Follow our news chanel

Sejak Pepera Indonesia terus lakukan pemaksaan terhadap orang Papua

Demo Anti Rasisme Papua
Foto ilustrasi, aksi demo anti rasisme pada Kamis (29/8/2019) di Kota Jayapura. – Jubi/Engel Wally
Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Mantan narapidana politik kasus makar, Sayang Mandabayan mengatakan Indonesia telah melakukan pemaksaan tehadap orang asli Papua dengan melakukan klaim wilayah Papua berdasarkan hasil Penentuan Pendapat Rakyat yang cacat hukum. Mandabayan menyebut pemaksaan itu serupa tindakan anarkis atau membuat kekacauan sejarah, namun pelaku kekacauan itu adalah negara.

“Negara Indonesia telah melakukan pemaksaan tehadap orang Papua, melalui Penentuan Pendapat Rakyat yang cacat hukum. ‘Anarkisme sejarah’ yang dilakukan Indonesia itulah yang harus diselesaikan negara,” kata Sayang Mandabayan selaku pembicara diskusi daring “#PapuaLIvesMatter, Rasisme Hukum di Papua” yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, Sabtu (6/6/2020).

Diskusi daring itu juga menghadirkan advokat hak asasi manusia (HAM) Veronica Koman dan advokat HAM Papua, Gustaf Kawer. Diskusi daring itu dimoderatori Ketua BEM Universitas Indonesia, Fajar Adi Nugroho.

Fajar menyebut diskusi itu digelar antara lain karena beratnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap tujuh tahanan politik (tapol) Papua dalam kasus makar yang sedang diadili di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan. Fajar menyatakan publik di Indonesia peduli #BlackLiveMatter pasca kasus kematian seorang Amerika keturunan Afrika, George Floyd yang meninggal setelah lehernya ditindih dengan lutut oleh seorang polisi di Amerika Serikat. BEM UI menilai penting bagi publik Indonesia untuk juga mendiskusikan praktik diskriminasi dan rasisme terhadap orang asli Papua.

Baca juga: Tapol Papua terancam pidana belasan tahun, PH: Kami tempuh segala cara hukum

Sejumlah tujuh tahanan politik (tapol) Papua, para mahasiswa serta aktivis, ditangkap dan diadili pasca demonstrasi memprotes tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.  Ketujuh tapol Papua itu adalah Wakil Ketua II Badan Legislatif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Buchtar Tabuni, Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay, Ketua KNPB Mimika Steven Itlay, Presiden Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura Alexander Gobay, serta Feri Bom Kombo, Hengky Hilapok, dan Irwanus Uropmabin.

Dalam  persidangan yang digelar PN Balikpapan pada 2 Juni 2020 dan 5 Juni 2020, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut mereka dengan tuntutan antara hukuman penjara selama lima tahun hingga 17 tahun pidana penjara. Buchtar Tabuni dituntut hukuman balik berat, 17 tahun penjara. Sementara Steven Itlay dan Agus Kossay 15 masing-masing dituntut 15 tahun penjara. Alexander Gobay dan Fery Kombo masing-masing dituntut 10 tahun penjara. Sedangkan Irwanus Uropmabin dan Hengky Hilapok masing-masing dituntut hukuman lima tahun penjara.

Loading...
;

Tuntutan hukuman bagi ketujuh tapol Papua itu jauh lebih berat dibandingkan hukuman bagi para terpidana dalam kasus rasisme di Surabaya. Pada 3 Februari 2020 lalu, majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menghukum Tri Susanti alias Susi tujuh bulan penjara. Sementara seorang terdakwa,lainnya, Syamsul Arifin pada 30 Januari 2020 dihukum lima bulan penjara.

Baca juga: Solidaritas Mahasiswa Papua minta 7 tapol dibebaskan

Dalam diskusi itu, Mandabayan meminta Pemerintah Indonesia menggelar perundingan untuk meluruskan sejarah politik Papua. Jika pelurusan sejarah itu tidak dilakukan, Mandabayan yakin orang Papua akan terus memprotes klaim Indonesia atas Papua.

“Negara jangan bilang yang meminta merdeka hanya segelintir orang yang tidak puas. Biarkan orang Papua menentukan nasib mereka sendiri” katanya.

Ia menilai Pemerintah Indonesia juga tidak pernah serius menghilangkan praktik rasialisme terhadap orang asli Papua (OAP).  Mandabayan menyebut Indonesia hanya akan mengistimewakan orang asli Papua jika eskalasi konflik masalah Papua meningkat.

“Itu praktek diskriminasi yang dilakukan oleh negara tehadap orang asli Papua. Salah satu contohnya, saat aksi memprotes rasisme Papua terjadi pada 2019, Indonesia membuka [pembicaraan] soal penerimaan anggota Polri, orang asli Papua diterima [bekerja] di Badan Usaha Milik Negara. Kalau tidak ada demo [anti] rasisme, tidak mungkin Indonesia memperlakukan orang asli Papua demikian,” kata Mandabayan.

Baca juga: Sayang Mandabayan bebas, Awom: Pelajaran penting melawan rasisme

Ia juga mempertanyakan pemberlakuan Otonomi Khusus Papua yang dilabeli kata “khusus”, namun tidak memberikan kekhususan yang nyata dalam proses pendidikan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan, kegiatan ekonomi. Pembangunan infrastruktur di Papua juga dinilai Mandabayan bias kepentingan pemodal.

“Sementara [masalah] bendera bintang kejora [sebagai lambang daerah] saja tidak diimplementasikan dengan baik. Pembiaran itu dipelihara negara, dan kapan saja bisa terjadi {kriminalisasi terhadap orang Papua],” kata Mandabayan.

Veronica Koman mengatakan akar persoalan Papua sudah dipetakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang notabene lembaga negara. Akan tetapi, pemerintah tidak mempunyai niatan untuk mendengarkan rekomendasi LIPI dalam penyelesaian masalah konflik di Papua.

“LIPI sendiri dengan sangat jelas memetakan bahwa perlakukan diskriminasi adalah satu persoalan yang ada di Papua. [Dalam kasus demonstrasi 2019], kenapa orang Papua turun jalan, itu yang harus didengar oleh negara,” kata Veronica.

Veronica mengatakan negara harus mendengarkan apa yang sebenarnya diinginkan oleh orang Papua. “Tanyakan kepada orang Papua mereka maunya apa? Dan biarkan mereka menjawab sendiri. Jangan karena orang Papua [ingin] membicarakan mengenai martabat manusia, kemudian negara [malah] mencoreng hak masyarakat Papua itu,” katanya.

Baca juga: Pengadilan Indonesia yang diskriminatif

Veronica mengingatkan, bahkan aparat keamanan yang menjadi pelaku rasisme dalam kasus pengepungan Asrama Mahasiswa Papua Kamasan III di Surabaya pada 16 Agustus 2019 tidak pernah diproses hukum. Akan tetapi, warga Papua yang berunjukrasa memprotes kasus rasisme di Surabaya itu ditangkap, diadili, termasuk dengan dakwaan makar. Termasuk dalam kasus pengadilan tujuh tapol Papua yang dituntut hukuman penjara antara lima tahun hingga 17 tahun.

Gustaf Kawer mengatakan negara Indonesia jangan menaruh jaminan hukum atas hak menyatakan pendapat di tempat sampah, dianggap seolah tidak ada. Polisi, jaksa, dan lembaga peradilan juga harus menjalankan proses hukum yang setara bagi semua orang, dan memenuhi hak orang Papua untuk menyatakan pendapatnya. Kawer juga menyatakan Pemerintah Indonesia tidak menunjukkan itikad baik untuk menghilangkan praktik diskriminasi dan rasisme sebagaimana yang terjadi di Surabaya pada 16 Agustus 2019.

“Saya harap praktik rasisme dan diskriminasi dihapuskan. Pengalaman [dari kasus rasisme di Surabaya, memicu] demonstrasi yang terjadi hampir di semua daerah [di Tanah Papua]. [Harus ada janji dan] pernyataan negara tidak lagi melakukan rasisme di Papua, sebab rasisme ini musuh dunia internasional, [dan] ditentang oleh masyarakat dunia,” katanya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top