Follow our news chanel

Previous
Next

Sebanyak 48 pejabat di Pemkot Jayapura lapor LHKPN secara daring

Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura saat mengisi LHKPN secara daring. - Jubi/Ramah
Sebanyak 48 pejabat di Pemkot Jayapura lapor LHKPN secara daring 1 i Papua
Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura saat mengisi LHKPN secara daring. – Jubi/Ramah

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano, mengatakan pejabat yang sudah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara daring pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 4 Maret 2020, baru 48 orang dari wajib LHKPN sebanyak 160 orang.
“Baru 30 persen. Sisa 112 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura yang belum lapor LHKPN,” ujar Tomi Mano, saat membuka kegiatan Diseminasi dan Finalisasi pengisian LHKPN di Kantor Wali Kota Jayapura, Kamis (5/3/2020).
Menurut Tomi Mano, pendaftaran LHKPN daring terintegrasi dengan KPK sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, tentang kewajiban pejabat menyampaikan LHKPN dan Peraturan Wali Kota Jayapura Nomor 25 Tahun 2019 tentang LHKN secara elektronik.
“LHKPN ini diwajibkan kepada wali kota, wakil wali kota, pejabat eselon II dan eselon III, kepala bagian, sekda, kepala distrik, kepala kelurahan, kepala puskesmas, kepala sekolah, bendahara pengeluaran, dan ASN di pengadaan barang dan jasa,” ujar Tomi Mano.
Tomi Mano mengimbau kepada wajib LHKPN pejabat di lingkungan Pemkot Jayapura, agar segera melapor paling lambat pada 17 Maret 2020.
“LHKPN ini wajib diisi. Saya minta semua pejabat sudah harus menyelesaikan LHKPN ini. Jika tidak ada yang mengindahkan, maka akan mendapat penilaian khusus komite bagi saya. Penilaian KPK atas kepatuhan LHKPN pada 2018, Pemkot Jayapura ditetapkan sebagai peringkat satu tingkat Papua. Peringkat satu ini kita harus pertahankan,” jelas Tomi Mano.
Kepala Inspektorat Kota Jayapura, Ahmad Idrus, mengatakan kesulitan atau hambatan dalam pengisian LHKPN secara daring, karena belum membuka email (salah satu syarat masuk saat mengisi formulir aktivasi).
“Padahal ini sebenarnya kunci. Kalau kita bisa membuka email maka kita akan mendapatkan notifikasi dari KPK, untuk masuk ke dalam e-Filing,” jelas Ahmad Idrus. (*)
Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top