Follow our news chanel

Sekda Lanny Jaya: Jika masyarakat jamin keamanan, tak masalah pasukan ditarik

Papua No. 1 News Portal | Jubi , 

Wamena, Jubi – Keinginan mahasiswa dan masyarakat Lanny Jaya di Kota Jayapura agar pemerintah segera menarik pasukan organik maupun non organik yang melakukan operasi keamanan di daerah Pirime, Bugukgona, Ayumnati dan Awina, mendapat tanggapan dari pemerintah daerah setempat.

“Jika bisa jamin kemanan di sana tidak ada masalah ditarik, namun jika situasi masih terancam oleh kelompok bersenjata, maka saya pikir TNI dan Polri punya kewajiban untuk melindungi masyarakat,” kata Sekretaris Daerah Lanny Jaya, Christian Sohilait saat ditemui di Wamena, Senin (22/10/2018).

Karena itu, katanya, yang menyampaikan aman atau tidak yaitu aparat TNI dan Polri. Bahkan ia juga mengaku jika keberadaan aparat keamanan di empat tempat itu, sejauh ini tidak ada tindakan kekerasan.

“Bahkan saat kunjungan Kapolda beberapa waktu lalu ke Distrik Pirime saya mendampingi Kapolda, masyarakat juga menyampaikan beberapa hal seperti sekolah tutup, anak-anak tidak sekolah, adanya pemukulan terhadap warga namun semua itu tidak benar ketika dilakukan cross check ke lapangan,” ujar dia.

Sohilait mengatakan tidaklah benar ada pembakaran rumah warga dan juga penembakan terhadap ternak masyarakat, kecuali sekolah yang tutup.

“Polisi yang tahu persis kondisi yang terjadi, apakah harus ditarik atau tidak,” kata dia.

Loading...
;

Meski begitu ia menilai jika memang situasi di Lanny Jaya belum sepenuhnya aman, jangan juga membebani pemerintah daerah.

Pasalnya, setiap kali ada kontak senjata dan ada korban jiwa, Pemda Lanny Jaya yang selalu mengeluarkan cost atau biaya yang harus dibayar untuk itu. Sehingga itu harus menjadi prioritas juga untuk teman-teman keamanan.

“Sejauh ini tidak ada tindakan kekerasan, aman-aman saja. Waktu kunjungan Kapolda juga saya sampaikan di depan masyarakat, jika memang ada aparat keamanan yang lakukan kekerasan lapor ke saya, catat namanya dan satuannya kami akan tindak,” ujarnya.

Senin pagi, mahasiswa-mahasiswi asal Kabupaten Lanny Jaya di Kota Jayapura hendak melakukan aksi demo di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua namun batal, karena dihadang Kepolisian Resort Jayapura Kota di asrama mahasiswa Pemkab Lanny Jaya.

Koodinator lapapangan aksi, Herdinus Wanimbo mengatakan mereka sudah memasukkan surat pemberitahuan aksi pada Jumat, 18 Oktober 2018 namun ditolak dengan alasan tema aksi bertentangan dengan undang-undang.

"Setelah pihak kepolisian melarang, kami masukkan surat yang kedua, Sabtu 19 Oktober 2018 dan diterima oleh pihak kepolisian. Namun, hari Senin, 21 Oktober 2018 polisi yang dipimpin langsung oleh Kasat Intel masuk ke asrama menghadang kami," katanya di asrama mahasiswa Lanny Jaya, Kota Jayapura, Senin (22/10/2018).

Wanimbo mengatakan, tujuan mereka menyampaikan aspirasi ke kantor DPR Papua. Tetapi tepat pukul 08.50 WIT, pihak kepolisian datang ke halaman asrama mahasiswa Lanny Jaya dan melarang mereka melakukan aksi ke DPR Papua.

"Kami kecewa dengan kepolisan. Mereka terlalu berlebihan sampai masuk ke asrama kami. Kami dihadang dengan alasan tema aksi kami yang tak sesuai," katanya.

Hasil pantauan Jubi, pukul 09.47 mahasiswa dan masyarakat berdatangan ke asrama mahasiswa Lanny Jaya. Mereka  melakukan orasi di dalam halaman asrama. Kabag OPS Polres Jayapura Kota, Nursalam mengatakan pihaknya tidak mengizinkan aksi yang digelar oleh mahasiswa lantaran polisi tidak menertibkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) untuk melakukan aksi damai.

"Kami laksanakan sesuai dengan prosedur hukum. dan atas perintah pimpinan kami," katanya. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top