Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Selesaikan konflik di Papua, Komite I DPD RI usulkan bentuk Pansus

Selesaikan konflik di Papua, Komite I DPD RI usulkan bentuk Pansus 1 i Papua
Oktopianus P. Tebai, salah satu anggota Komite I DPD utusan Papua saat menyampaikan pendapatnya – Ist

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Paniai, Jubi – Komite I Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam waktu dekat akan mengusulkan pembentukan Panitia khusus (Pansus) Papua. Upaya penyelesaian konflik Papua yang tak sudah-sudah.

“Penyelesaian kasus Papua perlu pendekatan lain. Jangan hanya menggunakan pendekatan militer,” ujar Ketua Komite I Teras Narang melalui keterangan resmi yang diterima Jubi, Selasa, (15/10/20190.

Selesaikan konflik di Papua, Komite I DPD RI usulkan bentuk Pansus 2 i Papua

Hal itu disampaikan usai Ketua Komite I DPD, Teras Narang memimpin rapat pleno membahas draft jadwal dan program kerja Komite I Masa Sidang I Tahun Sidang 2019-2020, di ruang rapat Komite I Gedung DPD RI Senayan Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019.

Dalam keterangan pers yang dilayangkan kepada Jubi rapat pleno tersebut dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang, Wakil Ketua Komite I Fachrul Razi, Djafar Alkatiri, dan Abdul Kholik tidak hanya membahas jadwal dan Program Kerja Komite I Masa Sidang I Tahun Sidang 2019-2020.

Pleno itu juga membahas persoalan Papua, kunjungan kerja ke daerah terkait Pilkada 2020, usulan revisi terhadap Undang-Undang Pilkada, pertanahan, Daerah Otonomi Baru.

“Berkembang dalam rapat selain membahas jadwal yang terbatas sampai Desember 2019, kami memprioritaskan masalah Papua dan mengusulkan ada Pansus yang diprakarsai oleh Komite I. Permasalahan Papua tidak hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan militer, pemerintah dan daerah harus turun dan DPD RI sebagai perwakilan daerah harus hadir. Tadi kita semua sepakat akan akan membawa pada rapat pimpinan untuk dapat disepakati pada paripurna berkenaan masalah di Papua ini,” katanya.

Loading...
;

Pada masa sidang ini, Komite I juga akan mengusulkan adanya revisi Undang-Undang Pilkada terkait pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.

“Masih ada waktu untuk mengajukan usul terhadap Revisi Undang-Undang Pilkada, terkait nomenklatur banyak yang harus disempurnakan, seperti masalah waktu kampanye, cuti kampanye, teknis pelaksanaan di lapangan yang rumit, berkaitan dengan hal pengawasan, masalah ini akan kita inventarisasi dalam waktu dekat dengan mengundang Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri yang Baru nanti dan juga dengan KPU,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite I Fachrul Razi juga menjelaskan pentingnya DPD RI berperan dalam membuka keran moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB), karena sudah puluhan tahun daerah masih memperjuangkan pemekaran.

“DPD saat ini memerjuangkan 173 DOB bahkan meningkat bertambah 314 DOB hingga saat ini, dasar hukumnya adalah ditandatanganinya dua RPP menjadi PP tentang Penataan Daerah dan PP Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) yang sampai saat ini belum ditandatangani oleh pemerintah sehingga DOB mampet, kita akan adakan audiensi dengan Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Seluruh Indonesia (Forkornas) DOB seluruh Indonesia pada tanggal 12 November nanti,” kata Senator Aceh tersebut. (*)

Editor: Syam Terrajana

 

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top