Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Sengkarut hak ulayat Jembatan Holtekamp harus tuntas sebelum diresmikan Jokowi

Sengkarut hak ulayat Jembatan Holtekamp harus tuntas sebelum diresmikan Jokowi 1 i Papua
Jembatan Holtekam yang direncanakan akan diresmikan olh Presiden Jokowi pada akhir Maret 2019 – Jubi/Roy Ratumakin.

Jayapura, Jubi – Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya berharap sengkarut hak ulayat Jembatan Holtekamp harus tuntas sebelum diresmikan oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) yang direncanakan akhir bulan Maret 2019.

“Saya berharap demikian, ketika pak Jokowi meresmikan jembatan tersebut sudah tidak ada persoalan lagi. Jadi beliau datang itu tinggal meresmikan, bukan menyelesaikan persoalan yang beberapa waktu lalu dituntut oleh pemilik hak ulayat,” katanya kepada Jubi, Sabtu (9/3/2019) di Jayapura.

Dia mengaku sudah melakukan komunikasi dengan pihak pemilik hak ulayat. Dari pertemuan tersebut, dirinya menemukan bahwa memang benar bahwa tanah tersebut adalah milik masyarakat adat yang harus diselesaikan oleh pemerintah Papua.

Sengkarut hak ulayat Jembatan Holtekamp harus tuntas sebelum diresmikan Jokowi 2 i Papua

“Pembangunan jembatan ini kan untuk mempermudah akses dan memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat di Papua khususnya di Jayapura. Jadi bukannya menyusahkan masyarakat seperti ini (tunggakan pembayaran),” ujarnya.

Untuk itu, Lenis berharap pemerintah segera menyelesaikan sengkarut tersebut.

“Saya dengar, ini menjadi tanggungjawab dari Pemerintah Kota. Nah, Pak BTM kan adalah anak adat dari Enggros-Tobati, pastinya dia bisa menyelesaikan hal ini dengan duduk bersama masyarakat yang melakukan pemalangan tersebut,” katanya.

Pemalangan tersebut terjadi pada Desember tahun lalu yang mengakibatkan pengerjaan jembatan sempat terhenti karena masyarakat pemilik Engros-Tobati sebagai hak ulayat di sekitar lokasi pembangunan melakukan pemalangan.

Loading...
;

Pemalangan diduga terjadi karena pemilik hak ulayat kecewa dengan cara pembayaran ganti rugi yang menurut mereka tidak jelas.

Lukas Hamadi, salah satu pemilik hak ulayat dari suku Hamadi mengatakan alasan dilakukannya pemalangan tersebut karena masyarakat adat merasa ditipu dan dipermainkan oleh pihak PPTK Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua.

Selain itu, masyarakat pemilik hak ulayat tidak pernah mengetahui berapa harga ganti rugi tanah mereka setiap meternya.

Masyarakat sekitar mengatakan, sejak awal pembangunan jembatan Holtekamp, proyek tersebut sudah membuka jalan-jalan kecil di dusun mereka dan praktis otomatis mengganggu sumber pencaharian mereka.

Pembayaran ganti rugi lahan sebenarnya pernah dilakukan oleh Dinas PU Provinsi Papua pada tahun 2015. Saat itu Dinas PU Provinsi Papua menyerahkan uang Rp 34.500.000 kepada sekitar 130 pemilik hak ulayat.

Sayangnya, saat itu tidak begitu jelas uang itu diserahkan kepada pemilik hak ulayat sebagai apa. Kesepakatan mengenai harga tanah yang akan digunakan juga belum ada.

Merasa ada kejanggalan, Lukas Hamadi bersepakat mengembalikan uang tersebut kepada Dinas PU Provinsi Papua melalui PPTK-nya bernama Decky Sikoway, SE.

Pengembalian uang tersebut dilakukan di Kantor Kepolisian Daerah Papua pada tanggal 14 Januri 2016 melalui surat pernyataan yang isinya adalah Dinas PU Provinsi Papua segera menghadirkan lembaga penilaian publik (LPP) untuk menilai harga lahan satuan per meter dengan melihat kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat pemilik hak ulayat.

Dia mengklaim hingga saat ini LPP yang dijanjikan tersebut tidak pernah muncul bertemu dengan pihaknya.

“Sekarang Dinas PU Provinsi Papua mau keluarkan uang panjar lagi sebanyak Rp4 Miliar untuk dibagikan kepada kami pemilik hak ulayat. Jelas kami tolak. Sebab tidak ada kesepakatan satuan harga per meter,” kata Lukas.

Ia menekankan pembayaran ganti rugi dengan cara panjar itu sangat merugikan masyarakat pemilik hak ulayat. Sebab masyarakat sudah kehilangan tempat pencaharian mereka karena pembangunan jembatan tersebut sehingga perlu dana segar (ganti rugi) yang masuk akal untuk dijadikan modal usaha sebagai pengganti mata pencaharian.

“Harus bayar utuh satu kali supaya masyarakat biasa memegang uang dalam jumlah banyak untuk dijadikan modal usaha. Bukan sedikit-sedikit panjar dan panjar. Kapan kami bisa maju dan sukses kalau pakai sistim panjar?” ujarnya.

Sebelumnya anggota Komisi IV DPR Papua Boy Markus Dawir mengatakan, pembagian bidang tugas untuk pembangunan jembatan tersebut telah diatur, Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota Jayapura memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Sehingga, jika terjadi pemalangan maka Walikota Jayapura harus turun dan menyelesaikan hal tersebut dengan masyarkat adat setempat.

“Pemerintah jangan cuci tangan, hak masyarakat adat harus dibayar, karena itu tanggung jawab Pemerintah Kota Jayapura,” katanya.

Mengenai pemalangan yang dilakukan, tokoh masyarakat Engros-Tobati, Pendeta Willem Itaar yang didaulat sebagai koordinator pemilik ulayat Engros Tobati kepada Jubi belum lama ini mengatakan, masalah ganti rugi lahan yang digunakan itu sudah jelas diputuskan oleh Pengadilan Negeri Abepura pada Juni 2016 atas gugatan suku Sibri di Nafri kepada pemerintah dan September 2017 atas gugatan Ondoafi Herman Hamadi pada suku Sibri.

“Saya mau mengatakan bahwa tanah dari Holtekamp sampai dengan Tanjung Siberi itu milik orang Engros. Sehingga pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah harus diberikan pada orang Engros pemilik hak ulayat dari Tanjung Siberi sampai dengan Holtekamp. Sebab itu yang disebutkan dalam keputusan pengadilan,” kata Pendeta Itaar.

Ia juga mengatakan pembayaran ganti rugi lahan memang dilakukan secara mencicil sebagaimana yang dianggarkan oleh Dinas PU Provinsi Papua dalam DIPA. Dan pencairan dana tersebut hanya bisa dilakukan pada masyarakat yang memiliki dokumen atas tanah.

“Dinas PU meminta kepada masyarakat Engros untuk menyampaikan dokumen hak atas tanah, suku apa saja yang memiliknya dan batas tanah. Itu disiapkan oleh masyarkat Engros baru uang ganti rugi itu bisa dicairkan oleh Dinas PU,” ujarnya.

Sekadar diketahui, Jembatan Holtekamp ini nantinya akan menjadi jembatan terpanjang di Papua.

Panjang bentang utama jembatan adalah 400 meter ditambah jembatan pendekat 332 meter yang terdiri 33 meter pendekat dari arah Hamadi dan 299 meter dari arah Holtekamp. Sehingga, total panjang jembatan keseluruhan 732 meter.

Lebar jembatan adalah 21 meter yang terdiri 4 lajur 2 arah dilengkapi median jalan. Biaya pembangunannya mencapai Rp1,7 Triliun dengan konsorsium kontraktor PT Pembangunan Perumahan, PT Hutama Karya dan PT Nindya Karya. (*)

Editor: Syam Terrajana

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top