TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Sambangi DPR RI, masyarakat Intan Jaya tegas menolak pembangunan Blok Wabu 

Papua
Perwakilan masyarakat Intan Jaya saat menyerahkan rekomendasi dan penolakan penambangan Blok Wabu ke perwakilan DPR RI - Dok pribadi untuk Jubi

Papua No.1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Perwakilan masyarakat Kabupaten Intan Jaya, Papua menyatakan sikap menolak rencana pembangunan Blok Wabu, saat beraudiensi dengan ketua serta anggota Komisi VII DPR RI, Senin (28/3/2022).

Pertemuan di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta itu, dihadiri anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua.

Ketua Tim Advokasi Hak Masyarakat Adat Intan Jaya Papua, Bartolomeus Mirip mengatakan dalam audiensi itu pihaknya menyampaikan sikap untuk menolak rencana penambangan Blok Wabu di Intan Jaya, yang akan dilakukan oleh PT Mind Id dan PT Antam.

“Kami meminta DPR RI mendesak Mentri ESDM agar izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Mind Id untuk Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya dibatalkan,” kata Bartolomeus Mirip melalui keterangan tertulisnya kepada Jubi, Senin (28/3/2022).

Mirip bilang, pihaknya bertemu DPR RI bersama perwakilan kepala suku dari Intan Jaya, Lembaga Masyarakat Adat Intan Jaya, tokoh adat, dan mahasiswa asal Intan Jaya.

Ia mengatakan, pihaknya telah mengikuti dan menarik kesimpulan mengenai dinamika kekerasan di Intan Jaya dalam tiga tahun terakhir.

Konflik bersenjata antara TNI-Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) meningkat. Situasi ini mengakibatkan puluhan warga tewas dan ribuan lainnya mengungsi ke tempat yang aman.

“Kekerasan dan konflik bersenjata itu, berhubungan erat dengan rencana pemerintah mengeksplorasi dan eksploitasi emas Blok Wabu. Rencana penambangan itu ditolak masyarakat adat dan TPNPB,” ucapnya.

Bahkan, pihaknya menduga pemerintah merespons penolakan itu dengan pengerahan aparat keamanan non-organik dalam jumlah besar ke Intan Jaya.

Menurutnya, Pemerintah dan alat Negara Indonesia tidak memahami budaya dan karakter setempat, sehingga tak jarang terjadi dugaan kekerasan terhadap warga sipil.

“Kekerasan yang meningkat ini mengakibatkan masyarakat adat kehilangan hak-hak dasarnya, terutama hak atas hidup, hak atas bebas dari segala bentuk kekerasan, hak mendapatkan pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

Sementara itu, Amnesty International Indonesia meminta pemerintah Indonesia menangguhkan rencana eksploitasi cadangan emas Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Amnesty International Indonesia menilai rencana penambangan emas Blok Wabu meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menegaskan penambangan Blok Wabu baru layak dilakukan jika pemerintah telah berkonsultasi dengan masyarakat adat di wilayah yang akan ditambang.

“Termasuk mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal dan tanpa paksaan atas rencana tambang itu,” kata Usman Hamid, Jumat (25/3/2022).

Pada 21 Maret 2022, Amnesty International Indonesia mempublikasikan laporan berjudul “Perburuan Emas: Rencana Penambangan Blok Wabu Berisiko Memperparah Pelanggaran HAM di Papua.”

Laporan itu menyimpulkan risiko pelanggaran HAM di Papua akan meningkat jika pemerintah memaksakan penambangan Blok Wabu dalam waktu dekat.

Ini didasari analisa atas eskalasi kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Intan Jaya sejak pemerintah mengumumkan rencana penambangan Blok Wabu.

“Kami meminta agar temuan dan rekomendasi tersebut disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, termasuk Presiden Joko Widodo,” ucapnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us