Sekda Lanny Jaya : Opini WDP sudah cukup bagi kami

Sekda Lanny Jaya : Opini WDP sudah cukup bagi kami 1 i Papua
Sekretaris Daerah Lanny Jaya, Christian Sohilait – Jubi/Dok

Jayapura, Jubi – Sekretaris Daerah (Sekda) Lanny Jaya Christian Sohilait menyatakan, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Papua terhadap laporan keuangan pemerintah daerah itu pada tahun 2018, sudah sangat baik bagi pihaknya.

“WDP bukan masalah dan sudah cukup baik bagi pemerintah kabupaten Lanny Jaya. Artinya, kebanggaan kami meskipun mendapat WDP ataupun disclaimer tetapi pelayanan di lapangan berjalan baik, itu yang lebih penting,” kata Christian, di Jayapura kemarin.

Menurut ia, tidak ada kebangaan bagi pemerintah ketika mendapat opini WTP, tetapi masih ada pegawai yang demo tiap hari soal kepegawaian mereka, dan rumah-rumah sakit tidak berjalan baik.

“Kalau ini terjadi, berarti opini WTP itu hanya menjadi kebanggaan untuk ASN, tidak kepada masayrakat. Kami Lanny Jaya tidak mau itu. Kami mau, meskipun WDP tetapi pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kepegawaian berjalan dengan sangat baik,”

“Coba saja tanyakan ke daerah lain yang mendapat nilai WTP, bagaimana dengan mereka punya hal-hal lain seperti yang saya sebutkan itu,” sambungnya.

Di sisi lain yang menjadi kebanggan pemerintah kabupaten Lanny Jaya yakni, orang-orang yang duduk untuk mengelola sistem pemerintahan, baik mengenai anggaran maupun perencanaan adalah anak-anak asli Tiom, dan sama sekali tidak melibatkan konsultan.

Selain itu, dari 27 kepala Organiasai Perangkat Daerah (OPD) yang ada, hanya terdapat dua orang non asli Papua.

Loading...
;

“Saya selalu sampaikan kepada mereka, meskipun kalian mendapat WDP tapi karena semua dikelola oleh anak-anak asli daerah, maka kamu semua sama dengan WTP di Kota Jayapura,” katanya.

Sebelumnya, Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Harry Azhar Azis meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Papua untuk pro aktif dalam melakukan pendampingan terhadap pemerintah kabupaten yang masih menerima opini WDP dan disclaimer atas laporan keuangan pemerintah daerah.

“Meskipun berdasarkan undang-undang tugas BPK hanya untuk memerika saja, tetapi kami ingin ada bantuan teknis konsultasi kepada pemerintah daerah terkait pengelolaan anggaran,”

“Intinya, BPK Papua harus mendorong dan memberikan pendampingan untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah, terutama daerah-daerah yang masih menyandang predikat disclaimer dan WDP,” kata Harry Azhar. (*)

Editor: Syam Terrajana

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top