HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Segera bentuk tim perundingan untuk Otsus 2021

papua, otsus
Ilustrasi demo Otsus - Jubi. Dok

 

Oleh: Soleman Itlay

Sebagian besar orang West Papua telah menolak perpanjangan otonomi khusus (otsus) 2021. Namun saat bersamaan pemerintah bekerja keras agar undang-undang itu diperpanjang.

 

Segera bentuk tim perundingan untuk Otsus 2021 1 i Papua

Pada 2016 lalu, Pemerintah Provinsi Papua membuat draft otsus plus  dan menawarkan kepada Jakarta. Mereka menginginkan agar draft otsus tersebut dibahas sekaligus dimasukkan dalam RUU di DPR RI.

Dengan kata lain, mereka sebagai perpanjangan tangan dari orang asli Papua dan pemerintah pusat di Jakarta mendorong perpanjangan itu di DPR RI, agar dimasukkan ke dalam prolegnas sebagai salah satu RUU.

Tetapi pemerintah pusat menolaknya. Alasannya sederhana.

Pertama, karena Pemerintah “kolonial” Indonesia mencurigai bahwa beberapa pasal draft otsus plus yang ditawarkan oleh Pemprov Papua dan Papua Barat itu, dianggap pro kemerdekaan West Papua.

Loading...
;

Hal ini nampak karena draft itu memuat poin untuk mendukung referendum di Tanah Papua;

Kedua, pemerintah pusat menolak draft otsus plus karena dianggap bukan aspirasi murni rakyat West Papua (milisi pro Indonesia), tetapi merupakan produk dari kelompok elite politik lokal bersama kelompok masyarakat pro kemerdekaan.

Mendagri Tito Karnavian di media massa menyatakan, Undang-Undang Otsus sudah masuk dalam RUU di DPR RI.

Bekas Kapolda Papua ini pun minta DPR segera menyelesaikan pembahasan RUU Otsus karena Otsus Papua berakhir 2021 sesuai UU Nomor 21 Tahun 2021 (Kompas.com, 26 Februari 2020).

Seiring dengan itu, banyak orang mulai ramai dan merespons sana-sini. Di media sosial ramai sekali dibahas, sampai-sampai ada orang-orang Papua yang menolaknya, lalu meminta pengakuan kedaulatan politik orang West Papua dan referendum, sebagai solusi demokratis yang damai dan bermartabat.

Namun, Pemerintah Indonesia sama sekali tidak merespons dan berusaha mendorong isu tentang evaluasi otsus secara total.

Apakah orang Papua menerima dan mendukung kebijakan pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap otsus tersebut? Tentu tidak.

Rakyat sudah menolak itu. Justru mereka meminta agar pemerintah pusat mengakui kedaulatan politik orang West Papua atau menyetujui referendum.

Polemik awal

Dari awal polemik otsus sangat nampak. Tanda-tanda pro dan kontra semakin jelas.

Setiap orang mempertahankan argumentasi, sikap dan kepentingannya. Tidak ada yang mau mengalah atau menerima pendapat pihak lain.

Enam bulan lagi kita memasuki 2021. Jika dari awal sudah begini, lalu bagaimana kedepannya?

Awal 2021 dan akhir 2020 hampir pasti terjadi perdebatan sengit muncul. Papua bakal semakin kacau. Apalagi ini bersamaan dengan momen PON Papua 2020 yang diundur ke 2021.

Belum lagi bencana alam dan peristiwa lain yang akan muncul pada saat yang sama. Orang mau fokus yang mana? Pasti akan bingung. Bisa-bisa orang menjadi stres.

Demonstrasi besar-besaran hampir pasti akan meledak dan mengorbankan rakyat sipil.

Polemik kebijakan “politik etis” ini akan menguras energi, pikiran, waktu dan biaya, dan mungkin korban nyawa.

Artinya, bahwa orang sibuk pikir otsus lalu ikut demonstrasi, sehingga tidak kerja kebun atau menafkahi keluarga.

Jika hal ini terjadi, maka akan timbul keprihatinan besar alih-alih pengiriman pasukan militer besar-besaran, dengan dalih menjaga keamanan dan wibawa negara.

Pada saat yang sama berpotensi menimbulkan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan atau pelanggaran HAM.

Pendekatan keamanan seperti itu akan membunuh psikologi orang Papua hingga mengakibatkan trauma dan ketakutan.

Kondisi seperti itu tidak akan menyelesaikan polemik ataupun konflik berkepanjangan. Justru itu hanya akan menumpahkan darah orang tak berdosa.

Beberapa solusi yang dianjurkan adalah sebuah keniscayaan. Salah satunya perundingan internasional

Perundingan internasional dianggap sebagai solusi tepat dan menjadi jalan tengah antara pemerintah pusat dan orang Papua.

Perundingan segitiga atau perundingan internasional sangat penting karena itu merupakan sebuah perundingan yang sarat dengan damai, bermartabat, beradab, demokratis, berkeadilan, bertanggung jawab dan dapat melahirkan kesepakatan-kesepakatan berwibawa bagi kedua belah pihak.

Polemik otsus membutuhkan perundingan internasional karena itu yang bisa membuat kedua belah pihak bisa berkomunikasi dan kompromi.

Kalau tidak, masing-masing pihak akan mempertahankan ego, sikap, dan argumentasinya. Satu pihak bilang, “saya atau kamilah yang penguasa, pelaku pendorong otsus, jadi kami punya hak untuk atur segala sesuatu menurut pemikiran dan kepentingan kami,” dan yang lain juga akan bilang, “kamilah yang punya hak selaku pribumi untuk ambil keputusan dan lain-lain.”

Kalau ini yang terjadi, tentu tidak akan menyelesaikan polemik (konflik), tetapi akan menggiring banyak orang untuk mati sia-sia atas nama kebijakan “politik etis” yang tidak bernyawa dan jauh tidak manusiawi itu.

Untuk itu, sekali lagi, perundingan segitiga sangat dibutuhkan sebagai solusi damai atau jalan tengah yang tepat.

Semua orang harus memahami, bahwa perundingan segitiga ini sangat efektif, karena mampu meminimalisir kekerasan dan kejahatan politik, demonstrasi besar-besaran dan protes yang berujung pada pertumpahan darah.

Satu hal lagi yang mesti diingat, bahwa perundingan segitiga itu harus dan wajib melibatkan pihak ketiga yang paling netral, independen, berkompeten dan profesional.

Bila perlu PBB terlibat dan bertindak sebagai pihak ketiga yang bisa memediasi kedua belah pihak yang berbeda ideologi politik.

Segera bentuk tim perundingan segitiga

Tetapi jauh sebelumnya, atau mulai sekarang harus dibentuk tim perundingan segitiga itu.

Pembentukan tim ini harus lahir atas kesepakatan bersama antara Pemerintah “kolonial” Indonesia dan orang Papua.

Kedua belah pihak harus sepakat agar tim ini diakomodasi oleh pihak ketiga yang paling netral, independen, berkompeten dan profesional, agar menyiapkan format perundingan segitiga secara komprehensif jauh-jauh hari sebelumnya.

Kemudian kedua belah pihak mengutus orang-orang untuk membantu, sekaligus bekerja sama dengan pihak ketiga yang memediasi kedua belah pihak, untuk mengetahui isi hati, suara hati, perasaan, persoalan, pergumulan, dan harapan masing-masing pihak.

Selanjutnya, menyiapkan format perundingan segitiga. Di dalam format itu sekaligus menentukan jadwal konsolidasi dan sosialisasi, termasuk menentukan waktu dan tempat penyelenggaraan perundingan segitiga.

Sekurang-kurangnya tempat dan waktu bisa tentukan di dalam maupun di luar negeri. Tetapi yang jelas harus disterilkan sedemikian rupa, dengan menjamin keamanan dan keselamatan nyawa semua peserta perundingan segitiga yang akan berpartisipasi di dalamnya.

Entahlah saat itu membicarakan evaluasi otsus atau mengamandemen dan memperpanjang otsus, atau bahkan menolak otsus lalu meminta pengakuan kedaulatan politik atau referendum. Hal itu harus dibicarakan baik-baik dalam perundingan segitiga.

Semua hak terkait pro dan kontra terkait otsus mesti dibicarakan dalam perundingan segitiga ini.

Peserta perundingan yang dimaksud adalah dengan menghadirkan kedua belah pihak yang berseberangan, yaitu; pemerintah Indonesia dan orang Papua yang mendukung pengakuan kembali kedaulatan politik, referendum, menggugat Pepera 1969 di mahkamah internasional, dan internasionalisasi pelanggaran HAM.

Kedua belah pihak, dalam perundingan segitiga ini harus “berdiri sama tinggi duduk sama rendah”.

Perundingan segitiga tidak perlu melibatkan rakyat, karena bakal menimbulkan keributan, bahkan korban nyawa. Di sini yang hadir hanya perwakilan dua belah pihak.

Pemerintah Indonesia harus mempunyai tim sendiri. Minimal melibatkan presiden, panglima TNI, kapolri, dirjen otonomi daerah, gubernur, ketua DPR, MPR, pengusaha, dan lain-lain, sedangkan orang Papua diwakili TPNPB/OPM dan ULMWP. (*)

Penulis adalah masyarakat Papua di Jayapura

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa