desa 2018 (Rp184 miliar), dan Dana Desa 2019 (Rp246 miliar).

Akibat manipulasi penyebutan anggaran itu, Motte menyebutkan semua kebutuhan kampung dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Asmat. Akan tetapi, setiap pemerintah kampung di Asmat tidak mengetahui apakah Dana Desa tersisa atau habis.

Motte menilai ada tiga penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa di Asmat.”Penyimpangan pertama, Pemerintah Kabupaten [Asmat] tidak mentransfer Dana Desa ke rekening kampung. Kedua, Pemerintah Kabupaten Asmat mengelola Dana Desa itu. Ketiga, kebutuhan kampung [justru dibiayai] pemerintah daerah,” ujarnya.

Loading...
;

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Asmat juga dinilai Motte salah dalam menjalankan pendampingan bagi kampung. “Pemerintah kabupaten merekrut pendamping, tetapi membayar gaji pendamping menggunakan Dana Desa,” kata Motte.

Motte mengaku sangat heran penyimpangan pengelolaan Dana Desa itu selalu luput dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apalagi, penyimpangan itu sudah berlangsung selama lima tahun.

“Minta maaf, saya tidak menuduh BPK kong-kalikong terkait itu. Akan tetapi kalau, memang ada pemeriksaan, apa yang diperiksa? Semua penerimaan daerah harus diperiksa,” katanya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kepolisian Daerah Papua untuk melakukan investigasi mendalam dan bersikap adil dalam menangani dugaan penyelewengan Dana Desa  di lima kabupaten di Papua. Kelima kabupaten itu adalah Kabupaten Jayapura, Keerom, Asmat, Nabire dan Merauke.

“Investigasi harus dilakukan sampai ke akar-akarnya, karena memang dari hasil pendampingan KPK ibaratnya ada fenomena gunung es di Papua, sehingga harus benar-benar cermat dan berkeadilan,” kata Koordinator Supervisi Pencegahan KPK wilayah Papua Maruli Tua. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca klarifikasi Bupati Kabupaten Asmat terkait berita ini

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top