Follow our news chanel

Salim grup akan babat lahan gambut, Pemuda Moskona siap melawan

Yohanis Akwan, Koordinator pantau Gambut Papua di Bintuni. (Jubi/dokumentasi pribadi).
Salim grup akan babat lahan gambut, Pemuda Moskona siap melawan 1 i Papua
Yohanis Akwan, Koordinator pantau Gambut Papua di Bintuni. (Jubi/dokumentasi pribadi).

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Bintuni, Jubi – Aktivitas PT. Subur Kurnia Raya (PT.SKR) selaku anak perusahaan Salim Grup yang bergerak di sektor perkebunan sawit, ditengarai mengancam ekosistem lahan gambut dan ekosistem lainnya di Kampung Jagiro dan Yakora di Distrik Moskona Selatan kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.

Koordinator pantau gambut Papua, Yohanis Akwan dalam siaran persnya kepada Jubi di Manokwari mengatakan,  perusahan milik Salim Grup (PT.SKR), mestinya melakukan pengkajian  kembali tentang luas areal perkebunannya yang sebelumnya dikeluarkan oleh KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Republik Indonesia.

“Luas wilayah perkebunan harus disampaikan secara transparan, sehingga kami tidak menduga bahwa izin dari KLHK ikut mendorong laju kerusakan hutan di Papua Barat, khususnya ekosistem gambut di Kampung Jagiro dan Yakora di Distrik Moskona selatan.

Menurut Akwan, wilayah kebun sawit PT.SKR mencakup dua kawasan perkampungan, yaitu Kampung Jagiro dan Kampung Yakora dengan luasan yang tidak dipublikasikan karena untuk kepentingan perkebunan sawit. Sementara, dua kampung ini merupakan daerah gambut terluas  di kabupaten Teluk Bintuni.

“Perlu segera dilakukannya review perizinan, karena Kampung Jagiro dan Yakora adalah dua kampung yang punya lahan gambut terluas di Bintuni yaitu dengan luas lahan gambut sekitar 11.120 hektar,” ujarnya.

Bagi Akwan, pemerintah provinsi Papua Barat yang telah mengkampanyekan diri sebagai provinsi konservasi (provinsi berkelanjutan), jangan hanya sebatas hura-hura di dalam dan luar negeri, tapi kegiatan eksplorasi hutan untuk kebun sawit terus berjalan.

Loading...
;

“Kami akan tetap suarakan ini. Sejauh mana kekuatan provinsi konservasi yang sudah digaunggakan hingga ke tingkat Internasional? Jika masih ada pekerjaan rumah yang belum diselesaikan, terkait perizinan sawit di Bintuni,” ujar Akwan.

Apalagi kata Akwan, 11.120 hektar  kawasan  gambut yang dicaplok dalam peta kebun sawit PT.KSR, belum ada data pendukung tentang keberadaan spesies flora dan fauna endemik.

“Hingga saat ini kami belum memiliki informasi terkait penelitian atau pendataan khusus untuk mengetahui apa saja spesies endemik didua wilayah yang masuk pada area konsesi dari PT SKR,” ujarnya.

Untuk itu, perlu adanya perhatian dari istansi teknis agar segera melakukan intervensi untuk menyelamatkan hutan gambut di dua wilayah tersebut, mengingat Provinsi Papua Barat telah ditetapkan menjadi provinsi konservasi sehingga tidak ada alasan pemerintah membiarkan ekosistem gambut sekitar wilayah konsesi dari PT SKR rusak.

Dia mengaku, saat ini PT SKR  dalam masa pembibitan untuk penanaman, maka harus ada tindakan yang diambil untuk mencegah kerusakan hutan gambut dari ancaman kerusakan lahan gambut.

“Mestinya gambut menjadi perhatian serius Pemerintah, swasta dan masyakat,  karena didalam hutan gambut juga ada tersimpan sejumlah protein namun juga sagu dan berbagai spesies endemik yang merupakan kekayaan bagi masyarakat adat ke depan,” tambahnya.

Sementara, Pitter Masakoda ketua pemuda Moskona di Bintuni saat diwawancarai Jubi mengatakan, awalnya,  PT SKR telah  mendapat restu dari warga lokal di Kampung Jagiro  dan Kampung Yakora. Hal itupun melicinkan dikeluarkannya izin oleh KLHK, berdasarkan kewenangan yang berlaku secara birokrasi.

Namun, bagi Pitter, hal itu  belum terlambat, karena selaku kaum intelektual suku Moskona, Pitter mengaku sedang berupaya bersama mitra LSM dan sejumlah pegiat lingkungan untuk mensosialisasikan dampak buruk dari kebun sawit terhadap masa depan warga lokal di sembilan Distrik sekitar PT.SKR.

Dia mengatakan, bahwa pemuda Moskona akan segera melakukan intervensi kepada warga lokal, sehingga tidak dengan mudah mengizinkan perusahaan sawit dalam bentuk apapun beroperasi di wilayah Moskona Selatan.

“Organisasi pemuda Moskona yang saya pimpin, baru saja terbentuk tahun 2017. Sementara izin untuk PT.SKR sudah diberikan sejak tahun 2015. Tapi bukan berarti PT.SKR mau tambah-tambah luas perkebunan seenaknya. Cukup sampai di situ karena sawit itu ancaman bagi kami,” ujarnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top