Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

RRI Manokwari tolak siarkan dialog pembentukan KKR untuk HAM di Papua

Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy. (Jubi/Hans Arnold Kapisa).
RRI Manokwari tolak siarkan dialog pembentukan KKR untuk HAM di Papua 1 i Papua
Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy. (Jubi/Hans Arnold Kapisa).

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Manokwari, tidak mengizinkan pelaksanaan dialog interaktif untuk menggali pendapat pubik dalam upaya mendorong pembentukan  Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) terhadap pelanggaran HAM di tanah Papua, yang hendak diselenggarakan atas kerjasama RRI dan LP3BH Manokwari.

Direktur eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy menyatakan, pernyataan penolakan dialog diterimanya melalui surat resmi kepala LPP RRI Manokwari tanggal 4 Mei 2020 (kemarin).

RRI Manokwari tolak siarkan dialog pembentukan KKR untuk HAM di Papua 2 i Papua

Padahal kata Warinussy, tujuan dilaksanakannya dialog tersebut sebagai tindak lanjut dari program LP3BH Manokwari dalam upaya pemajuan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di tanah Papua, khususnya di wilayah provinsi Papua Barat.

Bahkan, melalui surat permohonan dialog menggunakan media tersebut, telah disertakan kerangka acuan/Tor (term of reference) yang memberikan gambaran awal kegiatan dialog interaktif yang direncanakan.

“Rencana dialog interaktif tersebut, LP3BH bekerjasama dengan Yayasan Tifa mendorong pembentukan perwakilan Komnas HAM di Papua Barat, juga pembentukan pengadilan HAM dan KKR sesuai amanat Pasal 45 dan 46 UU RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.

“Upaya ini sebelumnya juga telah diaudiensikan bersama Gubernur dan kanwil Hukum dan HAM Papua Barat sejak tahun 2019,” ujar Warinussy, Selasa (5/5/2020).

Loading...
;

Oleh karena itu, kegiatan dialog interaktif yang hendak dilaksanakan dengan memakai media LPP RRI Manokwari adalah sebagai sarana sosialisasi sekaligus mengumpulkan aspirasi rakyat Papua di Manokwari dan Papua Barat, tentang upaya pembentukan KKR tersebut.

“Sayang sekali karena LPP RRI Manokwari tidak membaca secara baik Tor kegiatan tersebut dan tidak melakukan check and recheck lebih dulu dengan LP3BH Manokwari sebelum menolak rencana dialog interaktif tersebut,” ujar Warinussy.

Di tempat terpisah, Kepala LPP RRI Manokwari, Zahral Mutzaini,  melalui surat resminya bernomor 405/LPP-RRI/MKW-LU/05/2020, tanggal 4 Mei 2020 yang ditujukan kepada LP3BH Manokwari, menyatakan penolakan pemberian izin pelaksanaan kegiatan dialog interaktif tersebut karena LP3BH tidak melibatkan pihak Pemerintah.

Dikatakan Zahral, sesuai dengan misi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang siarannya harus menegakkan independensi, netralitas sebagai perekat pemersatu bangsa, melihat permohonan dimaksud dengan narasumber dan topik dialog, maka LPP RRI tidak memberi izin atas permohonan dialog interaktif dimaksud.

“Karena menurut kami, tema dialog dan narasumber dari kegiatan tersebut hanya dari golongan tertentu dan tidak melibatkan semua unsur terutama Pemerintah setempat,” ujar Zahral dalam surat resminya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top