TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Rumah hancur namun ditagih cicilan, korban banjir bandang Sentani mengadu ke DPRP

Suasana pertemuan Komisi I DPR Papua dengan perwakilan warga korban banjir di BTN Gloria Nauli Doyo Baru, Kabupaten Jayapura - Jubi. Dok Komisi I DPR Papua
Rumah hancur namun ditagih cicilan, korban banjir bandang Sentani mengadu ke DPRP 1 i Papua
Suasana pertemuan Komisi I DPR Papua dengan perwakilan warga korban banjir di BTN Gloria Nauli Doyo Baru, Kabupaten Jayapura – Jubi. Dok Komisi I DPR Papua.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Sebanyak enam orang perwakilan warga korban banjir bandang Sentani (16-17 Maret 2019) yang bermukim di Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Gloria Nauli (jalan ke RSUD Yowari) Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura mengadu ke Komisi I DPR Papua, Jumat (26/7/2019).

Perwakilan warga korban banjir bandang ini menyampaikan aspirasi mereka ke DPR Papua karena rumah yang mereka huni hancur diterjang banjir bandang. Harta benda mereka juga lenyap, bahkan ada korban jiwa. Namun mereka diwajibkan tetap membayar cicil rumah kepada bank penjamin kredit (Bank BTN).

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long yang bersama anggota komisinya Ronald Engko dan John Wilil saat menemui perwakilan warga.

“Di KPR itu sekitar 20 rumah atau kepala keluarga yang menjadi korban. Para korban ini merasa keberatan jika masih harus membayar sejumlah tagihan kredit (cicilan rumah) dari Bank BTN karena rumah mereka sudah tertimbun material yang dibawa banjir bandang, harta mereka tidak ada lagi, bahkan ada korban jiwa,” kata Tan Wie Long usai menerima aspirasi.

Menurut Tan, perwakilan warga menyatakan telah menyampaikan aspirasi ke Pemkab Jayapura beberapa waktu lalu. Namun hingga kini kini belum ada kejelasan seperti apa tindaklanjut Pemkab Jayapura terhadap nasib para korban.

Selain itu, korban banjir bandang ini mengaku selama ini belum pernah sama sekali mendapat bantuan. Padahal mereka membaca di media jika ada bantuan kepada para korban bencana.

Kata Tan Wie Long, perwakilan warga juga menyatakan, beberapa waktu lalu Dinas Sosial Kabupaten Jayapura menyampaikan setelah bencana, setiap kepala keluarga yang menjadi korban akan diberikan santunan Rp 10 ribu perhari selama dua bulan, untuk uang lauk pauk. Tapi mereka mengaku tidak pernah menerima uang itu.

“Mereka merasa sebagai warga negara, sudah jatuh, tertimpa tangga, terinjak-injak lagi. Mereka meminta kami membantu mereka mencari keadilan,” ujar Tan.

Setelah menerima aspirasi, Komisi I DPR Papua segera menyimpulkan langkah yang akan diambil. Komisi I DPR Papua akan menjadwalkan mengundang berbagai pihak terkait, untuk duduk bersama mencari tahu masalahnya dan mencari solusi.

Sejumlah pihak yang akan diundang komisi I DPR Papua, diantaranya Real Estate Indonesia (REI), developer (pengembang), Pemkab Jayapura, keluarga korban dan bank penjamin kredit (Bank BTN).

“Kami akan membicarakan masalah ini. Mencari solusi bersama, agar masyarakat yang mendiami rumah-rumah KPR itu tidak merasa dirugikan. Mereka merasa sudah menjadi korban, rumah sudah tidak ada, harta benda mereka hilang bahkan ada korban jiwa tetapi masih ditagih kredit setiap bulan,” ucapnya.

Komisi I DPR Papua akan berupaya meminta Bank BTN sebagai bank penjamin kredit perumahan mengambil suatu kebijakan terhadap para korban, karena bencana itu datang tidak terduga.

“Ini bencana provinsi. Ini yang perlu kami berikan kepastian tentang hak-hak masyarakat seperti apa. Kami harap tidak hanya warga KPR Gloria Nauli, warga lain yang menjadi korban banjir bandang dan merasa dirugikan silahkan sampaikan aspirasi ke kami, kami siap memfasilitasi,” katanya.

Bupati Jayapura, Mathius Awouitauw saat bertemu warga BTN Nauli belum lama ini mengatakan pemkab setempat akan membantu warga mencari solusi masalah itu. Warga diminta memberikan waktu kepada pemkab setempat untuk mengundang pihak pengembang dan perbankan.

“Pemerintah daerah akan membantu mempertemukan dan memfasilitasi untuk mencari jalan keluar,” kata Mathius Awoitauw ketika itu.

Sementara Yeremias Kabiay, koordinator warga BTN Nauli saat mendatangi Kantor bupati Jayapura belum lama ini mengatakan sebelum bertemu pemerintah daerah, pihaknya telah bertemu pengembang dan Bank BTN. Namun karena jawaban yang diperoleh tidak memuaskan, warga akhirnya meminta pemerintah daerah turun tangan mencarikan solusi terbaik antara pemilik rumah dan pihak terkait.

“Kami hanya menuntut keadilan karena developer dan Bank BTN hanya memberikan keringanan tidak membayar angsuran rumah selama dua tahun. Untuk klaim asuransi Bank BTN menyatakan hanya berlaku bagi korban kebakaran dan asuransi jiwa,” kata Yeremias Kabiay. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us