Follow our news chanel

Previous
Next

Sekwan benarkan gaji anggota DPR Papua terlambat dibayarkan

Juliana J Waromi - Jubi/Arjuna
Sekwan benarkan gaji anggota DPR Papua terlambat dibayarkan 1 i Papua
Sekwan DPR Papua, Juliana J Waromi – Jubi/Arjuna

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Sekretaris Dewan atau Sekwan DPR Papua, Juliana J Waromi, membenarkan terjadi keterlambatan pembayaran gaji 55 anggota DPR Papua dan aparatur sipil negara (ASN) di Sekretariat DPR Papua pada bulan ini, seperti pernyataan Sekda Papua, Hery Dosinaen, beberapa hari lalu.

Menurut Sekwan, honor (gaji) pegawai Sekretariat DPR Papua baru dibayarkan pada 7 Januari 2020 lalu, dan gaji anggota DPR Papua dibayarkan dalam beberapa hari terakhir.

“Honor (gaji) baru masuk, itupun kami desak. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Pak Sekda sangat benar,” kata Juliana J Waromi, Rabu (15/1/2020).

Menurutnya, keterlambatan pembayaran gaji pegawai dan anggota DPR Papua terjadi karena menunggu penandatanganan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA oleh pimpinan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua. DPA belum ditandatangani lantaran menunggu pelantikan pimpinan OPD oleh Gubernur Papua.

Katanya, selama DPA belum ditandatangani, yang dapat ter-cover (dibayarkan meski terlambat) adalah gaji pegawai dan gaji anggota DPR Papua, karena pembayaran gaji pegawai adalah bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.

“Untuk kegiatan lainnya belum bisa (dilakukan), termasuk kegiatan anggota dewan. Kami harus menunggu penandatanganan DPA. Kalau DPA sudah ditandatangani sudah boleh. Uang persediaan sudah bisa diminta untuk menjawab semua kegiatan di dewan,” ujarnya.

Loading...
;

Kata Sekwan, belum ditandanganinya DPA membuat anggaran untuk fraksi-fraksi di dewan belum dapat digunakan. Beberapa anggota DPR Papua yang sudah atau kini sedang melakukan tugas partai, mesti menggunakan biaya sendiri.

“Kalau belum ada (penandatangan DPA) saya tidak berani (mengeluarkan anggaran). Saya bilang kepada mereka (anggota dewan) jalan saja dulu, nanti disesuaikan setelah penandatangan DPA. Yang penting jangan sampai tidak jalan. Mereka ada di DPR Papua karena partai dan ada anggarannya untuk setiap fraksi di dewan. Ada dasarnya (dasar hukumnya),” ucapnya.

Ia juga belum dapat memperkirakan kapan pelantikan pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Papua dilakukan. Katanya semua kembali kepada Gubernur Papua seperti pernyataan Sekda Papua beberapa hari lalu.

“Kami juga tidak tahu apakah kami tetap di OPD sebelumnya ataukah ada rolling. Kan akan ada perampingan OPD dari sebelumnya 52 menjadi 35,” katanya.

Sebelumnya, Sekda Papua, Hery Dosinaen, menyatakan terjadi keterlambatan pembayaran gaji ASN di lingkungan Pemprov Papua pada awal tahun ini dan gaji anggota DPR Papua. Kondisi ini disebabkan terlambatnya penyerahan DPA 2020.
Kata Sekda, keterlambatan pelantikan 35 pimpinan baru OPD membuat OPD belum bisa menyusul DPA.
“Hal ini tidak hanya dialami ASN provinsi saja, tetapi juga dialami para anggota DPR Papua,” kata Hery Dosinaen. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top