Follow our news chanel

Ruang kelas disulap jadi rumah tinggal guru

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Merauke, Jubi – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke bersama sejumlah komponen dari pemerhati pendidikan,  Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)  dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat membahas dan mengidentifikasi proses belajar mengajar sampai  kekurangan rumah dinas guru di kampung-kampung.

Akibat keterbatasan rumah guru terpaksa ruang kelas berubah fungsi  alias disulap jadi rumah tinggal guru.

“Kami pernah melakukan kunjungan di Wayau, Distrik Ilwayab. Ternyata tak ada rumah dinas dibangun disana. Sehingga para guru terpaksa menyulap ruangan kelas untuk dijadikan sebagai tempat hunian,” ungkap Ketua Pansus Pendidikan DPRD Kabupaten Merauke Heribertus Silubun saat memimpin pertemuan dengan berbagai stake holder.

Para guru di Wayau, demikian Heribertus, mempunyai semangat tinggi untuk bagaimana mengabdikan diri di kampung, sekaligus mendorong anak didik harus sekolah. Hanya saja, fasilitas pendukung berupa rumah dinas masih sangat minim. 

“Saya kira bagi guru rumah dinas sangat serius. Sehingga kami hadir di sini tidak lain membela dan memperjuangkan apa yang mereka inginkan dan harapkan,” tegasnya. 

Olehnya, kata dia, tujuan dari pertemuan dimaksud tidak lain mencarikan solusi bersama sekaligus diselesaikan.

Loading...
;

“Olehnya, kita semua harus satu hati berpikir bagaimana mengatasi berbagai persoalan pendidikan  yang terjadi di kampung-kampung,” pintanya. 

Heribertus mengatakan, pihaknya memaklumi tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merauke, Felix Liem Gebze yang berat. Karena masalah pendidikan sangat kompleks. 

Dikatakan lagi, sepertinya selama ini koordinasi antara satu dinas dengan dinas tak berjalan baik. Untuk itu, Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai perencana yang mengakomodir semua dinas, harus melakukan koordinasi  terutama menyiapkan tentang data. 

Artinya, demikian Heribertus, khusus dinas pendidikan perlu diketahui pasti berapa banyak sekolah, berapa banyak guru dan berapa banyak rumah yang dibutuhkan. “Saya kira kalau data ini dimiliki secara lengkap, tentunya tidak mengalami kesulitan melakukan inventarisir sekaligus memprogramkan untuk pembangunan rumdis,” katanya.

Secara terpisah Kepala Bappeda Kabupaten Merauke, Justina Sianturi mengungkapkan, banyak persoalan ditemukan, ketika berbicara tentang pendidikan.

“Memang paling utama dan terpenting adalah data. Karena akan menjadi rujukan penting  mencari solusi tepat,” ujarnya. 

“Betul bahwa untuk pembangunan perumahan, masih ditangani Dinas P dan K Merauke. Mestinya diarahkan ke Dinas Perumahan, karena ada beberapa mata anggaran masuk kesana untuk pembangunan  rumah dinas baik bagi ASN maupun  para guru,” pintanya. 

Dalam dua tahun terakhir, jelas Sianturi, sejumlah rumah dibangun baik  bersumber dari APBN, Otsus maupun DAU. 

Dikatakan, fakta di lapangan bahwa ada jeritan para guru maupun kepala sekolah jika belum ada rumah dinas dan itu tak dipungkiri. 

Hanya saja, menurutnya, ada juga rumah dinas dibangun, tetapi tak ditempati guru dan dibiarkan telantar serta tak dirawat. Tentunya ini menjadi suatu keprihatinan juga. 

“Saya pernah melihat rumah dinas di Muting yang tidak ditempati. Sekelilingnya telah ditumbuhi rumput tinggi. Padahal, kondisi bangunan masih baik,” ujarnya. 

Justina mengaku kalau pihaknya tidak memiliki data valid untuk merencanakan pembangunan kebutuhan perumahan bagi para guru di setiap kampung. 

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Benhur R memberikan masukan agar sebaiknya pembangunan rumah dinas guru, dilakukan secara bertahap dan tidak sekaligus. 

“Ini masukan saja agar kalau bisa pembangunan rumah dinas dalam tahun 2018 difokuskan di empat distrik terlebih dahulu. Jika sudah, baru pindah ke empat distrik lain dengan tetap mengacu kepada data yang valid,” saran dia. 

Entalah, jelas Benhur, dana dari DAU maupun DAK, tetapi tugas dinas adalah menghitung terlebih dahulu kebutuhan rumah dinas di setiap kawasan. Lalu, anggaran yang nantinya dimanfaatkan. 

“Tentunya kami akan mendorong di Bappeda agar usulan dari dinas, diresponi dan ditindaklanjuti. Ya, ini hanya buah pikiran dan gagasan saya untuk didiskusikan bersama,” katanya. 

“Kalau dalam setahun pemerintah hanya membangun satu rumah dinas guru, tentunya tak menjawab permintaan dari banyak guru di setiap kampung,” ungkapnya. 

Ditambahkan, pihaknya siap menghitung  banyaknya rumah dinas yang dibutuhkan para guru SD maupun SMP baik di distrik maupun kampung. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top