HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Seandainya hukum itu sungguh-sungguh adil

Ilustrasi posko mahasiswa eksodus wilayah Meepago di Nabire – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh: Bernard Koten

Tulisan ini merefleksikan pandangan saya tentang hukuman yang diterima para tahanan Papua yang ditangkap ketika menolak tindakan rasisme.

Seandainya hukum itu sungguh-sungguh adil 1 i Papua

Selasa, 2 Juni 2020, sepertinya menjadi salah satu hari bersejarah bagi masyarakat di Tanah Papua, khususnya mereka yang ditahan karena menolak rasisme terhadap suku bangsanya.

Sebagai seorang yang awam akan hukum, saya merefleksikan tulisan ini berdasarkan catatan para pendamping hukum para korban tindakan rasisme tersebut.

Pascademo tolak rasisme di Tanah Papua dan penangkapan yang sarat dengan diskriminasi hukum, saya sempat berbagi kisah pilu tersebut.

Kedua kisah itu telah dimuat di Jubi tahun lalu, yakni Harga mati yang rasis (Jubi.co.id, 12 November 2019) dan Seandainya hukum tidak rasis (Jubi.co.id, 26 November 2019).

Loading...
;

Kedua kisah ini saya tulis karena saya sendiri juga terlibat saat aksi tolak rasisme di Kota Jayapura, 19 Agustus 2019, membaca dari media (surat kabar) dan mendengar langsung penjelasan para pakar hukum yang berprofesi sebagai pengacara/advokat dan pengamat persoalan sosial politik di Tanah Papua.

Kedua kisah reflektif tadi dan kabar hukuman yang divoniskan kepada para tahanan korban diskriminasi hukum di Pengadilan Negeri Banjarmasin, Kalimantan Timur, membuat saya menulis kisah pilu ketiga ini.

Asal-muasal kisah pilu ini tentu sudah diketahui publik. Kejadian Agustus 2019 di Kota Malang, Surabaya, Jawa Timur, menjadi penyebab segala kisah pilu, yang sebenarnya masih dirasakan oleh masyarakat Papua hingga saat ini.

Bagi mereka yang serius mengikuti kisah ini, tentu tahu dengan baik bagaimana perlakuan hukum dari negara hukum bernama Indonesia, terhadap para pelaku tindak rasisme di Jawa Timur. Hukuman yang diterima malah sangat ringan dibanding dengan tindakan yang mereka lakukan, yakni tindakan rasisme.

Pascaaksi tolak rasisme, banyak warga Papua yang ditangkap dan ada yang sudah dibebaskan. Saya sendiri sempat hadir di Pengadilan Negeri Jayapura.

Pada kesempatan itu, tak sengaja saya berjumpa dengan salah satu orang tua, yang anaknya ditangkap dalam aksi tolak rasisme di Kota Jayapura. Orang tua tersebut bertutur bahwa anaknya tidak bersalah, anaknya ditangkap karena waktu itu anaknya ada di jalanan.

Dengan dialek Papuanya, orang tua itu berkata, “Sa pu anak itu tra bersalah. Dia waktu itu nonton orang lakukan aksi tolak rasisme di sini (Jayapura). Polisi dorang datang dan tangkap dia karena waktu itu banyak orang yang ada di situ dan sa pu anak kebetulan ada di situ”.

Hukuman yang rasis

Sikap mengutuk terhadap tindakan rasisme ini banyak dilontarkan oleh para tokoh di Tanah Papua. Dari akademisi, NGO/LSM, DPR Papua, gubernur, bupati, MRP, tokoh Gereja, tokoh agama, pemuda dan mahasiswa.

Walaupun demikian, hukum tidak memihak kepada ‘Si Korban Rasisme’ (orang Papua).

Dari pantauan koalisi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Semua (KoMaSi) Papua, banyak warga Papua yang ditangkap di berbagai daerah. Koalisi pun mulai bergerak dengan apa adanya (keterbatasan tenaga dan dana) untuk memberikan layanan pendampingan hukum yang maksimal terhadap masyarakat Papua, lebih tepat kepada ‘Si Korban Rasisme’ tersebut.

Sepanjang September sampai Desember 2019, puluhan korban ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa tolak rasisme di berbagai wilayah di Tanah Papua dari Sorong sampai Jayapura.

Penetapan tersangka tersebut menjadi bahan diskusi oleh para akademisi, MRP, DPR Papua, bupati, gubernur Papua, para pendamping hukum/advokat dan pemerhati persoalan sosial politik di Tanah Papua.

Walaupun ada penolakan dengan alasan salah tangkap, tidak melalui prosedur hukum yang semestinya, ‘Si Korban Rasisme’ tetap dimejahijaukan, bahkan tujuh orang ‘Si Korban Rasisme’ harus dimutasikan ke Kalimantan Timur.

Apa tanggapan dari para pendamping hukum dari 7 orang ‘Si Korban Rasisme’ ini? Kita bisa simak dalam siaran pers.

Di bagian akhir dari siaran persnya tertulis desakan ini: “Akhirnya kami Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua dan Keluarga ke-7 orang

Tapol Papua menegaskan bahwa :

1.Ketujuh rapol Papua adalah korban penangkapan sewenang-wenang; 2.Ketujuh tapol Papua adalah korban kriminalisasi pasal makar;

3.Ketujuh tapol Papua adalah korban tindakan maladministrasi penyidik Polda Papua;

4.Gubernur Papua, ketua DPR Papua dan ketua MRP segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan 7 orang tapol Papua sesuai dengan tujuan penyelamatan Orang Asli Papua;

5.Kapolri Cq Kapolda Papua Cq Penyidik Polda Papua segera mengembalikan ketujuh Tapol Papua dari Rutan Polda Kalimantan Timur Ke Rutan Polda Papua dan segera dimajukan ke muka Pengadilan Negeri dalam wilayah Papua;

6.Apabila pihak Kepolisian tidak bisa mendapatkan alat bukti untuk memproses tuduhan pasal makar kepada ketujuh rapol Papua, maka segera bebaskan ketujuh tapol Papua demi hukum.”

Proses persidangan itu tetap dilaksanakan sampai saat ini dalam masa pandemi covid-19. Semua orang sibuk melawan dan mencegah virus ini dan mulai melupakan pada ‘Si Korban Rasisme’ yang ditangkap dan dimejahijaukan.

Pemerintah mengarahkan dan membentuk tim Satgas Covid-19, mencairkan triliunan dana untuk proses pencegahan virus tersebut.

Bagaimana nasib ‘Si Korban Rasisme’ di tengah pandemi covid 19? Hanya sebagian kecil orang yang peduli terhadap nasib mereka, seperti, para pengacara, koalisi, beberapa anggota DPR, beberapa anggota MRP, beberapa bupati, para keluarga, sahabat dan kenalan.

Ketika para advokat yang dengan tulus hati melakukan pendampingan kepada ‘Si Korban Rasisme’, berapa besaran dana yang dikucurkan untuk memfasilitasi para advokat ini bergerak melakukan pendampingan hukum?

Persidangan harus dilakukan secara online dengan perbedaan waktu yang cukup lama. Dari pengakuan salah satu pengacara ‘Si Korban Rasisme’, proses persidangan bahkan sampai jam 10 malam atau pukul 22.00 waktu Papua.

Dalam proses persidangan terhadap tujuh korban rasisme di Banjarmasin, Kalimantan Timur, banyak fakta yang dilanggar, bahkan dari pengakuan para advokat, banyak fakta baru dan sepertinya ada ‘karangan bebas’ atau manipulasi fakta dalam proses persidangan tersebut.

Demikian pengakuan tulus dari salah satu pengacara, “Kita pikir para JPU dorang tahu baik hukum dan punya suara hati tetapi ternyata salah. Dorang bisa menuntut tujuh orang tersebut dengan hukuman di luar dari dugaan kami dan di luar dari fakta-fakta persidangan yang ada.”

Saat ini, semua usaha sudah digerakkan untuk melawan ketidakadilan hukum yang sedang terjadi dan mungkin akan terus terjadi di Tanah Papua. Suara yang berteriak di jalanan sampai pada diskusi resmi dalam ruangan dan analisis hukum sudah dilakukan.

Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah menjadi korban rasisme, ditangkap, dimejahijaukan dan menerima hukuman yang tidak adil.

Ini bukan soal politik atau pilihan bebas orang, tetapi soal keadilan hukum yang berlaku di negara hukum bernama Indonesia tercinta ini.

Mungkinkah tujuh korban rasisme ini disidangkan di pusat negara (Jakarta), sehingga banyak mata yang mengontrol agar para pengambil keputusan sidang tidak bermain dengan hukum?

Keadilan masyarakat kecil dikorbankan oleh kepentingan oknum tertentu yang berdalih “NKRI Harga Mati”, malah tertimpa lagi dengan penderitaan yang tak kunjung akhir, yakni ketidakadilan hukum dengan segala praktiknya.

Apakah negara menjamin tindakan rasisme ini berakhir dengan memutuskan hukuman kepada ‘Si Korban Rasisme’? Bukankah hukum itu sendiri bertindak rasis?

Para pelaku tindakan rasisme dihukum sangat ringan dan ‘Si Korban Rasisme’ harus menerima hukuman yang sangat berat. (*)

Penulis adalah staf SKPKC Fransiskan Papua

 

Editor: Timoteus Marten

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa