Follow our news chanel

Previous
Next

Rutan Polda Papua penuh, Kejari diminta pindahkan 12 tersangka kasus Expo

Koordinator Litigasi Komasi Papua bersama 12 kliennya di Rutan Polda Papua. - Jubi/Dok pribadi Emanuel Gobai
Rutan Polda Papua penuh, Kejari diminta pindahkan 12 tersangka kasus Expo 1 i Papua
Koordinator Litigasi Komasi Papua bersama 12 kliennya di Rutan Polda Papua. – Jubi/Dok pribadi Emanuel Gobai

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Tim Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, selaku penasehat hukum tersangka aksi massa 23 September 2019 di Expo, Kota Jayapura, telah mendampingi pelimpahan berkas dan tahanan dari penyidik Polda Papua ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayapura, pada 21 November 2019.

Hal itu dikatakan Emanuel Gobai, selaku koordinator Litigasi Koalisi Masyarakat Sipil (Komasi) Papua. Menurutnya, ke-12 tersangka resmi menjadi tahanan Kejari Jayapura. Mereka adalah, Abraham Dote, Yogi Wenda, Jembrif Kogoya alias Timi, Elimus Bayage alias Eli, Yandu Kogoya, Maya Kamarigi, Bedira Tabuni, Biko Kogoya alias Yali Kogoya, Alpon Meku, Pailes Jigibalon alias Iles, Tenak Waker alias Despin, dan Abua Yikwa, sedangkan berkas tersangka Assa Asso masih belum dilimpahkan.

“Kami menjumpai mereka di Rutan Polda Papua dan mendapatkan keluhan tentang kondisi tahanan yang sesak, sehingga membuat mereka kesulitan tidur. Mereka hanya untuk tidur saja harus dengan cara bergiliran, jadi beberapa orang duluan tidur selanjutnya setelah bangun bergantian dengan teman yang belum tidur,” ujar Emanuel Gobai kepada Jubi, Sabtu (24/11/2019).

Selain itu, kata Gobai, para tersangka juga bercerita tentang kondisi Rutan Polda Papua yang hanya memiliki enam kamar tidur, sedangkan jumlah tahanannya mencapai 70-an lebih.

“Kondisinya memprihatinkan, rencananya akan kami sampaikan kepada kejaksaan, saat pelimpahan berkas dan tersangka,” ucapnya.

“Kalau didiamkan tentunya akan berdampak pada hak atas kesehatan. Kejari Jayapura harus memikirkan alternatifnya agar terhindar dari pelanggaran hak atas kesehatan para tahanan,” tambahnya.

Loading...
;

Lanjutnya, tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi, untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak, sebagaimana diatur pada Pasal 58 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

“Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia, sebagaimana diatur pada Pasal 10 ayat (1), UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik,” jelasnya.

Pihaknya juga telah menyampaikan perihal kondisi Rutan Polda Papua yang over kapasitas, dan keluhan kliennya yang tidak bisa tidur dengan nyaman akibat sel sesak. “Kami mengharapkan agar klien kami dapat dipindahkan dari Rutan Polda Papua,” ucapnya.

Dikatakan, selanjutnya Tim Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua mendapat jawaban bahwa ke-12 tersangka kembali dititipkan di Rutan Polda Papua. Tindakan Kejari Jayapura sebagai pihak yang bertanggung-jawab atas status tahanan ke-12 tersangka ini, mengabaikan kepentingan kesehatan tersangka dalam Rutan Polda Papua.

Berdasarkan sikap Kejari Jayapura terhadap ke-12 tersangka ini, menunjukan bahwa dalam proses penahanan Kejari Jayapura tidak mengedepankan prinsip HAM, karena hak atas kesehatan juga bagian dari pada HAM, sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Sikap Kejari Jayapura yang mengabaikan kepentingan kesehatan tersangka, kata dia, secara langsung menyeret pihak Kejari Jayapura sebagai pelaku pelanggaran HAM, khususnya hak atas kesehatan tersangka sebagaimana dijamin pada Pasal 58 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 10 ayat (1), UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik.

Helmi, rekan koalisi penegak hukum menegaskan, Kapolda Papua harus segera menerbitkan imbauan mengenai Rutan Polda Papua yang over kapasitas.

“Kepala Kejari Jayapura juga harus segera menggunakan kewenangannya untuk memindahkan ke-12 tersangka dari Rutan Polda Papua ke Lapas Abepura, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak kesehatan tersangka yang dijamin dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik,” katanya. (*)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top