Selamatkan bahasa-bahasa Papua!

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

PAPUA memiliki 350 suku dan bahasa. Ratusan bahasa daerah ini perlu dilestarikan agar tidak punah. Majelis Rakyat Papua (MRP) pun mengusulkan rancangan peraturan daerah khusus (raperdasus) mata pelajaran suku dalam pelajaran muatan lokal (mulok) di sekolah-sekolah.

Raperdasus ini merupakan satu dari 20 raperdasus yang akan diusulkan lembaga kultural orang asli Papua (OAP) ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan menyebutkan agar bahasa lokal dilestarikan. Begitu pun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otsus Papua, terutama pasal 58.

Namun undang-undang ini harus diperkuat raperdasus. Pemerintah Provinsi Papua, DPRP, MRP, sekolah-sekolah, dan semua pihak harus bersinergi, untuk menyelamatkan bahasa-bahasa daerah di Tanah Papua.

Universitas Cenderawasih (Uncen) sebagai salah satu lembaga pendidik di Tanah Papua, bahkan berencana membuka salah satu jurusan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Jurusan tersebut adalah pendidikan bahasa dan sastra daerah.

“Bahasa ibu harus diajarkan dan dilestarikan baik dalam kurikulum pelajaran mulok,” kata Ketua MRP, Timotius Murib, kepada Jubi, di Kota Jayapura, Minggu, 4 November 2018.

Loading...
;

Pihaknya mengkhawatirkan bahasa-bahasa daerah ini hilang jika tidak segera diselamatkan.

“Perlu diajarkan kepada anak-anak kita, baik dalam keluarga maupun sekolah,” katanya.

Murib juga mengharapkan dukungan dinas pendidikan di kabupaten/kota dan provinsi Papua agar raperdasus tersebut disahkan secepatnya.

Dari 652 bahasa daerah di 2.452 daerah pengamatan di Indonesia, 71 bahasa direvitalisasi sejak tahun 2011 hingga 2017. Status 19 bahasa daerah masih aman, 16 stabil, dua bahasa mengalami kemunduran, 19 terancam punah, empat kritis, dan 11 bahasa telah punah.

Bahasa yang punah berasal dari Maluku (bahasa daerah Kajeli/Kayeli, Piru, Moksela, Palumata, Ternateno, Hukumina, Hoti, Serua dan Nila) dan bahasa Papua (Tandia dan Mawes).

Di Papua baru 380 bahasa yang teridentifikasi. Bahasa Sentani, Awban, Korowai, Tokuni, Biak, Serui, dan Kuri termasuk kategori aman. Bahasa Meoswar, Kuri/Nabi, Usku, Ormu, bahasa Somu, dan bahasa Senggi tergolong stabil tetapi terancam punah. Bahasa Mander, Namla, Usku, Maklew, Bku, Mansim Borai, Dubu, Irarutu, dan bahasa Podena terancam punah, dan bahasa Saponi kritis. Bahasa Tandia di Teluk Wondama dan Mawew sudah punah.

Bahasa Saponi dituturkan oleh etnik Woria di Kampung Botawa, Distrik Oudate, Kabupaten Waropen. Di Kota Jayapura, bahasa Sentani, bahasa Nafri, Kayu Pulo, Skouw, Tobati-Enggros, dan bahasa Moso juga terancam punah.

Dalam makalahnya saat seminar beberapa waktu lalu, dosen FKIP Uncen, Christ Fautngil, menyebutkan pengembangan bahasa daerah di Papua perlu dilakukan melalui jalur formal dan nonformal. Kegiatan itu dapat dilakukan pemerintah, swasta, LSM, dan perseorangan.

“Pembahasan aspek ini penting agar dapat memberikan informasi kepada berbagai pihak tentang usaha pembinaan dan pengembangan bahasa daerah dengan segala tantangan dan peluangnya.”

Pembinaan bahasa daerah juga dilakukan melalui jalur umum dan khusus. Jalur umum seperti deskripsi bahasa daerah, penulisan kamus dan penyuluhan. Jalur khusus melalui pembelajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan formal lainnya.

Sekretaris Komisi V DPRP bidang pendidikan dan kesehatan, Natan Pahabol, mendukung niat baik MRP untuk mengusulkan raperdasus mulok.

Pahabol berpendapat raperdasus itu merupakan salah satu cara untuk melestarikan bahasa daerah di Papua yang terancam punah.

Namun ia berharap, setelah raperdasus itu disahkan menjadi aturan (perdasus), setiap pihak wajib melaksanakannya. Mulok wajib diterapkan di sekolah-sekolah.

“Bagus kalau ada niat baik, tapi kalau hanya dibuat dan tidak dilaksanakan sama saja. Jadi, harus ada konsekuensinya untuk sekolah yang tidak melaksanakan regulasi itu kalau sudah dibuat,” kata Pahabol.

Pahabol berharap agar draft raperdasus tersebut diserahkan ke DPR Papua untuk dibahas bersama guna mendapat masukan dan disinkronkan dengan kondisi yang ada.

“Bahasa daerah dapat digunakan untuk muatan lokal di jenjang pendidikan, misalnya PAUD, TK, dan SD karena di SMA dan SMA pasti sudah bahasa kedua,” ujarnya.

Rektor Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Papua, I Wayan Rai S, pekan lalu, mengatakan Papua memiliki keunikan. Keunikan itu perlu dijaga dan dilestarikan oleh OAP.

“Papua bisa ambil contoh seperti di Bali, semua kebijakan diambil oleh gubernur dengan Pergub. Baik dari kewajiban khusus yang diatur dan didukung semua pihak sehingga sama halnya juga harus diterapkan di Papua,” kata Wayan.

Kepala Bahasa Papua dan Papua Barat, Suharyanto, menyambut baik usulan raperdasus muatan lokal bahasa daerah di sekolah-sekolah kepada DPRP.

“Ini merupakan salah satu cara terbaik untuk mempertahankan bahasa, dengan mengajarkan bahasa daerah di lingkungan formal,” kata Suharyanto.

Menurut dia perdasus merupakan payung hukum yang dapat menjamin terselenggaranya pembelajaran bahasa daerah di lingkungan pendidikan formal. Meski demikian, pihaknya belum mendapatkan draft raperdasus tersebut.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, pemerintah daerah wajib berkoordinasi dengan Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, termasuk Balai Bahasa daerah untuk pembinaan dan pengembangan bahasa daerah.

Salah satu turunan undang-undang tersebut adalah PP 57 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 24 mengatur tentang bahasa negara. Mulok tidak diatur dalam undang-undang tersebut. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top