Sejumlah tokoh masyarakat tanggapi Raperda penanganan konflik di Nabire

DPRD Nabire di Papua
Suasana penjaringan aspirasi atas pengajuan Raperda Penanganan Konflik di Nabire, Jumat (25/6/2021). – Jubi/Titus Ruban

Papua No.1 News Portal | Jubi

Nabire, Jubi – Sejumlah tokoh masyarakat di Nabire memberikan tanggapan dan masukan terhadap rancangan peraturan daerah penangangan konflik di Nabire, Papua.

Sekretaris Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Nabire, Muhammad Yasir misalnya, mempertanyakan apakah perda tersebut bisa ditandatangani oleh Penjabat Bupati bila sudah diparipurnakan.

Sebab saat ini, Nabire belum memiliki Bupati definitif. Selain itu, Yasir juga mengaku
kesulitan menjadikan hukum adat setempat dalam menyelesaikan masalah. Sebab hukum adat belum ada secara tertulis di Papua pada umumnya dan di Nabire khususnya.

“Kadang kami kesulitan jika urus masalah. Misalnya ada tabrakan lalu minta denda, ini kami sendiri belum tau apakah sudah tertulis hukumnya atau seperti  apa. Hal lain misalnya status kepemilikan tanah, biasanya surat pelepasan yang dikeluarkan di masa lalu diminta untuk diperbaharui oleh lembaga adat saat ini, sehingga kami mohon pertimbangannya dalam perda nantinya,” ujar Yasir dalam pertemuan jaring aspirasi oleh DPRD Nabire untuk Raperda penanganan konflik pada Jumat (25/6/2021).

Sekretaris Suku Besar Yerisiam Gua, Robertino Hanebora mengatakan belum ada pasal-pasal yang mengatur tentang penyelesaian konflik dibidang agraria, terutama dalam penanganan konflik antara perusahaan dan masyarakat adat, sebab draf yang ada mengatur tentang
penyelesaiakn konflik antar suku.

Ia mencontohkan, persoalan Suku Yerisiam dengan Perusahaan sawit. Sebab disaat persoalan timbul kala itu, pemerintah daerah juga tidak berbuat banyak, hanya masyarakat sendiri yang menangani.

“Jadi menurut saya harus ada pasal tentang itu yakni penyelesaian konflik antara perusahaan dengan masyarakat adat di bidang agraria,” ungkapnya.

Loading...
;

Sementara, Kabag Hukum Setda Nabire, Derek Kambuaya menjelaskan, ada aturan yang mengatur kewenangan siapa yang berhak menandatangani bila Perdanya disahkan.

“Jadi, misalnya Perda ini jadi sebelum ada Bupati definitif maka Penjabat Bupati berhak untuk menandatangani sesuai perintah UU,” jelas Kambuaya.

Sementara itu, Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Muhadan Labolo yang juga selaku tim ahli penyusunan Raperda Konflik Sosial menyatakan semua saran dan masukan dari para tokoh adat dan masyarakat, serta Kapolres Nabire sangat penting untuk perbaikan dan penyempurnaan Raperda.

“Tentunya, masukan-masukan ini akan kami saring demi penyempurnaan regulasi,” kata Labolo. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top