Sengketa tambang Kaledonia Baru yang picu konflik antara loyalis dan pribumi Kanak

Bendera kemerdekaan Kanak dipasang di penutupan jalan di luar Nouméa. - AFP/ Theo Rouby/Hans Lucas

Papua No.1 News Portal | Jubi

Konflik dengan kekerasan telah mengguncang kepulauan Kaledonia Baru yang biasanya tenang akibat proses penjualan tambang nikel raksasa di sebelah selatan wilayah Prancis di Pasifik itu.

Mobil-mobil dibakar, satu lokasi tambang itu harus dievakuasikan ketika pengunjuk rasa muncul dengan membawa senjata, sementara aktivis bersenjata lainnya dari sisi loyalis yang mengibarkan bendera Prancis telah mendirikan blokade jalan di sejumlah distrik.

Di ibu kota Nouméa, kepulan asap berwarna gelap menyelimuti pohon-pohon palem di dekat pelabuhan pekan lalu, ketika pengunjuk rasa mulai menyulut api di sekitar daerah kota.

Sebagai tanggapannya, polisi lalu melemparkan tabung-tabung gas air mata dan menangkap belasan pemrotes.

Bagi banyak orang-orang lokal, kejadian tersebut mengingatkan kita akan konflik sipil yang genting pada tahun 1980-an, dan mengebalikan ingatan kita pada ketegangan antar etnis yang kritis dan mengancam kestabilan di pulau-pulau itu.

Jadi bagaimana bisa – hanya dua bulan setelah wilayah itu mengadakan referendum untuk merdeka dari Prancis yang secara umum dapat dinyatakan berjalan dengan damai – situasi di Kaledonia Baru memburuk dengan begitu cepat?

Loading...
;

Sengketa akibat tambang menciptakan jurang antara orang pribumi dan perusahaan asing

Konflik ini dimulai setelah perusahaan tambang dari Brasil, Vale namanya, mengumumkan rencananya untuk menjual pabrik nikel dan kobalt raksasa miliknya di daerah selatan Kaledonia Baru.

Sebuah perusahaan asal Australia, New Century Resources, awalnya menunjukkan minat untuk membeli tambang tersebut, mereka bahkan melakukan diskusi eksklusif untuk mengambil alih tambang itu dari Vale.

Namun pemilik tanah pribumi Kanak membentuk kelompok dengan nama ICAN (Instance Coutumière Autochtone de Négociation) – bersama dengan pemimpin-pemimpin pro-kemerdekaan – menolak keras keputusan untuk menyerahkan tambang itu kepada perusahaan asing.

Mereka ingin perusahaan lokal, yaitu Sofinor, yang didukung oleh Korea Zinc, untuk mengambil alih kendali tambang nikel itu.

Protes pun pecah, dan New Century Resources diam-diam mencabut penawarannya pada bulan September, satu bulan sebelum orang-orang Kaledonia Baru menuju ke tempat pemungutan suara untuk memilih dalam referendum kemerdekaan dari Prancis.

Tapi situasinya telah terbentuk, tepat untuk sebuah konflik yang seolah-olah merebutkan kendali atas masa depan Kaledonia Baru.

“Negara-negara tidak dapat mengembangkan atau menentukan kemandirian finansial mereka jika mereka tidak memahami bagaimana memanfaatkan sumber daya mereka,” tukas Raphaël Mapou dari ICAN pada saat itu. “Pendukung pro-kemerdekaan ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengambil kendali atas sarana-sarana yang ada untuk membantu membangun negara ini.”

Kekerasan meningkat saat negosiasi gagal

Perselisihan itu memuncak dan kekerasan pun mulai terlibat ketika satu konsorsium baru ikut masuk: Prony Resources, didukung oleh bursa perdagangan dari Swiss, Trafigura, dengan dukungan para pemimpin kubu anti-kemerdekaan di selatan Kaledonia Baru.

Ini semakin memingkatkan amarah pemimpin-pemimpin Kanak dan politisi FLNKS pro-kemerdekaan, mereka merasa bahwa proposal mereka sekali lagi diabaikan demi kepentingan asing.

Negara Prancis pun dipanggil untuk campur tangan, dan Menteri Luar Negeri Prancis berhasil mempertemukan dan mengadakan pembicaraan dengan semua pemimpin pro dan anti-kemerdekaan tentang masalah ini.

Namun Senin lalu, negosiasi antara kedua belah pihak kembali gagal, dan kekerasan pun kembali meledak, baik di ibu kota Nouméa maupun di lokasi tambang di Goro.

Protes mencapai puncaknya ketika konsorsium Sofinor-Korea Zinc yang didukung oleh pihak pro-kemerdekaan membatalkan tawarannya, dan pada Rabu lalu Vale menandatangani kesepakatan jual beli dengan Prony Resources.

Pemimpin-pemimpin pribumi Kanak terkejut, mengatakan keputusan itu terlalu tergesa-gesa dan telah ‘dipaksakan’, dan mereka mendesak Pemerintah Prancis untuk sekali lagi campur tangan.

Desakan mereka agar ada aksi dari akar rumput menjadi semakin lantang.

“Kita harus memberi tahu negara Prancis karena sekarang keterlibatannya dalam masalah ini tidak lagi diragukan,” tegas ICAN, Kamis pekan lalu. “Kita mengimbau semua aktivis kita untuk tetap waspada dan tidak terpengaruh oleh provokasi.”

Kubu loyalis pro-Prancis, yang telah melancarkan protes balasan mereka sendiri, mengadakan unjuk rasa besar-besaran pada Sabtu, mengibarkan bendera Prancis dan membawa poster-poster yang berkata “Kanaky tidak akan mengambil alih daerah selatan”.

Dengan jurang perselisihan yang semakin dalam, dan kedua belah pihak menolak untuk mengalah, sebuah jalan keluar untuk mengakhiri krisis dan memulai kembali operasi di tambang itu masih belum jelas.

Apa yang akan terjadi sekarang?

Kedengkian terus dirasakan mengenai persoalan ini, dan masing-masing pihak harus mengatasi perlawanan yang sengit untuk melakukan kompromi selama negosiasi yang baru.

Prancis telah menerapkan larangan memegang dan membawa senjata api, dalam upayanya menjaga kestabilan selama beberapa hari mendatang.

Pihak berwenang juga dapat mengizinkan sekelompok anggota kepolisian Prancis untuk keluar lebih awal dari karantina yang diwajibkan untuk membantu upaya penegakan hukum – meskipun pemimpin-pemimpin Kanak menyebut langkah tersebut sebagai ‘pelanggaran’ atas peraturan kesehatan untuk menghentikan penyebaran Covid-19.

Tetapi situasi yang terjadi saat ini mungkin bisa menjadi pertanda buruk akan apa yang mungkin dihadapi Kaledonia Baru setelah referendum kemerdekaan berikutnya.

Hasil referendum bulan Oktober lalu menunjukkan hampir 47% memilih untuk merdeka, dan beberapa pihak yakin dalam referendum yang ketiga dan terakhir mungkin akan berakhir dengan kemenangan suara ‘Ya’ untuk merdeka.

Denise Fisher, mantan Konsul Jenderal Australia di Kaledonia Baru, mengatakan peristiwa yang terjadi saat ini dapat menandakan akan kemungkinan terjadinya krisis lebih lanjut setelah referendum terakhir diadakan.

“Kaledonia Baru itu cukup penting bagi Australia,” jelas Fisher, “Selama ini kita tidak perlu terlalu report memikirkan apa yang telah terjadi selama 30 tahun terakhir karena sudah ada perjanjian damai.”

Namun, kata Fisher, mengingat perjanjian damai Kaledonia Baru ini akan berakhir pada 2022, ketika referendum kemerdekaan terakhir diadakan, kestabilan yang telah dinegosiasikan dengan ketat dan dialami dalam beberapa dekade, bisa dengan cepat berubah kembali menjadi konflik.

“Semua harapan kita sekarang ada pada kapasitas negosiasi dan mediasi negara Prancis untuk mengumpulkan semua pihak bersama-sama dan untuk dapat mendapatkan kesepakatan dari semua pihak.”

Kaledonia Baru memiliki salah satu sumber daya nikel terbesar di dunia, dan sektor ini mempekerjakan sekitar 1 dari 5 orang di wilayah tersebut.

Aktivis pro-kemerdekaan telah lama percaya bahwa kendali atas sumber daya mineral ini akan menggerakkan ekonomi mereka sebagai sebuah negara yang merdeka. (ABC News)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top