Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Sekda Papua sesalkan pernyataan Wabup Nduga yang meminta suaka politik

Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen. – Jubi/Alex

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen menyesalkan pernyataan Wakil Bupati Nduga, Wentius Namiangge yang meminta suaka politik jika pemerintah pusat tidak menarik aparat keamanan non organik dari daerahnya. Dosinaen menyatakan Namiangge memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai wakil bupati.

“Sebenarnya [pernyataan meminta suaka politik] itu hak politik setiap orang. Tapi, sebagai seorang pejabat negara, sebetulnya [Wentius Namiangge] tidak layak menyampaikan [hal] seperti itu,” kata Dosinaen di Jayapura, Kamis (27/2/2020).

Ia menyatakan akan segera memanggil Wentius Namiangge, guna mengklarifikasi pernyataannya tersebut. Dosinaen menyatakan Namiangge masih berstatus pejabat negara aktif, dan belum pernah menyampaikan pengunduran diri.

“Sampai saat ini Pemerintah Provinsi Papua belum menerima surat pernyataan pegunduran diri Wentius Namiangge dari jabatannya. Oleh karena itu, yang bersangkutan sampai saat ini masih sah sebagai wakil bupati,” ujarnya.

Secara terpisah,  Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Paulus Waterpauw meminta Wentius Nemiangge tidak memperkeruh situasi di Nduga dengan permintaan suaka politik itu. Waterpauw menyatakan penambahan aparat keamanan yang berada di Nduga terjadi pasca pembunuhan belasan pekerja PT Istaka Karya pada 2 Desember 2018.

“Aparat hadir itu karena adanya masalah. Semua itu bermula dari tewasnya belasan karyawan Istaka Karya, yang belum terungkap sampai sekarang. Bahkan empat orang yang hilang belum ditemukan. Ini yang menjadi atensi bersama personil kepolisian untuk melakukan penegakan hukum,” kata Paulus Waterpauw.

Loading...
;

Untuk menyelesaikan persoalan di Nduga, ujar Waterpauw, pemerintah setempat seharusnya membantu aparat keamanan (Polri/TNI) yang bertugas di sana. Ia meminta penempatan pasukan di Nduga tidak dibawa ke ranah politik, karena konflik bersenjata di Nduga telah mengorbankan masyarakat sipil maupun aparat yang kerap diserang kelompok bersenjata di sana.

“Selama mereka masih ada di Nduga, Kepolisian tetap akan ada untuk melakukan penegakan hukum. Karena, yang berhak memiliki dan menggunakan senjata api itu hanya Polri dan TNI, serta beberapa satuan dalam lingkup terbatas. Yang lain itu tidak boleh, apalagi dengan leluasa [seperti] sekarang, kami tidak bisa mentolelir [hal] itu. Kami akan tindak tegas itu,” ujarnya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca juga artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top