Follow our news chanel

Senjata nuklir akan segera ilegal, Pasifik desak penyelesaian demi penyintas

Uji coba senjata nuklir Prancis di Atol Mururoa, Polinesia Prancis, pada 1971. - AFP

Papua No.1 News Portal | Jubi

Oleh Dimity Hawkins

Dalam waktu dekat ini senjata nuklir akan dianggap ilegal. Lebih dari 75 tahun sejak senjata  itu pertama kali menghancurkan dunia, komunitas global telah bersatu untuk memberlakukan pelarangan senjata nuklir melalui traktat pelarangan senjata nuklir Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons.

Pada Sabtu (24/10/2020), larut malam waktu New York, negara ke-50 – negara Honduras di Amerika tengah – meratifikasi perjanjian itu.

Ini berarti perjanjian itu akan resmi menjadi hukum internasional dalam waktu 90 hari.

Bagi banyak orang di kawasan Pasifik, ini adalah capaian yang penting dan sudah lama dinanti-nantikan. Sejak pertengahan hingga akhir abad ke-20, 315 uji coba senjata nuklir dilakukan oleh pihak yang disebut pasukan yang ‘bersahabat’, atau bangsa-bangsa penjajah, di Kepulauan Marshall, Kiribati, Australia, dan Maohi Nui (Polinesia Prancis).

Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis umumnya menggunakan pulau-pulau yang mereka jajah sebagai lokasi uji coba senjata nuklir, ini tidak hanya meninggalkan kerusakan lingkungan secara fisik yang berbahaya, tetapi juga trauma secara psikologis dan politik.

Loading...
;

Para penyintas yang selamat dari dampak langsung uji coba ini pada saat itu, dan keturunan mereka, terus bersuara melawan penggunaan senjata-senjata ini. Mereka adalah pengkritik dan pendidik yang vokal, pemilik pengetahuan dan kearifan  yang intens namun tidak mereka sukai tentang realitas senjata nuklir wilayah kita.

Dalam perumusan perjanjian pelarangan persenjataan nuklir ini, suara penyintas dari kawasan Pasifik lantang, bersama dengan orang-orang lainnya yang juga selamat di Jepang atau kerap disebut  Hibakusha.

Negara-negara Kepulauan Pasifik merupakan bangsa-bangsa awal yang menandatangani perjanjian tersebut. Fiji, Kiribati, Palau, Samoa, Vanuatu, Tuvalu, Selandia Baru, dan Nauru telah menandatangani dan meratifikasinya. Kepulauan Cook  dan Niue telah menyetujui.

Absennya Australia yang mungkir sangat terasa, ini seolah mencerminkan kepentingan pribadi mitra aliansi utamanya, Amerika Serikat, dan salah kaprah mengenai serta keterikatan pada doktrin-doktrin yang obsolet dan tidak jelas tentang pencegahan penggunaan senjata nuklir.

Dan traktat itu akan tetap menjadi hukum internasional meskipun ada cekaman dari lima negara besar yang selama ini dianggap sebagai negara awal yang menggunakan senjata nuklir, AS, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis. Pemerintah Trump telah menyurat negara-negara penandatangan perjanjian itu, ia berupaya  meyakinkan mereka bahwa perjanjian itu adalah sebuah kesalahan dan mendesak negara-negara itu untuk membatalkan persetujuan dan ratifikasi mereka.

Sebaliknya, bagi banyak negara di kawasan Pasifik, pengalaman hidup dengan uji coba senjata nuklir selama 50 tahun masih membentuk pendirian mereka dalam isu tersebut hingga saat ini.

Pada hari Fiji meratifikasi perjanjian pelucutan senjata nuklir tahun ini, komisaris tinggi negara itu di PBB, Dr. Satyendra Prasad, berkata:

“Orang-orang Kepulauan Pasifik masih terus terpapar radiasi nuklir. Ledakan nuklir, kita tahu pasti, tidak mematuhi perbatasan antar negara, tidak menghormati peraturan visa, limbah nuklir juga tidak terkekang waktu – itu bertahan dari generasi ke generasi.”

Bagi banyak penyintas yang masih hidup, dampak-dampak antargenerasi dari uji coba itu merupakan ketakadilan yang masih diperjuangkan hingga hari ini.

Aunty Sue Coleman-Haseldine, seorang perempuan asal suku pribumi Australia Kokatha-Mula, masih anak-anak ketika dia dihadapkan dengan dampak nuklir dari uji coba Inggris pada tahun 1950-an.

Coleman-Haseldine menyatakan dalam pidatonya saat konferensi PBB pada 2014 bahwa “Kita ingin senjata nuklir dilarang secara permanen dan unsur uranium yang dapat merupakan sumber energinya dibiarkan tetap terkubur di dalam tanah. Jika kalian menyayangi anak kalian sendiri dan peduli akan nasib anak-anak di dunia, kalian pasti harus berani untuk berdiri dan berkata ‘cukup sudah’.”

Ketakadilan atas warisan uji coba senjata nuklir yang belum terselesaikan di wilayah ini menyebabkan banyak pihak mendukung perjanjian yang baru tadi, traktat yang melarang penggunaan, ancaman untuk menggunakan, dan uji coba senjata nuklir.

Di antara berbagai tujuan dari perjanjian itu, ada yang disebut kewajiban positif atau positive obligations. Kewajiban ini termasuk bantuan untuk korban penggunaan dan pengujian senjata nuklir, serta remediasi lingkungan hidup untuk daerah yang terkena dampaknya – perubahan yang patut diakui dimana hukum kemanusiaan juga dicantumkan bersama dengan hukum pelucutan senjata nuklir.

Perjanjian tersebut mendesak “bantuan yang peka terhadap usia dan gender… termasuk perawatan kesehatan, rehabilitasi dan bantuan psikologis.” Tetapi, yang terpenting, perjanjian itu tidak mengakhiri tanggung jawab negara-negara yang menggunakan senjata nuklir.

Seorang mantan menteri luar negeri Kepulauan Marshall, almarhum Tony de Brum, sering angkat suara tentang dampak jangka panjang dari uji coba senjata nuklir AS pada warganya. Ia juga membahas pengalaman masa kecilnya.

“Setiap kali salah satu senjata nuklir itu meledak, itu adalah trauma yang baru – saya akan tantang siapapun untuk coba hidup dengan uji coba senjata nuklir selama 12 tahun di Kepulauan Marshall dan hidup tanpa taruma permanen. Bekas luka adalah  tanda khas dari periode itu.”

Peninggalan kerusakan lingkungan hidup, manusia, dan budaya semakin sulit dengan rasa sedih dan frustrasi yang mendalam karena tidak ada dokumentasi yang jelas dan penggunaan berbagai macam dalih yang disengaja oleh negara-negara yang bertanggung jawab atas uji coba tersebut.

Pengungkapan kebenaran sejarah itu penting untuk keadilan nuklir bagi banyak pihak di seluruh Pasifik.

Mendesak agar riwayat uji coba senjata nuklir yang dipegang oleh AS dibuka, de Brum menegaskan: “Kalian tidak bisa terus-menerus menahan informasi yang kita perlukan untuk mengambil keputusan-keputusan atas permasalahan-permasalahan dengan adil bagi rakyat kami.”

Kita perlu adanya komitmen baru pada transparansi dan akuntabilitas bagi semua negara yang terlibat dalam uji coba senjata nuklir sebelumnya. Setelah melakukan eksperimen dengan nuklir selama beberapa generasi, dampak uji dan limbah nuklir yang dihasilkan di sepanjang daratan dan lautan di seluruh Pasifik masih harus dipelajari. Sejarah harus diungkap sebelum studi seperti itu bisa dimulai.

Traktat baru ini akan menjadi hukum internasional dengan membawa janji akan keadilan nuklir. Sudah waktunya hal ini terjadi.

Dimity Hawkins AM adalah seorang kandidat doktor di Universitas Swinburne yang mempelajari uji coba persenjataan nuklir di Pasifik. Dia adalah salah satu pendiri kampanye internasional pelucutan senjata nuklir International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (Ican), yang memenangkan hadiah Nobel perdamaian 2017. (The Guardian)

Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top