Follow our news chanel

Sensus OAP di Papua Barat dimulai tahun 2020

Gubernur Dominggus Mandacan bersama Bupati/Walikota se Papua Barat di Teminabuan Sorong Selatan. (Jubi/dokumentasi Humas Pemprov Papua Barat).
Sensus OAP di Papua Barat dimulai tahun 2020 1 i Papua
Gubernur Dominggus Mandacan bersama Bupati/Walikota se Papua Barat di Teminabuan Sorong Selatan. (Jubi/dokumentasi Humas Pemprov Papua Barat).

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan bersama Bupati dan Walikota se Provinsi Papua Barat berkomitmen  untuk  melakukan sensus penduduk Orang Asli Papua (OAP) di wilayah Papua Barat di tahun 2020, dalam upaya optimalisasi penyaluran dan  penggunaan anggaran Otonomi khusus (Otsus) agar tepat sasaran.

Komitmen sensus OAP di Papua Barat pada tahun 2020 tersebut disepakati dalam “Kesepakatan Teminabuan” melalui rapat kerja Bupati dan Walikota se Papua Barat yang berlangsung selama dua hari (29 -30 April 2019) di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan.

Pendataan khusus OAP, kata Gubernur Mandacan,  berkaitan dengan dana  otsus karena selama ini Papua Barat belum memiliki database terkait dengan jumlah OAP sehingga penyalurannya dinilai belum maksimal bagi seluruh OAP  di Papua Barat.

“Meski sudah ada kriteria yang disepakati dan ditetapkan tentang OAP di Papua Barat tapi belum menyeluruh ke pelosok terpencil,” kata Mandacan, Rabu (01/5/2019).

Diakui Mandacan, selama ini data jumlah penduduk khusus OAP di Papua Barat belum ada, karena secara umum diketahui hanya melalui data sensus Nasional.  Sementara uang  Otsus  untuk OAP tapi disatu sisi Pemerintah tidak punya data OAP hingga ke kampung dan pulau terpencil.

“Jadi kalau kita sudah lakukan sensus OAP, maka  ketika membagikan Pagu Otsus, tidak salah tapi tepat sasaran. Format sensus OAP secara teknis disesuaikan dengan metode sensus Nasional bersama BPS,” ujarnya.

Loading...
;

Dengan demikian lanjut Mandacan, selama ini Kabupaten Manokwari yang terima dana Otsus besar karena jumlah penduduknya banyak berdasarkan sensus Nasional bisa berubah melalui sensus OAP.

“Bisa saja Pegaf, Tambrauw dan Maybrat yang terima dana otsus besar karena memang jumlah OAP paling besar di situ,” tutur Mandacan.

Selain sensus OAP, kesepakatan Teminabuan juga disepakati tentang pembagian tanggung jawab terhadap pengusaha (Kontraktor) OAP dalam hal penunjukan langsung (PL) pengadaan barang dan jasa (paket proyek).  Disepakati, kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap 70  persen pengusaha  OAP, sedangkan 30 persen adalah tanggung jawab pemerintah provinsi Papua Barat.

“Sekarang tinggal kita melaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Untuk pemberdayaan OAP, maka  Perpres Nomor 17  tahun 2019 tentang Pengadaan barang dan jasa kini  berlaku diseluruh tanah Papua dan kabupaten/kota termasuk Papua Barat,” ujar Mandacan. (*)

Editor      : Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top