RSUD Merauke dipalang, pelayanan tetap berjalan normal

Aksi pemalangan di RSUDMerauke yang ditandai dengan pemasangan sasi – Jubi/Frans L Kobun  
RSUD Merauke dipalang, pelayanan tetap berjalan normal 1 i Papua
Aksi pemalangan di RSUDMerauke yang ditandai dengan pemasangan sasi – Jubi/Frans L Kobun

Papua No. 1 News Portal | Jubi

DUA mobil mendatangi area Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Merauke. Beberapa saat kemudian, belasan orang turun dari mobil. Mereka membawa janur kelapa. Lalu tiga sampai empat orang menuju ke lokasi pembangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang sedang dibangun.

Selanjutnya satu persatu mulai mengikat janur, sebagai simbol adat di tiang-tiang bangunan yang telah dipagari seng. Para pekerja sempat menghentikan kegiatannya. Karena melihat aksi pemasangan sasi menggunakan daun kelapa dilakukan.

Meski kegiatannya sempat dihentikan, namun beberapa saat kemudian, mereka bekerja sebagaimana biasa. Karena sejumlah masyarakat Marind-Buti yang nota bene sebagai pemilik ulayat, langsung bergerak menuju ke Kantor Bupati Merauke.

Rupanya kedatangan mereka ke sana yang dipimpin salah seorang pemilik ulayat, Hendrikus Hengky Ndiken, lantaran Bupati Merauke, Frederikus Gebze, sudah mendengar secara langsung.

Kepada Jubi di halaman kantor bupati, Selasa 24 September 2019, Hendrikus Hengky Ndiken, mengatakan pemalangan itu, tidak lain menyangkut kearifan lokal.

“Kami menyadari bahwa RSUD Merauke adalah fasilitas umum dan di situ banyak masyarakat sakit dan harus mendapatkan pelayanan,” ungkapnya.

Loading...
;

Dikatakan, jika tak ada perhatian dari pemerintah setempat, untuk apa menjadi pejabat dan pemimpin di negeri ini. Masyarakat Marind Buti hanya meminta adanya penghargaan dari pemerintah terhadap apa yang menjadi haknya.

Dengan adanya tanah yang digunakan bertahun-tahun untuk pembangunan rumah sakit sekaligus pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, pemilik ulayat tak pernah menikmati.

“Ya, ketika kita sakit dan melakukan opname di RSUD Merauke, tetap membayar sebagaimana biasa. Jadi tak ada kebijakan khusus terhadap orang Marind-Imbuti,” tegasnya.

Dengan demikian, menurut Hengky yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke, wajar kalau pemalangan bangunan rumah sakit dilakukan.

“Memang kami melakukan pemalangan di bangunan yang sedang dikerjakan sekarang. Pemilik ulayat menghentikan dan meminta pekerjaan tak dilanjutkan sampai adanya keputusan Pemkab Merauke melakukan pembayaran,” katanya.

Ditegaskan, pemerintah harus memberikan keputusan pasti dan jelas. Lalu di atas hitam-putih sebagai bukti.

“Kami tak menginginkan persoalan tanah Bandara Mopah terulang kembali, karena sampai sekarang belum ada penyelesaian pembayaran,” ujarnya.

Khusus pelayanan terhadap pasien di rumah sakit, menurutnya, tetap berjalan sebagaimana biasa, mengingat pasti banyak yang harus mendapatkan perawatan tenaga medis.

Hengky juga mempersoalkan pemalangan bangunan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke di daerah lepro beberapa waktu lalu. Setelah pemilik ulayat memalang, akhirnya pemerintah setempat mengalokasikan anggaran untuk dilakukan pembayaran.

“Sedangkan di RSUD Merauke, hingga sekarang belum adanya pelayanan. Padahal sudah beberapa kali pemilik ulayat meminta adanya pembayaran ganti rugi,” ujarnya.

Menyangkut tuntutan ganti rugi, Hengky mengaku, sesuai kesepakatan keluarga Ndiken senilai Rp26 miliar. Kompensasi itu sesuai ukuran serta luasan tanah yang digunakan rumah sakit.

Dia mengharapkan agar pemerintah setempat mengalokasikan anggaran dalam APBD induk tahun 2020. Sehingga ada kepastian dan diketahui masyarakat dari marga Ndiken sebagai pemilik ulayat.

“Intinya perlu ada kesepakatan tertulis dibuat bersama. Kami tak mau hanya sebatas omong dan selesai. Harus ada hitam di atas putih yang dibuat bersama,” pintanya.

RSUD Merauke dipalang, pelayanan tetap berjalan normal 2 i Papua
Salah seorang pemilik ulayat, Petrus Ndiken – Jubi/Frans L Kobun

Sementara menurut pemilik ulayat lain, Petrus Ndiken, aksi pemalangan dengan memasang sasi, tidak lain agar pemerintah setempat harus menyelesaikan pembayaran tanah yang telah dgunakan untuk membangun rumah sakit, sekaligus melaksanakan pelayanan kepada masyarakat selama ini.

“Terus terang, apa yang kami lakukan, tidak lain sebagai suatu bentuk protes kepada pemerintah. Karena sampai sekarang, belum adanya penyelesaian pembayaran ganti rugi,” ujarnya.

Ditegaskan, jika tak ada tindaklanjut dari pemerintah, pihaknya akan menduduki lokasi rumah sakit bersama keluarga.

“Kami akan bangun tenda di rumah sakit dan tinggal di situ, sampai adanya keputusan jelas dari pemerintah,” ujarnya.

Direktur RSUD Merauke, dr. Nevil Mustika, yang hendak diwawancarai enggan memberikan keterangan.

“Silakan rekan-rekan jurnalis tanyakan langsung kepada pimpinan,” saran dia. (*)

Editor: Yuliana Lantipo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top