Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Sejumlah Raperdasus Papua terhambat di Kemendagri Tito Karnavian diharapkan bijaksana

Ilustrasi kantor DPR Papua – Jubi/Arjuna

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ketua DPR Papua demisioner, Yunus Wonda, berharap Tito Karnavian yang belum lama ini dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri atau Mendagri bijaksana melihat sejumlah rancangan peraturan daerah khusus (raperdasus) yang kini terhambat di Kementerian Dalam Negeri atau belum diregistrasi.

Ia mengatakan pada periode 2014-2019, ada sejumlah raperdasus yang dirancang untuk memproteksi hak-hak dasar orang asli Papua, dikonsultasikan pihaknya kepada Kemendagri. Akan tetapi hingga kini raperdasus tersebut belum diregistrasi.

Beberapa Raperdasus yang kini belum diregistrasi Kemendagri di antaranya, Raperdasus Partai Politik Lokal, Raperdasus Pengendalian Penduduk di Papua, dan Raperdasus Rekrutmen Politik Partai politik terhadap orang asli Papua.

“Kami (DPR Papua) tidak mendapat penjelasan apa penyebabnya sejumlah raperdasus itu belum diregistrasinya dan kini masih tertahan di Kemendagri,” kata Yunus Wonda menjawab pertanyaan Jubi, Sabtu (2/11/2019) malam .

Menurut Wonda, jika ada pasal-pasal dalam raperdasus itu yang dinilai tidak jelas mestinya Kemendagri mengundang DPR Papua untuk bersama membahasnya. Bukan ditahan (tidak diregistrasi), tanpa penjelasan kepada DPR Papua.

“Undang kami. Kami yang membuat raperdasus itu dan kami yang bisa menafsirkan makna setiap pasal di dalamnya,” ucapnya.

Loading...
;

Ia menilai, jika setiap rancangan peraturan daerah terkait proteksi terhadap orang asli Papua yang diusulkan DPR Papua dikesampingkan oleh kementerian terkait, ini mengindikasikan negara tidak serius mengurus Papua.

“Tidak usah bicara lain-lain, ini dulu (Raperdasus yang tertahan di Kemendagri). Ada apa? Kenapa rancangan aturan terkait hak-hak untuk orang asli Papua ditahan?” ujarnya.

Kata Wonda, jika pemerintah pusat ingin orang asli Papua tetap hidup di atas tanahnya, hal-hal inilah yang harus direspons. Jangan selalu melihat setiap usulan pihak di Papua Papua dari sisi politik.

“Presiden Jokowi selalu melihat bagaimana ia bisa membangun Papua dari berbagai aspek. Kami harap semua kementerian juga seperti itu,” katanya.

Sementara, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda demisioner, Emus Gwijangge, mengatakan selama periode 2014-2019, pihaknya telah menghasilkan sebanyak 25 perdasi/perdasus.

Menurutnya, perdasi/perdasus itu tidak hanya dari inisiatif DPR Papua, beberapa di antaranya merupakan usulan Pemprov Papua.
Perdasi/perdasus itu, di antaranya Perdasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kepegawaian Daerah, Perdasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan, dan Perdasus tentang Keanggotaan DPR Papua yang ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024.

“Kami berharap produk hukum yang telah ditetapkan ini dapat diimplementasikan,” kata Emus Gwijangge. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca juga artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top