Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Sejumlah kalangan pertanyakan independensi Kejagung RI tuntaskan kasus Paniai

Dua orang mama Papua menangisi anaknya yang ditembak mati pada kasus Paniai Berdarah 2014 silam. – Jubi/dok Yanes Douw
Sejumlah kalangan pertanyakan independensi Kejagung RI tuntaskan kasus Paniai 1 i Papua
Dua orang mama Papua menangisi anaknya yang ditembak mati pada kasus Paniai berdarah 2014 silam – Jubi/dok Yanes Douw.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Makassar, Jubi – Sekretaris II Dewan Adat Papua versi Kongres Masyarakat Adat Papua III di Biak, John NR Gobai mempertanyakan independensi Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau Kejagung RI dalam penuntasan kasus penembakan di Kabupaten Paniai, Papua pada 8 Desember 2014.

Pernyataan itu dikatakan John NR Gobai kepada Jubi melalui panggilan teleponnya, Rabu (6/5/2020).

Sejumlah kalangan pertanyakan independensi Kejagung RI tuntaskan kasus Paniai 2 i Papua

John Gobai mengatakan, Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM RI telah menetapkan kasus Paniai sebagai pelanggaran HAM berat.

Berkas kasus Paniai telah diserahkan ke Kejagung RI. Akan tetapi Kejagung RI mengembalikan berkas tersebut ke Komnas HAM pada 19 Maret 2020. Kejagung belasan berkas kasus Paniai dikembalikan ke Komnas HAM karena belum memenuhi syarat-syarat suatu peristiwa dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan pelanggaran HAM berat. Baik syarat-syarat formil maupun pada syarat-syarat materiil.

“Apakah sikap Kejagung itu benar-benar berdasarkan independensi atau karena Kejagung masuk angin. Kasus Paniai tidak bisa dipolitisir karena Komnas HAM sudah memutuskan kasus ini merupakan pelanggaran HAM Berat, seperti kasus Wasior dan Wamena,” kata John Gobai.

Menurutnya, dikembalikannya berkas kasus Paniai oleh Kejagung RI kepada Komnas HAM RI, juga menandakan adanya perbedaan pandangan kedua lembaga tersebut dalam penyelesaian penembakan yang menewaskan empat remaja dan melukai belasan warga sipil.

Loading...
;

“Untuk itu kita perlu meminta supaya Kejagung RI membentuk tim penyidikan kasus Paniai secepatnya, berdasar hasil penyelidikan Komnas HAM RI,” ujarnya.

Katanya, semua pihak baik pemerintah pusat, DPR RI, dan DPD RI perlu memberikan dukungan dan dorongan kepada Kejagung RI agar membentuk Tim Penyidik kasus Paniai.

Penuntasan kasus Paniai dinilai penting, karena selain memberikan keadilan kepada korban dan keluarganya, juga demi citra negara dan institusi aparat di Papua.

Sementara anggota komisi bidang hukum dan HAM DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan negara terkesan tidak serius menuntaskan kasus Paniai.

“Memang selama ini para pejabat negara selalu menyatakan ingin menuntaskan kasus Paniai. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu,” kata Laurenzus Kadepa. (*)

Editor: Edho Sinaga

 

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top