Follow our news chanel

Ruben Magai: Jakarta melegalkan pelanggaran HAM

Papua No. 1 News Portal | Jubi , 

Jayapura, Jubi – Ketua Komisi I DPR Papua bidang hubungan luar negeri, politik, hukum dan HAM, Ruben Magai menilai, Jakarta (pemerintah pusat) melegalkan terjadinya pelanggaran HAM di Papua.

Ia mengatakan, dalam berbagai forum internasional, perwakilan Indonesia selalu membantah tuduhan dugaan pelanggaran HAM di Papua yang disuarakan oleh negara-negara lain.

Misalnya saja Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) usai berpidato pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Markas PBB, New York, Amerika, akhir September 2018 lalu.

"Berbagai pernyataan Pemerintah Indonesia di forum internasional, seakan melegitimasi aparat negara melakukan pelangggaran HAM, karena menyebut tak ada pelanggaran HAM di Papua," kata Ruben Magai kepada Jubi, Senin (15/10/2018).

Padahal menurutnya, banyak masalah pelanggaran HAM di Papua yang sudah diidentifikasi dunia internasional. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM (Kemenkopolhukam) beberapa waktu lalu membentuk tim peduli pelanggaran HAM Papua.

Katanya, tim itu dulunya dibentuk saat Luhut Panjaitan menjabat Menkopolhukam. Kini pada era Wiranto menjabat Menkopolhukam, kembali direncanakan membentuk tim gabungan terpadu untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.

Loading...
;

"Kalau memang tak ada pelanggaran HAM, kenapa mesti membentuk tim. Selain itu, hasil tim yang dibentuk pada era Luhut Panjaitan tak jelas hingga kini," ujarnya.

Yang dibutuhkan kini lanjut Magai, bukan perlu tidaknya tim menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM, namun komitmen Pemerintah Indonesia.

"Sebenarnya sederhana, proses para pelaku pelanggaran HAM untuk memberikan keadilan kepada korban," katanya.

Selain itu katanya, Pemerintah Indonesia harus menegakkan Undang-Undang (UU) 39 tahun 1999 dan UU 26 tahun 2000 tentang peradilan HAM. Para pelaku harus diproses untuk memberikan keadilan kepada korban.

"Dua UU itu sudah diratifikasi, tapi praktiknya tak jalan. Penegakkan dan proses untuk memberikan rasa keadilan kepada korban tak dilakukan," katanya.

Sementara Dosen Hubungan Internasional (HI), Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Laus D.C. Rumayom kepada Jubi pekan lalu mengatakan, hingga kini belum ada mekanisme jelas penyelesaian dugaan pelanggaran HAM di Papua.

Katanya, jika dihubungkan dengan masalah Papua, ada kasus HAM masa lalu yang diduga melibatkan institusi militer, namun hingga kini belum ada mekanisme jelas untuk memberikan rasa adil.

“Orang asli Papua tidak akan merasa bagian dari negara ini selama tak ada perlakuan adil. Rasa adil itu dalam penyelesaian pelanggaran HAM. Kalau terduga pelanggar HAM tidak dihukum, bagaimana masyarakat bisa percaya,” kata Laus Rumayom.

Menurutnya, kondisi kini memang tidak berpihak pada penyelesaian HAM di Papua yang di antaranya merupakan warisan pemerintahan masa lalu, karena ada di antara mereka yang diduga terlibat pelanggaran HAM masa lalu kini menempati sejumlah jabatan strategis, misalnya sebagai ketua partai politik atau pejabat negara.

Jika mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM salah satu yang didorong untuk menyelesaikan masalah Papua, apakah para terduga pelaku itu akan setuju dan mengakui kesalahannya. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top