Sempat dibungkam aparat, LBH Papua desak MRP agendakan kembali audensi dengan mahasiswa eksodus

papua-mahasiswa-eksodus-LBH-audiensi
Suasana di pintu gerbang MRP saat mahasiswa eksodus hendak beraudiensi dengan anggota MRP. LBH Papua

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Rencana audensi mahasiswa eksodus dengan MRP dan DPRP di kantor MRP Kotaraja dibatasi aparat keamanan dengan alasan Covid-19.

Awalnya pada Rabu, 2 Dese,ber 2020 pukul 10:14 WIT, mahasiswa eksodus telah tiba di kantor MRP. Kemudian terlihat pintu gerbang tertutup dan di depan TNI-Polri memakai atribut negara lengkap.

Situasi itu membuat mahasiswa eksodus terkejut karena yang hendak dilakukan di kantor MRP adalah audensi, perihal audensi yang dimaksudkan sesuai dengan surat permohonan yang dikirimkan ke Lembaga Bantuan Hukum Papua tertanggal 2 Desember 2020.

Melihat situasi itu, Imanus Komba selaku PBH LBH Papua yang mendampingi mahasiswa Eksodus, bersama-sama melakukan upaya negosiasi dengan pihak kepolisian.

Namun pihak kepolisian tidak memberikan ruang kepada mahasiswa eksodus masuk ke dalam kantor MRP dengan alasan perintah atasan dan juga belum ada surat ijin dari Tim Gugus Provinsi Papua. Atas dasar itu pihak kepolisian dengan tegas menyatakan tidak ada kegiatan.

Pada kesempatan itu, semua alasan polisi di atas dijawab oleh salah satu dari 5 orang anggota MRP yang keluar menemui mahasiswa eksodus.

Mereka menyatakan MRP sudah pernah melakukan hubungan komunikasi dengan pihak Kapolres dan Kapolda. Dengan dasar itu MRP buat undangan untuk mahasiswa eksodus datang ke kantor MRP untuk menghadiri audiens bersama anggota MRP.

Loading...
;

Dengan catatan dalam suasana Covid 19 ini, mahasiswa harus ikuti peraturan protokol kesehatan dan peserta hanya 20 orang.

Sekalipun sudah ada pernyataan anggota MRP, namun pihak kepolisian tidak mengindahkan semua alasan itu dan selanjutnya aparat kepolisian bubarkan mahasiswa eksodus dan anggota MRP yang ada di depan gerbang masuk kantor MRP.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ruang demokrasi mahasiswa eksodus untuk melakukan audensi dengan MRP dibungkam oleh TNI-Polri.

Emanuel Gobay, Direktur LBH Papua, mengatakan Pada prinsipnya sampai saat ini wilayah Propinsi Papua atau h Kota Jayapura belum pernah ditetapkan sebagai daerah dengan status PSBB oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menurutnya, itu sebagaimana yang diatur pada Pasal 6 ayat (2), UU Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) junto Pasal 8 ayat (1), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Untuk itu menurutnya sehingga dalil surat ijin dari Tim Gugus Provinsi Papua yang menjadi dasar pembatasan audensi mahasiswa eksodus dengan MRP patut dipertanyakan dasar hukumnya.

“Terlepas dari itu, melalui pembatasan ini tentunya menambah deretan panjang pembungkaman ruang demokrasi yang dilakukan oleh aparat keamanan dengan dalil Covid-19 di Papua,” ujarnya lewat siaran pers kepada Jubi, baru-baru ini.

Pembungkaman ruang demokrasi yang berkaitan dengan MRP ini, sebelumnya telah mewarnai bulan November 2020. Agenda Rapat Dengat Pendapat (RDP) tentang Evaluasi UU Otsus yang merupakan implementasi Pasal 77, UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua yang dijalankan oleh MRP di Wilayah Adat Tabi, Wilayah Adat Meepago, Wilayah Adat Lapago dan Wilayah Adat Anim-Ha dibatasi dengan mengunakan maklumat yang dikeluarkan oleh Kapolda Papua.

Menurutnya, Jika maksud perintah atasan yang dimaksudkan aparat keamanan itu didasari mengunakan Maklumat Kapolda Papua maka tentunya bertentangan dengan hukum sebab Maklumat bukan salah satu jenis perundang-undangan sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1), UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk diketahui bahwa jenis-jenis perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1), UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Jika maksud perintah atasan yang dimaksudkan aparat keamanan itu didasari mengunakan Maklumat Kapolda Papua maka jelas bertentangan dengan prinsip “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang” sebagaimana diatur pada pasal 28J ayat (2), UUD 1945 junto Pasal 70, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Adapun menurutnya, alasan perintah atasan dari pihak kepolisian dan juga belum ada surat ijin dari Tim Gugus Provinsi Papua, menunjukkan fakta pelanggaran hak konstitusi mahasiswa eksodus khususnya hak tentang “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” sebagaimana dijamin pada pasal 28F, UUD 1945.

Berdasarkan kesimpulan itu, LBH Papua mewakili Mahasiswa Eksodus yang didampingi menegaskan kepada :

1. Kapolda Papua dapat memerintahkan anggotanya untuk menegakan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Standar dan Pokok-Pokok Hak asasi Manusia dalam tugas-tugas kepolisian dalam menegakan hak konstitusional warga Negara tentang “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” sebagaimana diatur pada pasal 28F, UUD 1945;

2. Ketua MRP segera mengagendakan kembali kegiatan audensi dengan mahasiswa eksodus untuk memenuhi hak konstitusional mereka khususnya “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” sebagaimana diatur pada pasal 28F, UUD 1945.(*)

Editor: Syam Terrajana

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top